Jawaban Gugatan Pencemaran Lingkungan

Nomor        :

Perihal        : Jawaban Pertama Tergugat

Lampiran     : surat kuasa

Kepada yang terhormat,

Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten 

Cq. Ketua Majelis Hakim dalam perkara

No.

di

Dengan hormat,

Sehubungan surat gugatan penggugat tertanggal 6 Desember 2006, dengan ini Tergugat menyampaikan perihal tersebut di atas sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Mengenai Kompetensi Absolut

–      Bahwa isi gugatan Penggugat telah mencampuradukan antara perbuatan melanggar hukum (ONRECHMATIGEDAAD) yang masuk dalam ruang lingkup pengadilan negeri dengan perbuatan melanggar hukum (ONRECHTMATIGEOVERHEIDSDAAD) yang masuk dalam ruang lingkup pengadilan Tata Usaha Negara ke dalam satu surat gugatan a quo;

–      Bahwa perbuatan melanggar hukum yang tersebut dalam posita 09 baris terakhir yang berbunyi: “Bahwa sikap Turut Tergugat sedemikian adalah merupakan perbuatan melawan hukum “.Dalil tersebut jelas merupakan ONRECHTMATIGEOVERHEIDSDAAD;

–      Bahwa dengan berlakunya UU NO. 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UU NO. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata usaha Negara, maka perbuatan “Onrechtmatige overheidsdaad” atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah menjadi kewenangan peradilan dalam lingkup peradilan Tata Usaha Negara;

–      Bahwa gugatan perbuatan melanggar hukum terhadap pemerintah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan a quo adalah tidak tepat, sehingga gugatannya menjadi kabur (obscuur libel). Gugatan yang demikian semestinya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Mengenai Hinder-Ordonansi atau selanjutnya disingkat HO

–      Bahwa pihak yang mempunyai kewenangan berhak mengawasi (beschikkingsbevoegheid) apakah perbuatan Terggugat melanggar atau tidak terhadap ketentuan di dalam HO bukanlah Penggugat tetapi adalah pemerintah, dalam hal ini adalah Bupati Pasuruan Cq. Dinas Perijinan yang diajukan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini;

–      Bahwa sampai saat ini, Turut Tergugat tidak pernah memberikan teguran atau peringatan dalam bentuk apapun (lisan maupun Tertulis) kepada Tergugat berkenaan dengan tuduhan  pelanggaran yang dimaksud oleh Penggugat;

–      Bahwa dengan demikian, a contrario menurut hukum, Tergugat tidak dapat dianggap telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat;

–      Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat sepanjang menyebutkan persoalan mengenai HO adalah tidak tepat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena eksepsi tersebut mengenai kewenangan Pengadilan Negeri ( kewenangan absolute) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil agar menjatuhkan PUTUSAN SELA terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya.

  II. Dalam Pokok Perkara

  1. Bahwa hal-hal sebagaimana tersebut dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap terulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
  1. Bahwa status kepemilikan dan obyek dalam perkara ini tidak jelas:

1. status kepemilikan

–      Bahwa isi surat gugatan Penggugat yang mengklaim persil Nomor 0064, kelas A38 , luas 3555 m2 sebagaimana tersebut dalam SPPT NOP. 35.14.140.001.011-0012.0 dan persil Nomor 0068, kelas A38, Luas 1413m2 sebagaimana tersebut dalam SPPT NOP.35.14.140.001.011-0012.0 sebagai milik Penggugat adalah tidak dapat dipastikan atau tidak jelas, sebab menurut hukum SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)  bukan merupakan  bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi merupakan bukti penarikan/pembayaran pajak saja;

–      Dengan demikian SPPT tidak dapat dijadikan dasar sebagai bukti kepemilikan yang sah atas tanah dimaksud;

b.  obyek tanah

–    Bahwa obyek tanah yang disebut dalam gugatan Penggugat tidak jelas terletak dimana, sebab Penggugat tidak mencantumkan batas–batas kepemilikan tanahnya. Dengan Demikian sudah sepatutnya obyek tanah sebagaimana disebutkan Penggugat harus dinyatakan obscuur libel. Sehingga klaim kepemilikan atas tanah dimaksud patut diragukan;

–    Bahwa oleh karena Tergugat membantah seluruh dalil mengenai status kepemilikan dan obyek tanah tersebut, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai hal tersebut;

Bahwa apabila Penggugat tidak mampu membuktikan kedua hal (pada huruf a dan b) tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan  ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

  1. Bahwa tidak benar Tergugat telah mencemari lingkungan yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

–      Bahwa tidak benar tempat pembuangan limbah dialirkan ke bidang tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat, tetapi yang benar pembuangan air yang sudah tidak dapat dipakai lagi, yang berasal dari tempat Tergugat dialirkan melalui tanah yang  disewa oleh Tergugat ;

–      Bahwa tanah disekitar tempat Tergugat adalah tanah tegalan berupa berau (istilah yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk tanah tandus yang tidak digarap) dan sebagiannya adalah tanah garapan tadah hujan (tanah yang digarap hanya jika ada hujan saja /musim hujan);

–    Bahwa tanah yang bersebelahan dengan Tergugat saat ini dalam keadaan sebagai beikut:

sebelahUtara Tergugat saat ini ditanami padi

sebelahTimur Tergugat ditanami jagung dan berau

sebelah Selatan Tergugat berupa berau

sebelah Barat Tergugat ditanami Padi;

Sehingga tidak benar isi gugatan Penggugat dalam posita 02 jo. 04 yang menyebutkan tanah yang bersebelahan dengan tempat Tergugat tidak dapat digarap atau dimanfaatkan dan/atau mengakibatkan gagal panen;

–      Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat bertentangan dengan fakta yang ada di “lapangan” maka Tergugat mohon agar Pengadilan mempertimbangkan perlunya pemeriksaan on the spot ;

  1. Bahwa tidak benar Tergugat dituduh tidak menutup saluran sebagaimana yang dimaksud dalam posita 05 tersebut, sebab fakta yang terjadi di lapangan tidak ada saluran yang mengalir ke tanah penduduk, kecuali ke tanah yang disewa oleh Tergugat yang memang difungsikan untuk mengalirkan air yang tidak dapat dipakai lagi oleh Tergugat ;
  1. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan Tergugat yang melanggar hukum, maka Tergugat menolak seluruh ganti-rugi yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam isi gugatannya a quo baik materiil maupun imateriil;
  1. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang obscuur libel, ,maka sudah semestinya permohonan sita dan putusan serta merta yang diajukan dalam gugatan a quo merupakan tuntutan yang berlebihan dan mohon Pengadilan Negeri  untuk tidak mengabulkannya;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil melalui Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I . Dalam Eksepsi :

  1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Penggugat untuk sebagian atau seluruhnya dalam perkara ini;
  1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

  1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
  1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Surabaya , tgl       Januari 2007

Hormat kami,

Kuasa Hukum Tergugat:

SUDIYATMIKO ARIBOWO, S.H                

 

 

Tags: , , ,

2 Responses to “Jawaban Gugatan Pencemaran Lingkungan”

  1. Azizin Says:

    Aq punya tanah tapi tak jual gak semua, kan sebelum tk jual kan udah ada batasanya, sekarang udah ada sppt tampa memberi tau penjual. Masalah sppt ini bsa digugat gak pak. Makasih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: