Permohonan PHPU Pemilukada Kab. Malang

Perihal :         Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  Malang  Nomor : 106/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010 Tanggal 12 Agustus 2010  t e n t a n g Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten  Malang  Tahun 2010.

 

 

K e p a d a  :

Yth.     Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.

Jln.      Medan Merdeka Barat No.07

J a k a r t a

 

 

Dengan hormat,

 

Yang tersebut di bawah ini :

 

 

1.   Nama             :  Mochamad Geng Wahyudi, SH, MHum.

      N.I.K               :   3507191910830001

Pekerjaan      :  Pengusaha

Alamat          :     Jalan Raya Golek No. 1, RT 03 / RW 03, Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

 

2.   Nama             :  Drs.H.Abdur Rahman

NIK               :   3507041005650004

Pekerjaan      :  Anggota DPRD Kabupaten Malang

Alamat          :     Desa Klepu, RT 01 / RW 01, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

 

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang  Tahun 2010, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2010 telah memberikan kuasa kepada :

 

Andy Firasadi, S.H,M.H.                            Sudiyatmiko Aribowo, S.H.         

Anthony L.J. Ratag, S.H.                          Amir Burhannudin, S.H.

Ali Wahyudin, S.H.                                     Didit Wicaksono, SH, M.H.

Para Advokat yang tergabung dalam TIM PEMENANGAN EBES NGALAM, berkedudukan di Jalan Raya Golek RT 04/RW 06, Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang 65162 Telp./Fax: 0341-836906, untuk selanjutnya disebut sebagai …………………………………….PEMOHON.

 

Dengan ini PEMOHON bermaksud mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada  Kabupaten Malang  Tahun 2010 terhadap :

 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang berkedudukan di jalan Panji 119 Kepanjen, Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai …….TERMOHON

Adapun permohonan ini diajukan berdasarkan bukti –  bukti, alasan – alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

 

Kewenangan Mahkamah

 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

 

Kedudukan Hukum

 

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan, antara lain:

 

1.         Pemohon adalah  pasangan calon  dalam  pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;

 

2.         Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

 

Bahwa pemohon adalah pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang  Tahun 2010 sebagai peserta Pemilukada Kab. Malang  Tahun 2010 berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor : 71/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010 Tanggal  5 Juni 2010 (Bukti P-1), yang kemudian pemohon ditetapkan sebagai pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor: 75/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010 Tanggal  7 Juni 2010  (Bukti P-2).

 

Bahwa permohonan keberatan diajukan oleh PEMOHON terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten  Malang  2010 sebagaimana dalam Keputusan TERMOHON Nomor 106/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 Tanggal 12 Agustus 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten  Malang  Tahun 2010  ( Bukti : P- 3 ).

 

 

 

 

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

 

Bahwa Keputusan TERMOHON Nomor 106/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten  Malang  Tahun 2010 ditetapkan tanggal 12 Agustus 2010, sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan di Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal  18 Agustus 2010.

 

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

 

Sehingga tiga hari kerja dihitung mulai hari Jumat (13 Agustus 2010), sampai dengan Hari Rabu (18 Agustus 2010). Dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang – undang.

 

 

Pokok Permohonan

 

  1. Bahwa Pemohon dan Tim Kampanye Pemohon telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten  Malang  sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat baik oleh KPU Pusat maupun KPU Kabupaten Malang  secara konsisten dan bertanggung jawab;

 

  1. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  Malang  Nomor 106/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010 Tanggal  12 Agustus 2010  tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten  Malang  Tahun 2010  yang dalam lampiran Model DB-1 KWK.KPU sebagai berikut :

a.         Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 (satu), Drs. H. Rendra Kresna, SH,MM dan H.  Subhan AMd memperoleh suara sah sebanyak 672.511 (Enamratus tujuhpuluh dua ribu limaratus sebelas) suara sah,

b.         Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2 (dua), Mochamad Geng Wahyudi, SH, MHum dan Drs. H. Abdulrahman memperoleh suara sah sebanyak 320.571 (tigaratus duapuluh ribu limaratus tujuhpuluh satu) suara sah,

c.      Pasangan  Calon Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah Nomor Urut 3 (tiga), Dr. H. Agus Wahyu Arifin, MM dan Drs. H. Abdul Mujib memperoleh suara sah sebanyak 90.877 (Sembilan puluhribu delapan ratus tujuhpuluh tujuh) suara sah.

 

 

 

 

  1. Bahwa jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah 1.083.959 (satu juta delapan puluh tiga ribu sembilan rat\us lima puluh sembilan) suara sedangkan suara tidak sah 37.228 (tigapuluh tujuh ribu duaratus duapuluh delapan) suara. Sebagaimana tersebut dalam lampiran Model DB 1 KWK KPU tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Malang  tahun 2010 tingkat kabupaten ( Bukti : P-4 ).

 

  1. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan sebagaimana di catat dalam pernyataan keberatan yang berhubungan dengan Rekapitulasi

Penghitungan Suara dalam Pemilukada Kabupaten Malang pada pleno KPU Kabupaten Malang tanggal 12 Agustus 2010 ( Model DB2 KWK.KPU). Keberatan dimaksud didasarkan karena adanya politik uang, keterlibatan birokrasi dan penyelenggara pemilu yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.( Bukti : P- 5).

 

  1. Bahwa PEMOHON merupakan pasangan calon yang mendapat dukungan suara dengan jumlah 509.922 suara dengan perincian sebagai berikut :

–           Suara PDI Perjuangan berdasarkan hasil Pemilu Legislatif  Tahun 2009 sejumlah : 240.222 suara.

–           Suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil Pemilu Legislatif  Tahun 2009 sejumlah 139.107 suara.

–           Suara Calon Independen yang gagal menjadi peserta Pemilukada  yang secara nyata mendukung Pasangan Calon Nomor urut 2 sejumlah :  82.400 suara.

–           Suara 13 partai pendukung berdasarkan hasil Pemilu Legislatif  Tahun 2009 memiliki sejumlah :  +  48.192 suara.

 

  1. Bahwa sedangkan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan partai pendukung yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat dan beberapa partai politik dengan perolehan suara sejumlah   451.734 dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009.

 

  1. Bahwa DR. Frans Hendra Winarta, SH,MH ( pada tanggal 30 Juni 2005 dalam diskusi Politik Uang Dalam Pilkada ) sebagai berikut :

 

Tentu masyarakat Indonesia berharap PILKADA langsung ….. diselenggarakan ini dapat berjalan secara demokratis, jujur dan adil. Realitasnya, berbagai indikasi telah terjadinya politik uang dalam PILKADA tidak mungkin ditutup-tutupi. Praktik politik uang (money politics), tidak hanya dapat dilihat dari sisi adanya masalah suap menyuap dengan sasaran memenangkan salah satu kandidat. Money politics dapat juga dihubungkan dengan segala macam pelanggaran menyangkut dana, seperti mendapatkan dana dari sumber terlarang serta tidak melaporkan keberadaan dana ilegal itu. Selain itu, politik uang juga tidak hanya sebatas pemberian uang, tetapi juga benda-benda lainnya, bahkan janji-janji untuk memberikan jika seorang calon terpilih. (Bukti : P-6)

 

 

 

  1. Bahwa apa yang disampaikan oleh DR. Frans Hendra Winarta, SH,MH secara nyata telah terjadi dalam Pemilukada Tahun 2010 di Kabupaten Malang, praktek money politics terjadi secara meluas dalam bentuk pemberian uang, pembagian beras, kerudung, baju taqwa, jam dinding, semen dalam jumlah yang besar. Dan hal tersebut telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Malang (Panwaskab. Malang).

 

  1. Bahwa pembagian beras dalam kantong plastik yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan gula tersebar di Kecamatan Bantur, Pagelaran, Kepanjen, Lawang, Pagak ( Bukti P-7 )

 

  1. Bahwa pembagian uang tersebar di Kecamatan Pakis, Pagak dan Gedangan yang dilakukan oleh tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan istri Sdr. Rendra Kresna (Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1) ( Bukti P-8)

 

  1. Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga melakukan pembagian 35 sak semen di Kecamatan Wajak dan 12 sak semen di kecamatan Tityoyudo melalui kepala Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo ( Bukti P-9)

 

  1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010 sekitar pukul 19,30 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, anggota DPRD Kabupaten Malang Sdr. Imam Syafii yang berasal dari Partai PKS telah memberikan ceramah dihadapan kelompok masyarakat istighosah yang intinya meminta masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Asrikaton Kec. Pakis, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pamong desa Tirtomoyo Kec. Pakis yang diketahui bernama Sdr. Tatang dengan membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat yang hadir dalam acara tersebut ( Bukti P-10).

 

  1. Bahwa tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga memberikan Jam Dinding berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan beras di Kecamatan Wagir. (Bukti P-11)

 

  1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga menerbitkan dan membagikan piagam berlogo Pemerintah Kabupaten Malang yang di dalamnya terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta mengatasnamakan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Periode 2010–2015 kepada warga masyarakat sebelum pelaksanaan pemungutan suara yaitu pada tanggal 4 Agustus 2010 padahal pada tanggal tersebut adalah merupakan masa tenang yang tidak boleh seorangpun baik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan atau Tim Pemenangan melakukan kampanye. Tindakan tersebut jelas telah menunjukkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 beserta Tim Pemenangannya melakukan kebohongan publik dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai Incumbent serta kecurangan yang sistemik untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Bukti P-12)

 

 

  1. Bahwa Sdr. H. RENDRA KRESNA yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah WAKIL BUPATI Kabupaten Malang periode 2005– 2010 (Incumbent), yang memiliki kewenangan FUNGSIONAL dan STRUKTURAL kedinasan di dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang, diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yaitu telah memobilisasi para pejabat fungsional dan struktural untuk memenangkan yang bersangkutan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010.

 

  1. Bahwa diketahui terdapat keterlibatan KEPALA DESA yang telah secara nyata bersama-sama dengan istri calon wakil bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan kampanye ditengah-tengah masyarakat dan mempengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah memberikan bantuan uang kepada masyarakat (Bukti P-13).

 

  1. Bahwa mobilisasi juga dilakukan terhadap para Guru Tidak Tetap (GTT) sewilayah Kabupaten Malang  di GOR Ken Arok Kota Malang pada tanggal 3 Juli 2010 yang dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan turut dihadiri anggota DPR RI Sdri. Nurul Arifin. Pada acara tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menjanjikan kepada para GTT yang hadir akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sedangkan yang belum terdaftar sebagai GTT akan dijadikan GTT jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 terpilih sebagai Pemenang Pemilukada Kabupaten Malang. (Bukti P – 14).

 

  1. Bahwa TERMOHON sebagai penyelenggara Pemilukada diketahui secara sengaja telah melakukan perekrutan Pegawai Negeri atau karyawan di dalam badan-badan usaha Pemerintah Daerah atau setidaknya yang dipersamakan dengan pegawai negeri dan tunduk secara hirarkis fungsional struktural di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sebagai personil PPK, PPS, dan KPPS. Tindakan TERMOHON tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010-2015.

 

  1. Bahwa secara jelas, KPPS sebagai Penyelenggara Pemilukada dalam setiap kegiatan sosialisasi Pemilukada yang diselenggarakannya, telah menggunakan alat peraga yang langsung mengarahkan masyarakat yang mengikuti acara sosialisasi tersebut untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P- 15).

 

  1. Bahwa selain itu diketahui TERMOHON telah memasang alat peraga berupa baliho ukuran 5 X 12 meter bergambar surat suara Pemilukada Kabupaten Malang di enam lokasi yang hanya dicantumkan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tindakan TERMOHON tersebut jelas dengan maksud mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 ( Bukti : P-16 )

 

  1. Bahwa keunggulan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang luar biasa dibandingkan dengan pasangan calon lainnya, sesungguhnya disebabkan dugaan adanya hubungan kolusif antara pemodal kuat yaitu Sdr. Iwan Kurniawan dengan pasangan incumbent  yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1.

 

  1. Bahwa dugaan adanya hubungan kolusif antara Sdr. Iwan Kurniawan dengan calon incumbent, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1selaku birokrat, sudah terjalin sejak Sdr. Rhendra Kresna menjabat sebagai Wakil Bupati Malang periode 2005 – 2010 hingga saat ini.

 

  1. Bahwa Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan keprihatinannya terkait maraknya politik uang dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, praktik money politic tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga akan menimbulkkan kesengsaraan rakyat (Kompas, 18 Agustus 2010) ( Bukti P-17 ).

 

  1. Bahwa kecurangan terstruktur, sistemik dan masif yang terjadi selama dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Malang Tahun 2010 telah dilaporkan oleh PEMOHON beserta bukti-bukti dan saksi-saksi kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Malang (Panwaskab Malang), namun sampai dengan permohonan Hasil Pemilihan Umum ini diajukan oleh PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi, tidak ada tindakan atau rekomendasi dari Panwaskab Malang sehingga jelas telah terjadi pembiaran atas kecurangan-kecurangan yang terjadi (Bukti P-7, P-8, P-9, P-12, dan P-18).

 

  1. Bahwa dengan demikian jelaslah telah terjadi kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistemik dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk meningkatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga Pemohon mengalami kehilangan suara yang sangat signifikan.

 

  1. Bahwa pada prinsipnya tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria), dengan demikian suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010 harus dinyatakan tidak sah, karena suaranya diperoleh dengan melakukan tindakan curang yang terstruktur, sistemik dan masif. Oleh karena itu perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan serta harus didiskualifikasi dari keikutsertaan dalam Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010.
  1. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 106/Kpts/KPU-Kab/104.329781/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten  Malang  Tahun 2010 haruslah dibatalkan.

 

  1. Bahwa dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dari keikutsertaannya dalam Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010, maka PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mewajibkan TERMOHON untuk mengadakan pemungutan suara ulang yang hanya diikuti oleh PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 dan 3.

 

  1. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 106/Kpts/KPU-Kab/104.329781/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten  Malang  Tahun 2010 dibatalkan maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 107/Kpts/KPU-Kab/104.329781/2010 tentang penetapan pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang 2010 Tanggal 13 Agustus 2010 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

 

P e t i t u m

 

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

 

  1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

 

  1. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang  Nomor 106/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010 Tanggal  12 Agustus 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten  Malang  Tahun 2010

 

  1. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Rendra Kresna, SH.,MM dan H. Subhan AMd, sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010;

 

  1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang hanya diikuti oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor urut 2 (dua) dan 3 (tiga) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak putusan ini diucapkan;

Atau

 

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip Ex aequo et bono.

Jakarta,  18  Agustus  2010

Kuasa Hukum Pemohon

ANDY FIRASADI, S.H.,M.H.                                  ANTHONY L.J. RATAG, S.H.

 

SUDIYATMIKO ARIBOWO, S.H.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: