Jawaban Pihak terkait Pemilukada Kab. Sumenep

Perihal : Jawaban PIHAK TERKAIT atas Permohonan PEMOHON dalam Perkara Nomor : 154/PHPU.D/VIII/2010 di Tingkat Mahkamah Konstitusi R.I.

Kepada Yth.
MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA
Nomor : 154/PHPU.D-VIII/2010
Jl. Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :
– ANDY FIRASADI, S.H., M.H.
– ANTHONY L. J. RATAG, S.H.
– SUDIYATMIKO ARIBOWO,S.H.

Para advokat yang berkantor pada RHF Law beralamat di Jalan Hang Lekir Raya No. 26 Kebayoran Baru, Jakarta 12120 Telp.: 021-7397772 – Fax : 021-7397555, dalam hal ini baik sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama bertindak sebagai kuasa hukum dari pemberi kuasa (surat kuasa terlampir) :

Drs. KH. Busro Karim, Msi dan Ir. Sungkono Sidik

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah nomor urut 2 (dua) pada Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 (Bukti PT-1) untuk selanjutnya disebut sebagai …………………………….PIHAK TERKAIT.

Sehubungan dengan adanya permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor : 28 Tahun 2010 tertanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Putaran II yang diajukan oleh Azasi Hasan, SE., MM. dan Dewi Khalifah, SH., MH. selaku PEMOHON di Mahkamah Konsitusi R.I. dengan Nomor : 154 PHPU.D-VIII/2010. (Bukti PT-2)

Dengan ini PIHAK TERKAIT bermaksud memberikan tanggapan dengan alasan – alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Permohonan PEMOHON Obscuur libels
1. Bahwa Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :

1.1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;

1.2. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON; dan

1.3. permintaan untuk mendapatkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan a quo, maka menjadi sangat penting penguraian secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan sangat penting pula menguraikan alasan-alasan dan dasar permintaan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON. Namun kenyataannya, dalam mendalilkan perbedaan perolehan hasil penghitungan suara yang benar menurut pendapat PEMOHON, sesuai dalil Permohonan nomor 12 (duabelas) PEMOHON sama sekali tidak menyebutkan berasal dari TPS berapa/mana sumber terjadinya perbedaan selisih hasil penghitungan suara yang disebutkan PEMOHON.

3. Bahwa demikian pula dalam petitumnya pada nomor 3, PEMOHON meminta penetapan penghitungan suara yang benar menurut pendapatnya yaitu suara PEMOHON sebesar 246.848 suara sah, namun yang diminta ditetapkan perolehan hasil suara PEMOHON sendiri tanpa disertai permintaan penetapan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 ;

4. Bahwa sesungguhnya antara petitum dan posita PEMOHON terdapat kontradiksi yang serius. Petitum PEMOHON nomor 3 meminta Mahkamah menetapkan suara PEMOHON sebesar 246.848 sedangkan dalam posita nomor 13 PEMOHON menyebutkan suara sah milik PEMOHON sebesar 261.127 suara sah. Hal tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan PEMOHON dalam mendalilkan perolehan suaranya dalam Pemilukada di Kabupaten Sumenep.

5. Bahwa dalil PEMOHON pada nomor 14 huruf a, b, c, d, e mengenai suara PEMOHON di 5 (lima) kecamatan yaitu Bluto, Guluk-Guluk, Raas, Gayam dan Nonggunong menyebutkan perolehan suara PEMOHON tidak sesuai target. Dalil tersebut sangatlah irasionil, karena PEMOHON sama sekali tidak menjelaskan apa argumentasinya sehingga suara PEMOHON tidak mencapai target. Berdasarkan logika secara umum maka semua pasangan calon selalu mempunyai target, akan tetapi secara faktual perolehan suara pasangan calon tidak selalu mencapai target. Apa indikatornya suara PEMOHON harus sesuai target, salah satu contoh adakah hasil survey dari lembaga survey kredibel di 5 kecamatan tersebut di atas ? Jelas PEMOHON tidak mempunyai indikator atas dalil PEMOHON tersebut.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta a quo, maka secara jelas dan terang PEMOHON tidak sungguh-sungguh melakukan penghitungan perolehan suara secara benar dan didukung data yang akurat. Hal tersebut yang mengakibatkan Permohonan PEMOHON menjadi tidak jelas (obscuur libels). Karena itu mohon Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON patut dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

7. Bahwa pelaksanaan pemilukada pada putaran II di Kabupaten Sumenep adalah telah sesuai dengan prinsip–prinsip demokrasi dan asas-asas pemilukada antara lain yaitu asas jurdil. Hal ini secara nyata diakui sendiri oleh partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PEMOHON) yaitu dari Partai Bulan Bintang dan Partai Kebangkitan Nasional Umat sebagaimana yang dimuat dalam koran Radar Madura/Radar Sumenep tanggal 22 Agustus 2010. (Bukti PT- 3)

8. Bahwa mengenai money politics yang dituduhkan oleh PEMOHON terhadap PIHAK TERKAIT adalah tidak benar dan karenanya PIHAK TERKAIT menolak dalil Permohonan yang menyebutkan terjadi money politics sebagaimana yang diuraikan pada dalil PEMOHON pada nomor 8, 14, 16 huruf f, 19 huruf d dan e, 20 angka 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 dan 21 ;

9. Bahwa tuduhan money politics tersebut sangatlah spekulatif karena PEMOHON tidak menyebutkan siapa nama orang yang melakukan tindakan money politics tersebut. Sehingga hal tersebut diatas merupakan dalil yang tidak didukung bukti sama sekali.

10. Bahwa apabila dalil Permohonan PEMOHON dianggap benar, quad non, maka sudah barang tentu PEMOHON seharusnya melaporkan peristiwa a quo kepada Panwaslukada Kabupaten Sumenep selaku pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa perkaranya dan selanjutnya Panwaslukada Kabupaten Sumenep meneruskannya kepada Penyidik Kepolisian jika dugaan terjadinya money politics a quo cukup kuat dan beralasan;

11. Bahwa Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 menyebutkan bahwa :
“tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/kota adalah:
a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturanperundang-undangan mengenai Pemilu;
c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti;
e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang”;

12. Bahwa dengan wewenang dan tugas Panwaslukada a quo, pembentuk undang-undang telah memberikan tempat atau kesempatan bagi semua pasangan calon atau tim pasangan calon atau siapa pun juga untuk melaporkan setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pada setiap tahapan Pemilukada.

13. Bahwa pada kenyataannya, Panwaslukada Kabupaten Sumenep tidak menemukan kejadian dan atau menerima satu pun laporan tentang adanya money politics a quo sebagaimana yang disampaikan baik oleh PEMOHON dan Tim Kampanyenya maupun oleh pihak lain, serta masyarakat luas;

14. Bahwa dalil PEMOHON pada nomor 9 huruf b menyebutkan di Kecamatan Guluk-Guluk terjadi jual beli formulir model C-6 antara KPPS dengan PIHAK TERKAIT. Dalil tersebut adalah tidak benar, karena tidak didukung oleh bukti berupa keberatan yang dituangkan dalam formulir C-3 KWK atau laporan kepada Panwaslukada Kabupaten Sumenep. Selain itu pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP.

15. Bahwa dalil PEMOHON pada nomor 9 huruf c menyebutkan di Kecamatan Guluk-Guluk dan Bluto terjadi manipulasi data yang dilakukan oleh KPPS dan PIHAK TERKAIT. Dalil tersebut tidak benar karena sama sekali tidak didukung bukti, tidak adanya keberatan yang dituangkan dalam formulir C-3 KWK atau laporan kepada Panwaslukada Kabupaten Sumenep.

16. Bahwa PEMOHON mendalilkan pada nomor 16 huruf e yaitu PIHAK TERKAIT dan Tim Kampanye telah menggunakan pola dan cara birokrasi, aparat desa, kepala desa untuk melakukan pengkondisian secara terstruktur untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 (dua)/PIHAK TERKAIT. Dalil tersebut adalah jelas tidak benar karena PIHAK TERKAIT maupun Tim Kampanye tidak pernah melakukan pengkondisian terhadap aparat birokrasi (PNS) maupun kepala desa dan aparat desa.

17. Bahwa mengenai petitum PEMOHON nomor 5 (lima) tentang permintaan pemilukada ulang di beberapa daerah merupakan petitum yang kurang memiliki dasar hukum yang kuat, berkaitan dengan syarat-syarat untuk diadakannya pemilukada ulang sebagaimana diatur dalam undang-undang.

18. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada, pembentuk undang-undang juga telah memberikan peran dan kedudukan yang sedemikian penting terhadap Panwaslukada, yakni sebagaimana ditentukan dalam Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang berbunyi,

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:

– pembukaan k¬otak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

– petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

– lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

– ….dst”;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan a quo, pemungutan suara dapat diulang hanya apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslukada terbukti terdapat keadaan-keadaan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan tersebut di atas;

20. Bahwa karenanya, apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang sengaja tidak dilaporkan ke Panwaslukada dapat dibawa dan diperiksa, serta dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai dasar dan alasan pemilukada ulang, maka tidak menutup kemungkinan akan dapat berimplikasi melemahkan, bahkan menghilangkan fungsi Panwaslukada itu sendiri, yang sekaligus semakin menambah beban berat tugas Mahkamah Konstitusi. Karena pasangan calon peserta Pemilukada akan merasa lebih baik membawa bukti-bukti pelanggaran dimaksud ke Mahkamah Konstitusi agar dapat dilakukan pemungutan suara ulang daripada melaporkannya ke Panwaslukada;

21. Bahwa dengan demikian secara keseluruhan dalil – dalil PEMOHON adalah tidak terbukti sehingga permohonan PEMOHON patut ditolak untuk seluruhnya.

P E T I T U M

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami selaku kuasa hukum PIHAK TERKAIT memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :
• Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhannya.
• Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERMOHONAN :
• Menyatakan menolak permohonan PEMOHON seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya berdasarkan prinsip ex aequo et bono.

Jakarta, 31 Agustus 2010
Hormat Kami
Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT

ANDY FIRASADI, S.H., M.H. ANTHONY L. J. RATAG, S.H.

SUDIYATMIKO ARIBOWO,S.H.

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: