POLITIK ANGGARAN PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.        Latar Belakang

Deklarasi hak asasi manusia (Declaration of Human Rights) diproklamasikan dan diadopsi oleh Dewan Umum PBB melalui resolusi 217 A (III) pada tanggal 10 December 1948.

Deklarasi hak asasi manusia berisi 30 pasal, pada pasal 26 menyatakan:[1]

(1)     Everyone has the right to education. Edu­cation shall be free, at least in the elemen­tary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

(2)     Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall pro­mote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

(3)      Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Pasal 26 ayat (1) memberikan jaminan kepada setiap orang hak untuk mendapatkan pendidikan secara cuma-cuma atau gratis terutama untuk tingkat pendidikan dasar. Pendidikan dasar seharusnya diwajibkan. Pendidikan umum harus disediakan secara teknis dan profesional dan pendidikan yang lebih tinggi harus bisa dimasuki oleh semua tamatan sekolah.

Menurut Koïchiro Matsuura,[2] pendidikan adalah salah satu sarana untuk membangun ‘pertahanan damai’ dalam pikiran setiap laki-laki maupun perempuan di manapun.[3]

Pada tahun 2000, maka dalam World Education Forum yang diadakan di Dakar (Senegal) telah dirumuskan 7 (tujuh) tujuan spesifik sebagai komitmen untuk mencapai pendidikan bagi semua orang:[4]

  • Mengembangkan pemeliharaan dan pendidikan pendidikan anak-anak usia dini.
  • Menyediakan pendidikan dasar secara Cuma-Cuma dan bersifat wajib bagi semua.
  • Mempromosikan belajar dan keterampilan hidup bagi pemuda dan dewasa.
  • Meningkatkan kemampuan membaca menjadi 50 persen, terutama bagi perempuan.
  • Mencapai keseimbangan gender pada tahun 2005 dan persamaan gender pada tahun 2015.
  • Memperbaiki kualitas pendidikan.

Setiap tujuan tersebut sebagai bentuk kesadaran dan penghormatan terhadap hak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Kesadaran penuh atas hak mendapatkan pendidikan bukan hanya tentang masalah akses. Pendekatan penanganan hak pendidikan untuk semua bersifat menyeluruh, meliputi akses pendidikan, persamaan pendidikan (berdasarkan nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia) dan lingkungan dimana pendidikan disediakan.[5]

Hak asasi di Indonesia telah berkembang jauh sebelum deklarasi Hak Asasi Manusia. Wacana tentang Hak asasi Manusia dapat dilihat pada surat-surat R.A. Kartini, tulisan-tulisan politik H.O.S. Cokroaminoto, Agus Salim, Douwes Dekker, Soewardi Soeryaningrat, petisi yang dibuat oleh Sutardjo di Volksraad, yang puncaknya adalah pledoi Soekarno yang berjudul ”Indonesia Menggugat” dan Muhammad Hatta dengan judul ”Indonesia Merdeka” saat diadili di depan pengadilan Hindia Belanda.

Menurut Akil Mochtar, Perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia sudah berlangsung sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada masa pergerakan Boedi Oetomo, para pemimpin Boedi Oetomo memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan. Selanjutnya pemikiran Hak Asasi Manusia pada Perhimpunan Indonesia seperti Mohammad Hatta, A. A. Maramis, dan sebagainya lebih menitiberatkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination). Sedangkan Sarekat Islam pimpinan Haji Agus Salim dan Abdul Muis menitikberatkan pada usaha-usaha untuk memperolah penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Pemikiran Hak Asasi Manusia juga terjadi dalam sidang Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) berkaitan dengan hak persamaan kedudukan dimuka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Dengan demikian gagasan dan pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia telah menjadi perhatian besar dari tikoh pergerakan bangsa dalam rangka penghormatan dan penergakan Hak Asasi Manusia karena itu Hak Asasi Manusia di Indonesia mempunyai akar sejarah yang kuat. Selanjutnya pemikiran Hak Asasi Manusia telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara yaitu Undang-undang Dasar 1945.[6]

Pemikiran-pemiiran tersebut kemudian menjadi sumber inspirasi ketika penyusunan konstitusi dilaksanakan di dalan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada saat inilah, para pendiri negara sudah menyadari pentingnya hak-hak medasar bagi warganegara atau hak asasi manusia tercantum dan dijamin oleh negara.

Hak untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia dinyatakan di dalam Pasal 31 UUD 1945:

(1)       Tiap-tiap warganegara berhak mendapatkan pendidikan.

(2)       Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Todung Mulya Lubis, selama kurun waktu kekuasaan Orde Baru pada 1966-1998, perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia bergantung kepada belas kasihan negara sebagai konsekuensi terlalu kuatnya posisi negara sehingga gagasan negara hukum (rechtstaat) sulit menemukan titik pijakan yang kuat.[7]

Hak untuk mendapatkan pendidikan selanjutnya melalui amandemen UUD 1945 dinyatakan dalam:

Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan,

(1)       Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2)       Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3)       Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

(4)       Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5)       Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan Nomor 12/PUU-III/2005 menyatakan Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) termasuk dalam Bab mengenai hak asasi manusia, oleh karenanya dalam perumusannya digunakan kata “setiap orang“. Negara mengakui adanya hak pendidikan sebagaimana dicantumkan pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 bagi setiap orang tanpa adanya diskriminasi. Dalam pengakuan terhadap hak asasi manusia pada umumnya, negara dapat melakukan dengan cara menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil). Pengakuan negara terhadap hak pendidikan dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) yang ditujukan kepada setiap orang tentu akan berbeda dengan kedudukan negara dalam hubungannya dengan hak pendidikan dari warga negara, karena warga negara mempunyai hubungan langsung dengan negaranya. Penghormatan negara atas hak mendapatkan pendidikan bagi yang bukan warga negara dilakukan dengan tidak akan menggunakan kewenangan negara untuk menghalang-halangi seorang yang bukan warga negara mendapatkan pendidikan di Indonesia. Di samping itu, negara juga melindungi yang bukan warga negara yang menggunakan hak pendidikannya untuk tidak terganggu semata-mata karena kewarganegaraannya.[8]

Menurut Annedore Prengel dan Bernd Overwien, dari sudut pandang hak anak-anak, maka terdapat 3 aspek berbeda dari pendidikan yaitu: hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk menjalankan pendidikan, dan hak setelah mendapat pendidikan. Hak untuk mendapatkan pendidikan harus dijalankan dengan pertanyaan seberapa jauh dan dengan kualitas seperti apa agar pendidikan bisa dijalankan dengan mudah oleh anak-anak.  Hak menjalankan pendidikan mengacu kepada pertanyaan berkaitan dengan isi pendidikan yang akan diajarkan, dan bagaimana hak anak-anak dapat berjalan secara efektif selama proses pendidikan berlangsung. Hak setelah mendapatkan pendidikan mengacu kepada permasalahan bagaimana pendidikan memungkinkan anak-anak untuk melatih hak mereka dan bertindak sebagai warganegara yang mampu.[9]

Pada tahun 2003 pemerintah Republik Indonesia menetapkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Landasan filosofis dari UU tersebut, salah satunya adalah UUD 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Landasan sosiologis pembentukan UU tersebut adalah sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.[10]

UU tersebut merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkembangannya, banyak pihak mengajukan permohonan pengujian atas UU Nomor 20 Tahun 2003. Kebanyakan berkaitan dengan adanya ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yang membebani masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan cenderung tidak memberikan kemudahan akses bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan pendidikan dasar.[11]

  1. B.        Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan untuk dibahas adalah :

–           Bagaimanakah pelaksanaan politik anggaran Hak untuk mendapatkan Pendidikan Dasar di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi ?

BAB II

PEMBAHASAN

  1. I.          Pengaturan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan di Indonesia

Hak untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia diatur di dalam Pasal 31 UUD 1945, dimana warganegara berhak mendapatkan pendidikan, dan wajib mengikuti pendidikan dasar, serta pemerintah wajib membiayainya.

Hak mendapatkan pendidikan tersebut selanjutnya diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya diganti oleh UU Nomor 20 Tahun 2003.

Di dalam Pasal 5 Bab IV Bagian Kesatu tentang Hak dan Kewajiban Warganegara, maka Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) menyatakan setiap warganegara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pasal 6 ayat (2) UU tersebut juga memberikan tanggung jawab kepada warganegara terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan nasional adalah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2003.

Tanggung jawab pemerintah atau negara dalam membiayai dan menyediakan dana pendidikan sebagai konsekuensi atas pelaksanaan Pasal 31 UUD 1945, ternyata dilaksanakan lain oleh Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 yaitu Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Begitu juga sumber pendanaan pendidikan di dalam Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pengalokasian anggaran pendidikan di dalam Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 telah diatur dialokasikan minimal 20% dari APBN sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD selain alokasi gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) menyatakan Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.

  1. II.         Pengujian Pendanaan Pendidikan Dalam Undang-undang atas UU Nomor 20 Tahun 2003

Dalam perkembangannya, pasal-pasal di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 beberapa kali diajukan permohonan Pengujian UU ke Mahkamah Konstitusi.

Pada tanggal 5 Oktober 2005, MK melakukan pengujian atas Pasal 17 ayat (1) (2) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) dengan Nomor 11/PUU-III/2005. Dalam putusannya atas pasal-pasal tersebut, MK memutuskan:

–           Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

–           Menyatakan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

–           Menyatakan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

–           Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;

–           Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Pertimbangan MK atas putusan tersebut adalah pada hakikatnya pelaksanaan ketentuan Konstitusi tidak boleh ditunda-tunda. UUD 1945 secara expressis verbis telah menentukan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% harus diprioritaskan yang tercermin dalam APBN dan APBD tidak boleh direduksi oleh peraturan perundang-perundangan yang secara hierarkis berada di bawahnya. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas juga telah membentuk norma baru yang mengaburkan norma yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) yang ingin dijelaskannya, sehingga ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) tersebut juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dan teori perundang-undangan yang sudah lazim diterima dalam ilmu hukum yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 dalam permohonan pengujian Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Terlebih lagi pendidikan di Indonesia sudah sangat tertinggal, sehingga sudah waktunya pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan di Indonesia yang perwujudannya antara lain adalah pemberian prioritas di bidang anggaran. Adanya Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas menjadi alasan bagi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah untuk tidak memenuhi pagu 20% anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD.[12]

Pada tanggal 12 Pebruari 2008, MK melakukan pengujian atas Pasal 49 ayat (1) dengan Nomor 24/PUU-V/2007. Dalam putusannya atas pasal-pasal tersebut, MK memutuskan:

–           Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

–           Menyatakan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang mengenai frasa “gaji pendidik dan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

–           Menyatakan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang mengenai frasa “gaji pendidik dan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

–           Menyatakan permohonan para Pemohon terhadap Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

–           Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Pertimbangan MK atas putusan tersebut adalah:[13]

–           Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Dengan rumusan demikian UUD 1945 tidak membuka adanya kemungkinan penafsiran lain selain bahwa:

  • negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD;
  • prioritas dimaksud haruslah sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD;

–           Telah terjadi perubahan dalam sistem pengalokasian anggaran dalam APBN, yang tidak lagi menunjuk pada sektor melainkan fungsi, sehingga untuk mengetahui besaran anggaran pendidikan menjadi tergantung pada interpretasi terhadap pengertian fungsi pendidikan dan anggaran yang dialokasikan baginya dalam APBN dimaksud.

–           Istilah anggaran pendidikan dan dana pendidikan merupakan dua istilah yang berbeda baik dari sisi substansi yang terkandung di dalamnya, maupun dari sisi etimologi. Anggaran budget atau begroting merupakan istilah yang diterima umum dan mempunyai pengertian baku, yakni rencana pendapatan dan belanja negara/daerah dalam kurun waktu satu tahun dalam bentuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan berupa setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Sedangkan dana diartikan sebagai akibat realisasi dari anggaran, sehingga dana tidak mungkin dikeluarkan sebelum dianggarkan terlebih dahulu dalam APBN/APBD.

–           Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 tidak merinci apa saja yang menjadi lingkup dua puluh persen dari anggaran pendidikan, namun bukan berarti dapat ditafsirkan secara berbeda oleh Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas. UU Sisdiknas telah menentukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang berarti juga termasuk gaji pendidik. Rumusan yang termuat dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas telah membuat norma yang sangat berbeda dari maksud Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945.

–           Terlepas dari segala maksud baik yang melatarbelakanginya, rumusan makna Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas menjadi tidak konsisten dengan rumusan makna Pasal 1 angka 3 dan angka 6 UU Sisdiknas itu sendiri, yang berbunyi:

Pasal 1 angka 3, “Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”.

Pasal 1 angka 6, “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”.

–           Bunyi Pasal 1 angka 3 dan 6 tersebut, Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas telah menempatkan guru dan dosen serta mengecualikan gajinya tidak sebagai komponen pendidikan. Selain itu, rumusan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas telah mempersempit makna filosofis Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945, yang seharusnya tidak boleh dilakukan, mengingat UUD 1945 merupakan norma tertinggi bagi bangsa dan Negara.

–           Tanpa meragukan maksud baik pembentuk undang-undang yang berniat mendorong peningkatan anggaran pendidikan, namun maksud tersebut seharusnya tidak dirumuskan dalam rumusan kaidah yang justru memuat penafsiran yang mengandung pengingkaran terhadap hakikat pendidikan karena dikeluarkannya salah satu komponen utama pendidikan yakni pendidik.

–           Bahwa Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan pembentukan undang-undang tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yang materi muatannya seharusnya tidak mengatur secara imperatif tentang anggaran pendidikan, karena anggaran pendidikan diatur dalam ayat lain yaitu dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945. Dengan perkataan lain pengaturan tentang alokasi maupun besaran anggaran pendidikan menjadi domain Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun.

–           Oleh karena itu, seharusnya UU Sisdiknas tidak mengatur secara definitif maupun limitatif tentang besaran jumlah anggaran pendidikan yang dalam undang-undang tersebut digunakan istilah “dana pendidikan”. Karena, besaran angka presentase anggaran pendidikan ditentukan dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 sehingga penjabaran secara definitif dan limitatif diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang APBN yang ditetapkan setiap tahun.

–           Bahwa Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan sebagai tindak lanjut atau aturan operasionalnya dari ketentuan tersebut adalah diberlakukannya

–           Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan masa berlaku setiap satu tahun. Sehingga dalam UU tentang APBN itulah diatur tentang alokasi anggaran pendidikan yang berupa semua kegiatan yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa [Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945], yang pengelolaannya diserahkan kepada departemen-departemen teknis atau lembaga yang mengurusi bidang pendidikan pada umumnya;

–           Dalil para Pemohon sepanjang menyangkut frasa “gaji pendidik dan” dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 adalah beralasan sehingga gaji pendidik harus secara penuh diperhitungkan dalam penyusunan anggaran pendidikan;

–           Dengan dimasukkannya komponen gaji pendidik dalam perhitungan anggaran pendidikan, menjadi lebih mudah bagi Pemerintah bersama DPR untuk melaksanakan kewajiban memenuhi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) dalam APBN.

–           Jika komponen gaji pendidik dikeluarkan, anggaran pendidikan dalam APBN 2007 hanya sebesar 11,8%. Sedangkan dengan memasukkan komponen gaji pendidik, anggaran pendidikan dalam APBN 2007 mencapai 18%. Oleh karena itu, dengan adanya Putusan Mahkamah ini, tidak boleh lagi ada alasan untuk menghindar atau menunda-nunda pemenuhan ketentuan anggaran sekurang-kurangnya 20% untuk pendidikan, baik dalam APBN maupun APBD di tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945. Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi (de hoogste wet) yang tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya, termasuk mengenai ketentuan anggaran pendidikan 20% sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 012/PUU-III/2005. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diabaikan (justice delayed, justice denied).

–           Dalam penyusunan anggaran pendidikan, gaji pendidik sebagai bagian dari komponen pendidikan dimasukkan dalam penyusunan APBN dan APBD. Apabila gaji pendidik tidak dimasukkan dalam anggaran pendidikan dalam penyusunan APBN dan APBD dan anggaran pendidikan tersebut kurang dari 20% dalam APBN dan APBD maka undang-undang dan peraturan yang menyangkut anggaran pendapatan dan belanja dimaksud bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945;

Pada 30 Desember 2009, Pasal 6 ayat (2), 12 (1), 53 ayat (1) diuji oleh MK dengan nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 dan diputuskan:

–           Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

–           Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang frasa, “… bertanggung jawab” adalah konstitusional sepanjang dimaknai “… ikut bertanggung jawab”, sehingga pasal tersebut selengkapnya menjadi, “Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”;

–           Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sepanjang frasa, “…yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi, “Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi”;

–           Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang frasa, “… bertanggung jawab” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai, “… ikut bertanggung jawab”;

–           Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sepanjang frasa, “…yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

–           Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

–           Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pertimbangan MK atas putusan tersebut adalah:[14]

–       Pasal 6 ayat (2) menentukan, “Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”. Menurut Mahkamah, UUD 1945 telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu hak asasi manusia, dan sebagai hak asasi maka negara terutama pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya. Dalam rangka itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini berarti anggaran pendidikan menduduki prioritas utama dari negara yang setiap peningkatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya akan tepat manakala keuangan negara sudah mencapai tahap yang memungkinkan untuk menanggung seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Seperti halnya menyangkut hak hidup, meskipun negara melindungi hak hidup warga negaranya akan tetapi setiap warga negara juga memikul tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk hidup dan kehidupannya melalui cara-cara hidup yang sehat, pengutamaan keselamatan diri maupun orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya supaya hak hidup itu tidak dirampas oleh orang lain dan tidak pula hilang oleh ketiadaan tanggung jawab dirinya akan hak hidupnya sendiri. Begitu pula dengan pendidikan, bahwa benar pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan warga negaranya, akan tetapi demi kualitas dirinya maka tiap warga negara juga harus ikut memikul tanggung jawab terhadap dirinya untuk mencapai kualitas yang diinginkannya.

Oleh karena kualitas setiap warga negara akan sangat menentukan kualitas bangsa, maka negara tidak boleh berpangku tangan dengan menyerahkan sepenuhnya pengembangan kualitas diri atau kecerdasan kehidupan warganya kepada setiap warga negaranya, sebab kalau hal ini terjadi maka tiap-tiap warga negara akan menggunakan kebebasannya memilih untuk menempuh pendidikan atau sebaliknya tidak menempuh pendidikan sama sekali. Di sinilah peran dan tanggung jawab pemerintah dan warga negara menjadi sangat penting. Artinya, negara memiliki tanggung jawab utama sedangkan masyarakat juga ikut serta dalam memikul tanggung jawab itu;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pasal 6 ayat (2) tetap konstitusional sepanjang dimaknai setiap warga negara “ikut bertanggung jawab” terhadap keberlangsungan pendidikan;

–           Pasal 12 ayat (1) huruf c sepanjang frasa, “…yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”. Menurut Mahkamah, mencerdaskan kehidupan bangsa tidaklah identik dengan ditanggungnya seluruh biaya pendidikan oleh negara dengan menolak peran serta dan kepedulian masyarakat atas pendidikan, karena pandangan demikian sama halnya dengan menempatkan negara sebagai satu-satunya institusi yang dapat mengatur, menentukan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengeliminasi potensi dan sumber daya masyarakat yang pada gilirannya akan memasung dan mematikan potensi, kreasi, dan sumber daya dari masyarakat. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat telah sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern. Sentralisme justru kontra produktif dengan nilai-nilai demokrasi yang berarti kembali ke etatisme, sesuatu yang telah ditinggalkan dan ditanggalkan oleh negaranegara penganut demokrasi modern seperti Indonesia. Oleh karena itu, dalam memaknai tanggung jawab negara atas pendidikan tidaklah berarti menolak peran serta dan sumbangsih masyarakat demi pemajuan dan kemajuan bidang pendidikan;

Sepanjang pikiran dan argumentasi para Pemohon bahwa frasa “yang orang tuanya tidak mampu” telah membuat pembedaan di antara peserta didik yang ada di tiap satuan pendidikan. Mahkamah tidak sependapat kalau yang menjadi dasar pemberian beasiswa adalah yang berprestasi saja, begitu juga pemberian beasiswa haruslah tidak didasarkan pada mampu dan tidak mampu, karena bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu sudah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d sehingga frasa, “yang orang tuanya tidak mampu” menjadi tidak relevan dan bias dengan pengaturan dalam huruf d pasal a quo. Selain itu, peserta didik yang berprestasi perlu diberikan rangsangan dengan memberikan beasiswa agar memacu peserta didik untuk menggapai prestasi yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu pendidikan nasional, termasuk ilmu pengetahuan. Jikalau pertimbangan anggaran tidak cukup untuk memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi, menurut Mahkamah hal itu dapat diatasi dengan menaikkan “standar” dan “tolok ukur” makna berprestasi, sehingga jumlahnya berkurang sesuai dengan kemampuan atau ketersediaan anggaran pendidikan. Berdasarkan pertimbangan di atas permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

UU Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun Anggaran 2006 juga pernah diajukan permohonan pengujian Undang-Undang berkaitan dengan penetapan anggaran pendidikan hanya sebesar 9,1 %sebagai batas tertinggi. MK dalam putusan Nomor 26/PUU-III/2005 memberikan putusan:[15]

–           Menolak permohonan provisi para Pemohon;

–           Menyatakan permohonan para Pemohon III dan IV tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

  • Mengabulkan permohonan para Pemohon I, II, dan V untuk sebagian;

–           Menyatakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571) sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 9,1% (sembilan koma satu persen) sebagai batas tertinggi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

–           Menyatakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571) sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 9,1% (sembilan koma satu persen) sebagai batas tertinggi, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

–           Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

  • Menolak permohonan para Pemohon I, II, dan V untuk selebihnya.

Pertimbangan MK atas putusan tersebut adalah:[16]

Mahkamah tetap harus menjamin dilaksanakannya amanat UUD 1945 tentang anggaran pendidikan yang harus diprioritaskan sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) dari APBN. Apalagi, jika dikaitkan dengan strategi pembangunan yang seharusnya menempatkan pendidikan sebagai human investment, maka pendidikan harus dipandang lebih penting dari bidang-bidang lainnya.

Bidang pendidikan sudah seharusnya diprioritaskan tanpa menafikan bidang-bidang lain yang juga penting bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu merupakan upaya yang terbaik, strategis, dan fundamental untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam membangun kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah kehidupan global yang membutuhkan kemampuan bersaing secara memadai. Kebijakan yang dianut dalam menyusun anggaran dengan demikian harus juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan negara melaksanakan kewajiban konstitusionalnya yang ditentukan dalam Pasal 31 UUD 1945 untuk melaksanakan dan membiayai wajib belajar bagi pendidikan dasar dengan melakukan realokasi dana dari fungsi-fungsi lain dalam APBN untuk fungsi pendidikan. Prioritas pengalokasian dari kelebihan dana yang diperoleh dari hasil penghematan belanja negara dan/atau hasil peningkatan pendapatan, juga harus tetap mengikuti perintah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Keberadaan Pasal 31 UUD 1945 bersifat imperatif (dwingend recht), yang tidak dapat dielakkan selama masih tercantum dalam UUD 1945, kecuali karena keadaan darurat, seperti menyebabkan terjadinya kekacauan pemerintahan (governmental disaster).

BAB III

PENUTUP

 

 Hak untuk mendapatkan pendidikan telah diatur dalam Pasal 31 UUD 1945, utamanya hak untuk mendapatkan pendidikan dasar bagi mereka yang telah mencapai usia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun.

Anggaran pendidikan telah ditentukan sebesar 20% dari APBN, tetapi yang digunakan sebagai dana pendidikan dan gaji pendidik berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi hanya sebesar 20% dari APBN untuk sektor pendidikan, tidak termasuk biaya penyelenggaran pendidikan kedinasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Annedore Prengel, Bern Overwien, Children and The Right To Education.M. Akil Mochtar, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, 2005.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 11/PUU-III/2005.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 12/PUU-III/2005.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 24/PUU-V/2008.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 11-14-21-126-136.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 26/PUU-III/2005.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010)

Republika Online, Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Sisdiknas, republika.co.id:8080/koran/0/146127, diakses pada 1 Desember 2011.

Satya Arinanto, Politik Hukum 2, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).

United Nations, Universal Declaration of human Rights, (UNHCHR, 2006).

UNESCO, World Education report. The right to education: towards education for all throughout life, (Paris: 2000).

UNESCO, A Human Rights-Based Appproach to Education For All (Paris: 2007).


[1] United Nations, Universal Declaration of human Rights, (UNHCHR, 2006), hal. 5-6.

[2] Direktur Jenderal UNESCO. UNESCO adalah badan PBB yang bergerak dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

[3] UNESCO, World Education report. The right to education: towards education for all throughout life, (Paris: 2000).

[4] UNESCO, A Human Rights-Based Appproach to Education For All (Paris: 2007) hal. xi.

[5] Ibid.

[6] M. Akil Mochtar, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, 2005, hal. 5-6.

[7] Todung Mulya Lubis dalam Satya Arinanto, Politik Hukum 2, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 177.

[8] Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 12/PUU-III/2005 , hal 56-57.

[9] Annedore Prengel, Bern Overwien, Children and The Right To Education, hal. 105.

[10] Landasan filosofis dan sosiologis suatu UU selanjutnya dapat dilihat pada bagian Menimbang UU yang bersangkutan.

[11] Republika Online, Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Sisdiknas, republika.co.id:8080/koran/0/146127, diakses pada 1 Desember 2011.

[12] Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 11/PUU-III/2005, hal 101-102.

[13] Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 24/PUU-V/2008, hal. 16-19.

[14] Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 11-14-21-126-136, hal. 83.

[15] Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 26/PUU-III/2005, hal. 87.

[16] Mahkamah Konstitusi, Op. Cit., hal. 83.

Tags: , , , , , , , , ,

One Response to “POLITIK ANGGARAN PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA”

  1. wita syahriana Says:

    wow mas miko tambah hebat…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: