Kesimpulan PHPU Kab. Malang

Perihal :      Kesimpulan Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Register Nomor : 150/PHPU.D-VIII/2010

Kepada Yth.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Dalam Perkara Nomor : 150/PHPU.D-VIII/2010

Jl. Medan Merdeka Barat

Jakarta

 

 

 

Dengan hormat,

 

Sehubungan dengan telah selesainya pemeriksaan bukti – bukti tertulis dan mendengarkan keterangan para saksi dipersidangan maka dengan ini Pemohon mengajukan kesimpulan dalam perkara tersebut di atas dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

 

  1. Bahwa permohonan PEMOHON ke Mahkamah Konstitusi berpijak pada adanya pelanggaran serius yaitu :

 

1.1.        Adanya tindakan pembagian money politics yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

 

1.2.        Adanya keterlibatan Birokrasi (Struktural), Penyelengara Pemilu Kepala Daerah, Panwaskab dan Pengusaha yang secara nyata melakukan upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara melanggar prinsip hukum dan prinsip pemilihan umum jujur dan adil.

 

Tindakan Money Politics

 

  1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 25 Agustus 2010 yaitu keterangan saksi Pemohon Sdr. Mustakim yang bekerja di CV. Sumber Damai (pengusaha/penjual beras) yang menegaskan bahwa pada sekitar bulan April 2010 telah disuruh oleh pemilik CV. Sumber Damai untuk mengambil kantong plastik yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Toko Morodadi. Selanjutnya Saksi dan karyawan lainnya kemudian secara bersama-sama bertugas memasukkan beras ke dalam kantong plastik tersebut yang sudah bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan berat 2,5 (dua setengah) kilogram untuk masing-masing kantong plastik. Setiap minggunya CV. Sumber Damai harus mengirimkan beras yang sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut sebanyak 10 ton. Selama ini CV. Sumber Damai telah mengirimkan beras sejumlah 50 ton di dalam plastik yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1. Beras tersebut kemudian dikirimkan oleh Saksi sebagai pegawai CV. Sumber Damai ke tempat-tempat sebagai berikut :

 

–     Rumah Dinas Wakil Bupati Malang yang merupakan tempat tinggal Sdr. Rendra Kresna / Pasangan Calon Nomor 1;

–     Kantor PT. ACA milik Sdr. Iwan Kurniawan, pengusaha pendukung Pasangan Calon Nomor 1;

–       Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

 

Bahwa beras tersebut dan gula berdasarkan keterangan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang juga merupakan Pemohon pada PHPU Nomor 147/PHPU.D-VIII/2010 ( Sdri. Sri Haryani, Sdr. Jumawi, Sdr. Abidin dan Sdr. Sugeng Suwarso ) dan saksi Sdr. Triantono yang tinggal di Kecamatan Kepanjen, Sdr. Mulyono yang tingal di Kecamatan Pakisaji, Sdr. Rohadi yang tinggal di Kecamatan Lawang, Sdr. Bukhori yang tinggal di Kecamatan Pagelaran, dan Sdr. Subaweh yang tinggal di Kecamatan Bantur, telah dibagikan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada warga masyarakat yang tinggal di lingkungan tempat tinggal Para Saksi dengan permintaan kepada para penerima beras agar pada saat pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Malang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Fakta pembagian beras bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan alat bukti surat (Bukti P-7) banyak beredar di Kecamatan Pagak, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Lawang, Kecamatan Bantur, dan Kecamatan Pagelaran).

 

Bahwa money politics dalam bentuk pembagian uang berdasarkan bukti Surat Pengantar nomor : 5/Panwaslukada/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 (Bukti P– 8) telah tersebar di Kecamatan Pakis dengan nilai pecahan nominal Rp.10.000,- untuk masing-masing penerima. Selain itu berdasarkan Surat Pernyataan Sdr. Yoyok yang menyatakan telah terjadi penyebaran uang di Kecamatan Gedangan dan Surat Pernyataan Sdr. Umbar yang menyatakan telah terjadi penyebaran uang di Kecamatan Pagak. Surat pernyataan tersebut terlampir dalam Bukti P-8.

 

Bahwa money politics yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam bentuk pembagian Beras, Jam dinding, Semen, Kerudung, Gula pasir dan Minyak goreng berdasarkan bukti penerimaan laporan nomor : 3/panwaslukada/VIII/2010 tanggal 14 Agustus 2010 telah dilakukan dan terjadi di Kecamatan Ngantang (Bukti : P-19). Selain itu money politics yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga terjadi dalam bentuk pembagian semen 35 sak di Kecamatan Wajak sebagaimana tersebut dalam tanda bukti penerimaan laporan No. 1/panwascam/VIII/2010 Tanggal 4 Agustus 2010 (Bukti P-9) dan pembagian semen sejumlah 12 sak di kecamatan Tirtoyudo (lampiran Bukti P-9)

 

Bahwa money politics dalam bentuk pembagian Jam dinding bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1, Baju takwa/koko, Semen 20 sak, Kerudung warna kuning, Uang, Cangkir gelas juga terjadi di Kecamatan Kasembon berdasarkan bukti penerimaan laporan nomor : 36/panwaslukada/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 (Bukti : P-20).

 

Bahwa money politics dalam bentuk pembagian beras bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1, Jam dinding bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1, berdasarkan bukti penerimaan laporan nomor : 270/02/panwaslu.III-BII/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 tersebar di Kecamatan Bululawang (Bukti : P-21). Selain itu money politics juga terjadi di Kecamatan Wagir dalam bentuk pembagian jam dinding bergambar pasangan calon nomor 1 (Bukti P-11).

 

Bahwa money politics dalam bentuk pembagian setifikat / piagam bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan logo Pemerintah Kabupaten Malang yang di dalamnya terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta mengatasnamakan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Periode 2010–2015 telah dibagikan kepada warga masyarakat sebelum pelaksanaan pemungutan suara yaitu pada tanggal 4 Agustus 2010, padahal tanggal tersebut merupakan masa tenang karena Pemilukada Kabupaten Malang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2010, sehingga seharusnya tidak boleh seorangpun baik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Tim Pemenangan melakukan kampanye dalam bentuk apapun apalagi melakukan tindakan money politics. Tindakan yan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 dan/atau Tim Pemenangannya adalah merupakan kebohongan publik karena faktanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 belum terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang. Perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Tim Pemenangannya tersebut diketemukan di Kecamatan Pujon berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 01/pemilukada/VIII/2010 Tanggal 4 Agustus 2010 (Bukti P-12).

 

Bahwa secara nyata dan jelas tindakan money politics telah terjadi di 15 kecamatan yaitu :

  1. Kecamatan Pakisaji;
  2. Kecamatan Lawang;
  3. Kecamatan Pagelaran;
  4. Kecamatan Bantur;
  5. Kecamatan Pagak;
  6. Kecamatan Kepanjen;
  7. Kecamatan Pakis;
  8. Kecamatan Gedangan;
  9. Kecamatan Ngantang;

10. Kecamatan Wajak;

11. Kecamatan Tirtoyudo;

12. Kecamatan Kasembon;

13. Kecamatan Bululawang;

14. Kecamatan Wagir;

15. Kecamatan Pujon.

 

Bahwa Pemohon dalam persidangan tidak terbukti melakukan Money politics dalam bentuk apapun sebagaimana yang didalilkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.

 

Keterlibatan Birokrasi (Struktural), Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah, Panwaskab, dan Pengusaha melakukan upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara melanggar Prinsip Hukum dan Prinsip Pemilihan Umum Jujur dan Adil

 

  1. Bahwa berdasarkan bukti rekaman video dan surat pernyataan Sdr. Irfan Affandi telah terjadi ketidaknetralan Birokrasi dengan adanya keterlibatan Kepala Desa Sengguruh Sdri. Lilik Alfiatuljanah dan anggota Pegawai Negeri Sipil bernama Juwadi yang menjabat sebagai Kepala Urusan Umum Desa Penarukan Kecamatan Kepanjen yang turut serta berkampanye dengan istri Sdr. Subhan (Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan cara mengumpulkan massa yang terdiri dari tokoh masyarakat Desa Sengguruh sebanyak kurang lebih 100 orang, bertempat di Rumah Sdr. Juwadi beralamat di RT. 2 RW. 1 (Bukti P-13 dan P- 23)

 

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah memobilisasi Guru Tidak Tetap (GTT) dengan menyalahgunakan jabatannya sebagai Wakil Bupati Malang dengan mengadakan kampanye di GOR Singosari Malang sebagaimana Bukti P-14. Dalam pertemuan tersebut Sdr. Rendra Kresna telah menjanjikan jika terpilih sebagai Bupati Malang akan menaikkan status para GTT/PTT tersebut. Padahal seharusnya para guru tidak boleh dilibatkan dalam politik praktis. Dalam persidangan, pertemuan antara Sdr. Rendra Kresna dengan para GTT/PTT tersebut tidak dibantah baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait.

 

Bahwa berdasarkan bukti foto dan surat pernyataan Sdr. Ruhadi Rarundra telah terjadi ketidaknetralan Penyelenggara Pemilukada yaitu adanya PPS yang melakukan kampanye dan sosialisasi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. PPS tersebut bernama Sdri. Suciati yang bertugas di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang telah melakukan kampanye di rumahnya dengan alasan sosialisasi Pemilukada dan dihadiri oleh 100 orang warga masyarakat. Yang bersangkutan pada saat acara tersebut menggunakan alat peraga surat suara yang hanya mencantumkan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Bukti P-15 dan P-23)

 

Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Yulianto dan Sdr Rif’an di depan persidangan, yang bersangkutan telah diberitahu oleh H. Ashari yang menjabat sebagai Kepala Desa Gondanglegi Kulon mengenai keberpihakan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Gondanglegi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena adanya sejumlah uang yang telah diterima oleh Para Kepala Desa dari Sdr. Iwan Kurniawan, seorang pengusaha yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Para Kepala Desa sebelumnya telah dikumpulkan oleh Kepala Desa Sukosari di PT. ACA milik Sdr. Iwan Kurniawan. Dalam pertemuan tersebut Para Kepala Desa diminta oleh Sdr. Iwan Kurniawan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Setelah pertemuan tersebut, para Kepala Desa diberi uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang oleh Sdr. Iwan Kurniawan. Selanjutnya diadakan pertemuan lanjutan di Warung Kemuning, Desa Bajarejo, yang dihadiri oleh sekitar 11 Kepala Desa yang selanjutnya para Kepala Desa tersebut dibawa ke PT. ACA dan diberi uang oleh Sdr. Iwan Kurniawan sejumlah Rp. 3.000.000,- per Kepala Desa. Sdr. Iwan Kurniawan dalam pertemuan tersebut kembali meminta kepada Para Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sdr.Iwan Kurniawan menyatakan jika Para Kepala Desa dapat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Malang maka akan dianggap mempunyai bintang empat yang mempunyai arti permintaan apapun dari para Kepala Desa yang berkaitan dengan Pembangunan Infrastruktur akan dipenuhi jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 memenangkan Pemilukada. Jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 di desa mereka mampu menang sebanyak 70% suara dari seluruh suara sah maka Para Kepala Desa akan diberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kepala/suara dikali dengan jumlah total perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di desa mereka masing-masing.

 

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Mohammad Luthfi, Sdr. Nur Yasin dan Sdr. Lunto Wiyantoro di depan persidangan yang menyatakan mereka telah melihat baliho besar bergambar contoh surat suara Pemilukada Kabupaten Malang yang berlogo Pemerintah Kabupaten Malang di sebelah kanan atas dan Komisi Pemilihan Umum di sebelah kiri atas yang hanya mencantumkan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak mencantumkan gambar pasangan calon lainnya atau kotak pasangan calon lain dikosongkan. Baliho tersebut berukuran 4 m x 12 m dan terpasang di depan Indomart Jalan Suropati Kecamatan Gondanglegi, di depan Hotel Bhayangkari Kecamatan Lawang, di Jalan Kawi Kecamatan Bululawang, Kecamatan Dau, dan Kecamatan Dampit. Hal tersebut sesuai dengan Bukti P-16 dan Bukti P-22.

 

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Sigit Setiawan sebagaimana dinyatakan dalam persidangan, telah ada pertemuan di cafe und corner pada tanggal 24 Juli 2010 yang dihadiri Sdr. Iwan Kurniawan, Ketua DPRD Kab. Malang (Sdr. Hari Hasongko) beserta anggota DPRD Kab. Malang. Keterangan saksi Sigit Setiawan juga diperkuat oleh keterangan saksi Eko Asto Wartono bahwa Sdr. Iwan Kurniawan mengadakan pertemuan dengan Ketua DPRD Kab. Malang dan beberapa anggota DPRD Kab. Malang antara lain Sdr. Sueb Hadi, Sdr. Budi Kriswiyanto, Sdr. Mulik, Sdr. H. Bambang Winarto, Sdr. H. Sanusi dan Sdr. Muklas.

 

Bahwa selain itu saksi Eko Asto Wartono juga menyatakan didalam persidangan tentang adanya pertemuan pada tanggal 22 Juli 2010 di Rumah Makan Taman Indie di Perumahan Pondok Blimbing Indah Malang yang dihadiri oleh Sdr. Iwan Kurniawan, Ketua DPRD Kab. Malang (Sdr. Hari Sasongko), Sdr. Sueb Hadi, Sdr. Danang (pengurus PKB) dan beberapa PNS.

 

Bahwa beberapa PNS Kabupaten Malang yang hadir di rumah makan Taman Indi tersebut adalah Sdr. Abdurrahman (Kepala Bakesbangpol), Sdr. Rojali (Kepala Litbang Pemkab. Malang), Sdr. Siyono (Camat Ngantang), dan beberapa Kepala Dinas (Bukti P-24).

 

Bahwa dengan demikian jelaslah telah terjadi kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistemik dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk meningkatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga Pemohon mengalami kehilangan suara yang sangat signifikan.

 

  1. Bahwa pada prinsipnya tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria), dengan demikian suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010 harus dinyatakan tidak sah, karena suaranya diperoleh dengan melakukan tindakan curang yang terstruktur, sistemik dan masif.

 

Oleh karena itu perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 106/Kpts/KPU-Kab/104.329781/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 haruslah dibatalkan serta Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus didiskualifikasi dari keikutsertaan dalam Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010.

 

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Pemohon dengan ini mohon kepada Mahkamah Konstitusi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ini dalam sidangnya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.

Jakarta, 27 Agustus 2010

Hormat  Kami,

Kuasa Hukum Pemohon

Andy Firasadi, SH,M.H.                                                         Ali Wahyudin, S.H.

Anthony L.J. Ratag, S.H.                                                 Sudiyatmiko Aribowo, S.H.

 

 

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: