Pemanggilan Pimpinan KPK oleh DPR RI

PENDAPAT HUKUM

TENTANG

PEMANGGILAN PIMPINAN KPK OLEH DPR RI

 

KASUS POSISI :

Pimpinan DPR RI memanggil KPK berkaitan dengan tidak berjalannya pembahasan RAPBN 2012 antara Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah sebagai akibat dipanggilnya Para Pimpinan Badan Anggaran oleh KPK berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan Dana PPID pada RAPBN 2011.

DASAR HUKUM :

UU NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

PENDAPAT HUKUM :

Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009, menyatakan DPR mempunyai fungsi:

a. legislasi;

b. anggaran; dan

c. pengawasan.

Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2009, menyatakan Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2009, menyatakan Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Pasal 72 UU Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan :

(1)   DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.

(2)   Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)   Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)   Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(5)   Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

Pasal 107 UU Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan:

(1) Badan Anggaran bertugas:

a.    membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;

b.    menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait;

c.     membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga;

d.    melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;

e.    membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan

f.     membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

(2)   Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi.

(3)   Anggota komisi dalam Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada komisi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka seharusnya pimpinan KPK harus memenuhi panggilan DPR RI. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan fungsi pengawasan DPR RI yang merupakan tugas representasi rakyat.

Jika pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum menolak untuk menghadiri pemanggilan maka dapat dikenakan panggilan paksa bahkan dapat disandera dengan menggunakan alat-alat kekuasaan negara (polisi).

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: