TINJAUAN HUKUM PUTUSAN MA 2596K/PDT/2008 UJIAN NASIONAL

TINJAUAN HUKUM

ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 2596K/PDT/2008

ATAS

PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL

 

 

Dasar Hukum Tinjauan :

 

  1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil
  2. Putusan MA Nomor 04G/Hum/2004
  3. Putusan MA  Nomor 2596 K/PDT/2008

 

Kasus Posisi :

 

  1. Terdapat Putusan Uji materil MA Nomor 04G/Hum/2004 yang diajukan terhadap Kepmendiknas No. 153/U/2003 tentang Ujian Akhir Sekolah (UAN), yang menyatakan :
  • Menolak permohonan Hak Uji Materil dari para penggugat;

Salah satu pertimbangan para Hakim adalah bahwa UAN tidak bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahkan UN merupakan pelaksanaan UU Sisdiknas Pasal 35, Pasal 57, dan Pasal 58;

 

  1. Terdapat Putusan Kasasi MA Nomor 2596 K/PDT/2008 yang menyatakan :
  • Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, II. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. WAKIL KEPALA NEGARA, WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, M. JUSUF KALLA, III. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL BAMBANG SUDIBYO, dan IV. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL cq. KETUA BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAMBANG SOEHENDRO

 

  1. Putusan Kasasi MA tersebut memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 21 Mei 2007 dan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No.377/PDT/2007/PT.DKI tanggal 6 Desember 2007, yang amarnya sebagai berikut :

 

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Para Tergugat;;

 

DALAM PROVISI :

Menolak Provisi Para Penggugat;

 

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Subsidair Para Penggugat;

2. Menyatakan :

Tergugat I, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono;

Tergugat II, Negara Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Wakil Kepala Negara, Wakil Presiden Republik Indonesia, M. Yusuf Kalla;

Tergugat III, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Pendidikan Nasional cq. Bambang Sudibyo;

Tergugat IV, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Pendidikan Nasional cq. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, Bambang Soehendro;

Telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi manusia terhadap warga negaranya yang menjadi korban Ujian Nasional (UN) khususnya hak atas pendidikan dan hak-hak anak;

3. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan Pelaksanaan Ujian Nasional lebih lanjut;

4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik akibat penyelenggaran Ujian Nasional;

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

 

Tinjauan :

 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil maka Putusan MA Nomor 04G/Hum/2004 adalah hasil penilaian MA terhadap Kepmendiknas No. 153/U/2003 tentang Ujian Akhir Sekolah (UAN) terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, sehingga tidak menilai “apakah pelaksanaan UN telah menimbulkan kerugian atau tidak terhadap masyarakat atau pihak-pihak tertentu”;

 

Putusan Kasasi MA Nomor 2596 K/PDT/2008 yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal ini Pemerintah dan kemudian memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 21 Mei 2007 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.377/PDT/2007/PT.DKI tanggal 6 Desember 2007 telah berkekuatan hukum tetap dan sifatnya harus dilaksanakan meskipun ada upaya Peninjauan Kembali dari Pihak Tergugat cq. Pemerintah;

 

Putusan Kasasi MA yang memperkuat Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut secara jelas telah menyatakan bahwa Tergugat cq. Pemerintah telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum berkaitan dengan pelaksanaan Ujian Nasional karena Telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi manusia terhadap warga negaranya yang menjadi korban Ujian Nasional (UN) khususnya hak atas pendidikan dan hak-hak anak.

 

Konsekuensi bagi pihak yang telah dinyatakan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah harus melaksanakan suatu kewajiban tertentu atau memberikan ganti rugi dengan jumlah tertentu.

 

Akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut, MA memberikan perintah kepada Tergugat cq. Pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan Pelaksanaan Ujian Nasional lebih lanjut.

 

MA juga memerintahkan kepada Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik akibat penyelenggaran Ujian Nasional dan meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional.

 

 

Pertanyaan yang muncul :

 

  1. Berkaitan dengan adanya 2 Putusan MA yang berkaitan dengan Ujian Nasional maka putusan mana yang sebenarnya harus dipatuhi oleh Pemerintah ?

 

  1. Akibat hukum apa yang muncul jika Pemerintah menyatakan menolak melaksanakan Putusan MA Nomor 2596 K/PDT/2008 yang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 21 Mei 2007 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.377/PDT/2007/PT.DKI tanggal 6 Desember 2007 ?

 

  1. Bagaimana cara menilai perintah MA sudah dilaksanakan atau tidak oleh Pemerintah, terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia,langkah-langkah konkrit untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik akibat penyelenggaran Ujian Nasional, peninjauan kembali Sistem Pendidikan Nasional ?

 

 

 

 

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: