KONTROVERSI PENETAPAN KURSI DPR RI TAHAP KEDUA PEMILU 2009 PASCA PUTUSAN MA DAN MK

January 5, 2012

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.        Latar Belakang

Bentuk pemerintahan yang ideal dalam mengatur tata kehidupan dan perilaku warganya adalah demokrasi. Pengertian demokrasi berdasarkan literatur adalah pemerintahan oleh rakyat, merupakan pengartian yang paling dasar dan banyak digunakan secara luas.[1]

Paula Becker memberikan pengertian terhadap demokrasi adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, diawasi oleh rakyat, dan untuk dijalankan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.[2] Presiden Abraham Lincoln memberikan formulasi yang terkenal tentang demokrasi yaitu pemerintahan untuk rakyat, yaitu pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat.[3] István Orosz berdasarkan pada pernyataan Lijphart menyatakan demokrasi adalah suatu kerangka dimana berbagai hak asasi manusia dan hak sipil serta lembaga demokrasi berada.[4]

Paham demokrasi atau disebut juga paham kedaulatan rakyat, menekankan rakyat sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Bentuk dan warna penyelenggaraan pemerintahan juga ditentukan ditentukan oleh rakyat. Tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan penyelenggaraan pemerintahan juga ditentukan oleh rakyat.

Kedaulatan rakyat pada kenyataannya tidak dapat dijalankan secara penuh, meskipun pada negara yang jumlah rakyatnya sedikit dengan luas wilayah yang tidak begitu besar, mengumpulkan pendapat rakyat satu per satu untuk menentukan sesuatu hal atau menentukan jalannya pemerintahan ternyata bukan pekerjaan yang mudah. Pelaksanaan kedaulatan rakyat pada saat ini dihadapkan pada perkembangan tingkat kehidupan rakyat yang begitu kompleks dan dinamis, tingkat spesialisasi sektor pekerjaan yang beragam dan ketidakmerataan tingkat pendidikan rakyat.

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, membuat kedaulatan rakyat tidak dapat dilaksanakan secara murni sebagaimana maksud awal munculnya kedaulatan rakyat. Karena keadaan tersebut maka muncullah kehendak bersama agar kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui sistem perwakilan (representation).

Sistem tersebut, ada yang demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Di dalam sistem tersebut yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah para wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat, atau biasa disebut parlemen. Para wakil rakyat inilah yang mewakili rakyat dalam hal menentukan bentuk, dan warna penyelenggaraan pemerintahan, serta tujuan yang hendak dicapai oleh negara.

Sebagai perwakilan dari rakyat maka para wakil rakyat tersebut hendaknya juga ditentukan dan dipilih oleh rakyat itu sendiri. Penentuan dan pemilihan wakil rakyat tersebut disebut sebagai pemilihan umum (Pemilu). Pemilu adalah cara rakyat untuk memilih wakil-wakilnya secara demokratis. Dalam negara demokratis, salah satu ciri pentingnya adalah penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.

Pemilu yang diadakan secara berkala tersebut, diikuti oleh calon-calon yang dapat berasal dari lembaga tertentu atau perseorangan. Lembaga tertentu tersebut adalah partai politik. Partai politik adalah lembaga yang dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Tujuan tersebut dapat berupa pengambilan kekuasaan, rekrutmen atau komunikasi politik. Partai politik sangat berkaitan erat dengan kegiatan Pemilu, sehingga partai politik menjadi pilar penting dalam pelaksanaan demokrasi perwakilan.

Pemilu menjadi penting dilaksanakan secara teratur dalam jangka waktu tertentu, untuk menjamin terjadinya pergantian kekuasaan, baik di kekuasaan eksekutif maupun legislatif dapat berjalan secara teratur dan demokratis.

Mekanisme pemilu menjadi sangat penting untuk menjamin hal-hal tersebut di atas. Dengan adanya mekanisme pemilu maka sistem demokrasi dapat berjalan secara teratur dan tujuan yang ingin dicapai oleh rakyat dapat tercapai. Mekanisme tersebut harus mampu memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk turut menentukan kebijakan pemerintah dan negara, baik yang sudah pernah memilih atau yang baru memilih untuk dapat mempergunakan kesempatan tersebut secara teratur dalam waktu-waktu tertentu. Waktu-waktu tertentu tersebut, ada yang menentukan setiap empat atau lima tahun sekali.

Hak asasi warganegara juga disalurkan melalui sarana pemilu. Pemerintah wajib untuk menyelenggarakan pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan, untuk menjamin tersalurkannya hak asasi warganegara tersebut. Semua aspek penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan sesuai yang diinginkan oleh rakyat, jika tidak, maka pemerintah dianggap tidak melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemerintah tidak boleh menunda, memperlambat pelaksanaan tanpa persetujuan para wakil rakyat, apalagi tidak melaksanakan atau menyelenggarakan pemilu.

Pemilu diperlukan untuk menjamin kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, dalam hal ini legalitas dan legitimasi pemerintah dijamin melalui pemilu. Legalitas berkaitan dengan pemerintah terbentuk berdasarkan konstitusi dan ketentuan-ketentuan hukum, legitimasi berkaitan dengan pemerintah mendapatkan kepercayaan tanpa ada keraguan dari rakyat.

Menurut Jimly Ashiddiqie, ada 4 tujuan penyelenggaraan pemilu, yaitu:[5]

  1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
  2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
  3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
  4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Pergantian pejabat menjadi salah satu tujuan pemilu karena kemampuan seseorang yang menjabat adalah terbatas, karena jabatan adalah amanah yang berupa beban tanggung jawab, bukan hak yang dinikmati selamanya. Oleh karena itu setiap jabatan mempunyai batas waktu yang sifatnya pasti. Pergantian jabatan yang sifatnya dinamis untuk mencegah kekuasaan yang tanpa batas dan mencegah kesewenang-wenangan bagi yang menjabat.

Di indonesia, pemilu selain memilih wakil-wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD, juga memilih pemimpin pemerintahan (eksekutif) yaitu memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Tujuan pemilu untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan hak-hak asasi warga negara berkaitan dengan rakyat yang harus mengambil keputusan melalui perantaraan wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Hak rakyat yang mendasar (fundamental) yaitu hak politik dijalankan secara benar menutur UUD untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara.

Pemilu juga menunjukkan tingkat dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap para wakil rakyat dan pejabat pemerintahan. Partai politik juga dapat memanfaatkan hasil pemilu untuk seberapa besar tingkat dukungan dan kepercayaan rakyat kepada partai politik yang bersangkutan. Melalui hasil pemilu dapat terlihat pula keinginan rakyat yang sesungguhnya sebagai pemilik kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara.

Sistem pemilu diperlukan untuk menentukan para wakil rakyat yang akan duduk dalam Lembaga Perwakilan Rakyat. Sistem pemilu di tiap negara berbeda. Dilihat dari sudut pandang rakyat, maka tergantung apakah rakyat diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan sekaligus mencalonkan dirinya atau tidak diberikan hak untuk menentukan wakilnya dan atau tidak berhak mencalonkan diri.

Sistem pemilu, menurut Jimly Asshiddiqie[6], dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu antara (i) sistem pemilihan mekanis, dan (ii) sistem pemilihan organis. Sistem pemilihan mekanis mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis yang melihat rakyat sebagai massa individu-individu yang sama. Baik aliran liberalisme, sosialisme, dan komunisme sama-sama mendasarkan diri pada pandangan mekanis. Sementara itu, dalam sistem pemilihan yang bersifat organis, pandangan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geneologis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan), dan lembaga-lembaga sosial (universitas). Kelompok-kelompok dalam masyarakat dilihat sebagai suatu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalisme organisme, seperti komunitas atau persekutuan-persekutuan hidup. Dengan pandangan demikian, persekutuan-persekutuan hidup itulah yang diutamakan sebagai penyandang dan pengendali hak pilih. Dengan perkataan lain, persekutuan-persekutuan itulah yang mempunyai hak pilih untuk mengutus wakil-wakilnya kepada badan-badan perwakilan masyarakat.

Sistem pemilihan organis sendiri dapat dihubungkan dengan sistem perwakilan fungsional, atau biasa dikenal dengan sistem parlemen dua kamar, seperti di inggris dan irlandia. Dalam sistem ini, partai politik tidak perlu dikembangkan, karena pemilu diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap persekutuan yang hidup di dalam rakyat melalui mekanisme yang berlaku dalam lingkungan rakyat sendiri.

Sistem pemilihan mekanis, partai-partai politik yang memainkan peran dengan mengorganisasi dan memimpin pemilihberdasarkan sistem dua partai atau multi partai menurut paham liberalisme dan sosialisme, ataupun berdasarkan sistem satu partai menurut paham komunisme. Dalam sistem ini, lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga perwakilan kepentingan umum rakyat seluruhnya, lembaga tersebut mencerminkan perwakilan kepentingan-kepentingan persekutuan-persekutuan hidup rakyat.

Menurut Jimly Asshiddiqie[7], dalam bentuknya yang ekstrim, sistem pemilihan mekanis menghasilkan parlemen, sedangkan sistem pemilihan organis mengahsilkan dewan korporasi (korporatif). Kedua sistem ini sering dikombinasikan dalam struktur parlemen dua kamar (bikameral), yaitu di negara-negara yang mengenal sistem parlemen bikameral. Negara yang menganut sistem parlemen bikameral, misalnya adalah Inggris yang dikenal dengan Westminster Model.

Westminster model adalah sistem demokrasi yang diterapkan di Inggris. Istvan Orosz, memberikan perhatian utama pada sistem ini karena berdasarkan kenyataan Inggris tidak mempunyai konstitusi tertulis dan yang lebih terpenting lagi, sistem demokrasi tersebut dapat berjalan tanpa adanya suatu konstitusi yang tertulis. Hal tersebut menjadi mungkin karena semua faktor penting dari suatu demokrasi telah ada dalam westminster model.[8]

Inti dari westminster model adalah aturan mengenai mayoritas. Model ini dapat dilihat saat menjawab permasalahan pihak mana yang akan melaksanakan pemerintahan dan kepentingan kelompok yang akan lebih diutamakan apabila terjadi ketidaksepakatan, sehingga jawaban atas pertanyaan tersebut adalah kelompok mayoritas dalam masyarakat.[9]

Westminster model terdiri dari 9 elemen yang terdiri dari :[10]

  1. Konsentrasi berada pada kekuasaan eksekutif, kekuasaan kabinet dilaksanakan oleh satu partai.
  2. Kesatuan dalam kekuasaan dan dominasi yang dilakukan oleh kabinet.
  3. Sistem bikameral yang asimetrik.
  4. Sistem 2 partai.
  5. Sistem partai yang dimensional.
  6. Sistem pemilihan yang pluralistis.
  7. Sistem pemerintahan yang unitaris dan sentralistis.
  8. Konstitusi yang tidak tertulis dan kedaulatan parlemen.
  9. Sistem demokrasi yang eksklusif.

Istvan Orosz memberikan karakteristik secara signifikan atas westminster model sebagai berikut :[11]

  1. Di Inggris, sistem pemerintahan mayoritas dianggap mewakili kepentingan mayoritas rakyat. Dalam prakteknya, perdana menteri yang ditunjuk di parlemen berdasarkan suara terbanyak. Kandidat yang memenangkan pilihan terbanyak menjadi perdana menteri untuk mewakili para pemilih.
  2. Adanya sistem partai pemerintah. Partai yang mendapatkan kursi paling banyak di parlemen akan menjadi partai pemerintah dan partai inilah yang kemudian membentuk kabinet. Tidak dimungkinkan adanya koalisi karena sistem pemerintahan mayoritas.
  3. Pemilihan umum diadakan setiap 5 tahun sekali, meskipun perdana menteri dapat meminta diadakan lebih awal. Ini biasanya terjadi ketika pemerintah telah membuat suatu keputusan yang tidak populer dan mengakibatkan dia dipaksa mengundurkan diri.
  4. Hal yang paling penting dari sistem politik Ingris adalah kedaulatan parlemen. Parlemen mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Validitas dari peraturan yang dibuat oleh perlemen, sekali diberlakukan, tidak dapat digugat di pengadilan, karena tidak ada konstitusi tertulis.
  5. Kekuasaan pemerintahan terpusat pada pada house of commons yang mewakili suara mayoritas rakyat, yang artinya rakyat mempunyai kontrol secara tidak langsung terhadap parlemen. Ketika rakyat memilih dalam pemilu, mereka tidak hanya memilih anggota parlemen tetapi memilih program partai dan perdana menteri. Inilah satu-satunya jalan buat rakyat dalam mempengaruhi politik. Rakyat Inggris dapat menentukan kepentingan yang paling utama atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
  6. Kekuasaan eksekutif dan legislatif terpusat pada satu tangan yaitu pemerintah,
  7. Adanya sistem quasi dua partai yang bersifat satu dimensi. Sehingga program politik masing-masing partai secara garis besar berbeda dalam bidang ekonomi dan masalah sosial politik.
  8. Adanya sistem bikameral yang asimetris atau sistem 2 kamar. Kekuasaan legislatif hampir sepenuhnya berada di tangan House of Commons.

Soffian Effendi,[12] mengartikan Westminster model sebagai Sistem Parlementer, yang menurutnya tidak mengenal pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif. Sistem tersebut dibuat sebagai reaksi terhadap kekuasaan Raja. Terbentuknya pemerintahan parlementer diawali dengan berdirinya lembaga perwakilan rakyat (assembly) yang secara bertahap mengambil alih kekuasaan legislatif dari tangan Raja. Tetapi, kekuasaan eksekutif tetap berada pada Raja. Dalam perkembangan selanjutnya, kekuasaan eksekutif Raja mulai diserahkan kepada menteri-menteri yang diangkat dari antara anggota-anggota lembaga perwakilan rakyat. Karena para menteri harus bertanggungjawab kepada lembaga perwakilan rakyat, maka lambat laun kekuasaan lembaga perwakilan rakyat bertambah besar sehingga ditetapkan sebagai pemegang kedaulatan negara. Para menteri yang secara kolektif disebut Kabinet, harus betanggungjawab kepada lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai badan legislatif dan adalah bagian dari badan tersebut. Karena itu dalam sistem parlementer tidak ada seperation of power, tetapi yang ada adalah fusion of power antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan eksekutif. Dengan kata lain, sistem parlementer adalah sistem politik yang menggabungkan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif dalam suatu lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang bernama Parlemen. Pada sistem parlementer cabang eksekutif dipimpin oleh Kepala Negara, seorang Raja dalam negara monarki konstitusional atau seorang Presiden dalam republik, dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Kepala Pemerintahan ditunjuk oleh Kepala Negara dan para menteri diangkat oleh Kepala Negara atas usul Kepala Pemerintahan, Kabinet, yang terdiri dari Perdana Menteri dan para menteri, adalah lembaga kolektif, karena perdana menteri adalah orang yang pertama dari sesama (primus inter pares) sehingga tidak dapat memberhentikan seorang menteri. Tapi dalam kenyataannya perdana menteri selalu memilki kekuasaan yang lebih besar dari para menteri.

Perdana menteri dan para menteri biasanya adalah anggota parlemen dan secara kolektif bertanggungjawab kepada badan legislatif. Pemerintah atau kabinet secara politis bertanggungjawab kepada parlemen. Untuk menghindarkan kekuasaan legislatif yang terlalu besar atau diktatorial partai karena mayoritas partai yang terlalu besar, kepala pemerintahan dapat mengajukan usul kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen. Salah satu karakteristik utama sistem parlementer yang tidak dimiliki oleh sistem presidensial adalah kedudukan parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di atas badan perwakilan dan pemerintah (supremacy of parliament). Dalam sistem parlementer pemerintah tidak berada diatas badan perwakilan, dan sebaliknya badan perwakilan tidak lebih tinggi dari pemerintah.

Karena perdana menteri dan para anggota kabinet tidak dipilih langsung oleh rakyat, pemerintah parlementer hanya bertanggungjawab secara tidak langsung kepada pemilih. Karena itu, dalam pemerintahan parlementer tidak dikenal hubungan langsung antara rakyat dengan pemerintah. Hubungan itu hanya dilakukan melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat.

Parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang merupakan pusat kekuasaan dalam sistem politik harus selalu mengusahakan agar tercapai dinamika hubungan politik yang seimbang antara badan legislatif dan badan eksekutif.

Sistem pemilihan mekanis adalah sistem yang lebih umum digunakan oleh banyak negara. Sistem pemilihan mekanis menurut Jimly Asshiddiqie biasa dilaksanakan dengan dua cara yaitu:[13]

1)        Perwakilan distrik/mayoritas (single member constituencies); dan

2)        Sistem perwakilan berimbang (proportional representation).

Perwakilan distrik atau sistem distrik, bisa juga dinamakan sebagai single member constituencies atau sistem winner’s take all. Sistem tersebut membagi wilayah negara dalam bentuk distrik-distrik pemilihan atau daerah-daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang perlu untuk dipilih. Setiap distrik atau daerah pemilihan hanya akan diwakili oleh satu orang wakil saja yang akan duduk di DPR. Sistem ini disebut juga sebagai sistem mayoritas karena yang dipilih sebagai wakil rakyat ditentukan oleh siapa yang memperoleh suara terbanyak, meskipun kemenangannya hanya bersifat mayoritas relatif atau hanya lebih sedikit dari calon yang lain.

Kelebihan sistem ini adalah setiap calon yang berasal dari suatu distrik, biasanya adalah warga daerah itu sendiri, atau kalaupun berasal dari daerah lain maka biasanya calon tersebut biasanya dikenal baik oleh warga daerah yang bersangkutan. Hubungan yang terjadi antara calon dengan para calon harus erat dan saling mengenal dengan baik satu sama lain. Bagi para pemilih tentunya hanya akan memilih calon yang sudah dikenal dengan baik dan diharapkan calon yang bersangkutan juga mengerti keadaan-keadaan yang perlu diperjuangkan untuk kepentingan rakyat daerah yang diwakilinya.

Sistem perwakilan berimbang atau perwakilan proporsional, kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan dibagikan berdasarkan persentase perolehan suara masing-masing partai politik. Pembagian kursi pada lembaga perwakilan rakyat bergantung kepada berapa jumlah suara yang didapat masing-masing partai politik yang ikut pemilu. Dalam bentuk aslinya sistem ini, para pemilih tidak perlu dibagi berdasarkan jumlah daerah pemilihan, tetapi boleh dibagi atas sejumlah daerah pemilihan dengan ketentuan bahwa tiap-tiap daerah pemilihandisediakan beberapa kursi sesuai dengan jumlah penduduknya.

Dalam sistem ini, meskipun jumlah kursi dalam suatu daerah pemilihan ditentukan sesuai dengan jumlah penduduk yang punya hak pilih dan setiap kursi membutuhkan suara dalam jumlah tertentu, jika ternyata tidak semua penduduk memberikan suara atau ada sebagian yang suaranya tidak sah, maka persentase suara untuk satu kursi juga berubah. Sistem ini memang agak rumit cara perhitungannya. Secara garis besar ada 2 metode utama sebagai variasi dari sistem ini, yaitu metode single transferable vote dengan hare system, dan metode list system.

Metode single transferable system dengan Hare system memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih pilihan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya dari daerah pemilihan yang bersangkutan. Jumlah perimbangan suara pemilih ditentukan, dan setelah jumlah keutamaan pertama terpenuhi terdapat sisa suara, maka kelebihan suara tersebut dapat dipindahkan pada calon dengan nomor urutan selanjutnya, dan begitu seterusnya. Dengan cara tersebut maka partai politik kecil dimungkinkan mendapat kursi di lembaga perwakilan rakyat, meskipun pada awalnya tidak mencapai jumlah perimbangan suara yang telah ditentukan. Konsekuensinya dari sistem ini adalah proses penghitungan menjadi agak berbelit-belit dan harus dilaksanakan dengan kecermatan yang seksama.

Pada metode list system, para pemilih diminta untuk memilih diantara daftar-daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilu.

Partai politik kecil biasanya sangat menyukai sistem pemilihan proporsionil karena dimungkinkan adanya penggabungan suara. Metode penghitungan hare system memungkinkan suatu partai politik yang sebelumnya berdasarkan imbangan suara hanya akan mempunyai satu orang wakil di lembaga perwakilan rakyat, dimungkinkan mendapatkan dua kursi lebih banyak. Sebaliknya sistem ini kurang disenangi oleh partai politik besar, karena perolehan kursinya dapat terancam oleh partai-partai kecil.

Sistem pemilihan perwakilan proporsional tetap diakui mempunyai banyak kelebihan dibanding sistem distrik, karena tidak adanya suara pemilih yang hilang dan diabaikan dalam mekanisme penentuan wakil rakyat yang akan terpilih. Sistem ini membuat lembaga perwakilan rakyat cenderung bersifat lebih nasional daripada kedaerahan. Kelemahan dari sistem ini adalah cara penghitungannnya yang rumit  dan cenderung mengutamakan peranan partai politik daripada para wakil rakyat secara langsung.

Di Indonesia, sistem penghitungan suara yang selanjutnya digunakan untuk menetapkan kursi yang diperoleh partai politik di lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD dan DPRD) diatur berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Ketentuan tersebut tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 202 UU Nomor 10 Tahun 2008.

Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara, tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan. Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara. Dari hasil penghitungan suara sah yang diperoleh partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan angka BPP DPR dengan cara membagi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah kursi di satu daerah pemilihan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 203 UU Nomor 10 Tahun 2008.

Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih selanjutnya diatur sebagai berikut:

Penetapan perolehan kursi

  1. Penetapan perolehan kursi DPR RI
    1. Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPR ditetapkan oleh KPU. Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi. Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.( Pasal 204 UU Nomor 10 tahun 2008)
    2. Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan di daerah pemilihan yang bersangkutan. Dari hasil penghitungan seluruh suara sah ditetapkan angka BPP DPR. Setelah ditetapkan angka BPP DPR dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap pertama dengan membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP DPR. Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurangkurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR. Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan. BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah sisa kursi. Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada partai politik yang mencapai BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan. (Pasal 205 UU Nomor 10 tahun 2008)
    3. Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru, penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak. (Pasal 206 UU Nomor 10 tahun 2008)
    4. Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dan sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu sudah terkonversi menjadi kursi, maka kursi diberikan kepada partai politik yang memiliki akumulasi perolehan suara terbanyak secara berturut-turut di provinsi yang bersangkutan. (Pasal 207 UU Nomor 10 tahun 2008)
    5. Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dengan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan dan pembagian sisa kursi kepada Partai politik Peserta Pemilu di provinsi  satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak, dialokasikan bagi daerah pemilihan yang masih memiliki sisa kursi. (Pasal 208 UU Nomor 10 tahun 2008)
    6. Dalam hal daerah pemilihan adalah provinsi maka penghitungan sisa suara dilakukan habis di daerah pemilihan tersebut. (Pasal 209 UU Nomor 10 tahun 2008)
    7. Penetapan perolehan kursi DPRD Provinsi

Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD provinsi ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dengan angka BPP DPRD di daerah pemilihan masing-masing. BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD provinsi dengan jumlah kursi anggota DPRD provinsi di daerah pemilihan masing-masing. Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis. (Pasal 211 UU Nomor 10 tahun 2008)

  1. Penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota

Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dengan angka BPP DPRD di daerah pemilihan masing-masing. BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan masing-masing. Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis. (Pasal 209 UU Nomor 10 tahun 2008)

Penetapan calon terpilih

  1. Calon terpilih anggota DPR dan anggota DPD ditetapkan oleh KPU. Calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi. Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota. (Pasal 213 UU Nomor 10 tahun 2008)
  2. Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:(1) pemilihan.
    1. calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
    2. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan, jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
    3. dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan, dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP;
    4. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan, jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut;
    5. dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut;

(Pasal 214 UU Nomor 10 tahun 2008)

  1. Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan. Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih. KPU menetapkan calon pengganti antar waktu anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yang bersangkutan. (Pasal 214 UU Nomor 10 tahun 2008)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 205 UUNomor 10 Tahun 2008 maka pembagian kursi DPR RI terdapat tiga tahap pembagian. Tahap-tahap tersebut sebagai berikut:

  1. Tahap pertama adalah membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP DPR.
  2. Tahap kedua adalah membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR.
  3. Tahap ketiga adalah seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan. BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah sisa kursi. Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada partai politik yang mencapai BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan. Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru, penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak. Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dan sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu sudah terkonversi menjadi kursi, maka kursi diberikan kepada partai politik yang memiliki akumulasi perolehan suara terbanyak secara berturut-turut di provinsi yang bersangkutan.

Jika diperhatikan dengan seksama, maka sebenarnya pembagian kursi tahap ketiga masih terdapat beberapa tahap pembagian[14], yaitu setelah kursi diberikan kepada partai politik yang mencapai BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan, ternyata masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru, penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak. Jika ternyata dari pembagian tersebut masih terdapat sisa kursi sedangkan sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu sudah terkonversi menjadi kursi, maka kursi diberikan kepada partai politik yang memiliki akumulasi perolehan suara terbanyak secara berturut-turut di provinsi yang bersangkutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat sistem pembagian kursi tahap keempat dan kelima.

Berdasarkan Pasal 210 UU Nomor 10 Tahun, ketentuan lebih lanjut penetapan perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 diatur dalam peraturan KPU.

Menurut Jimly Asshiddiqie[15], Pendelegasian kewenangan dari UU kepada KPU (Pejabat setingkat menteri) dibatasi hanya untuk pengaturan mengenai norma-norma hukum yang bersifat teknis administratif. Sedangkan norma-norma hukum yang mengandung pengaturan lebih lanjut mengenai substansi hak dan kewajiban tidak didelegasikan, apalagi disubdelegasikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan perolehan kursi DPR RI sebagaimana perintah Pasal 210 UU Nomor 10 tahun 2008, dilaksanakan oleh KPU melalui penerbitan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.[16]

Penetapan perolehan kursi DPR RI sebagaimana dimaksud Pasal 210 UU Nomor 10 Tahun 2008 diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, sebagai berikut:

  1. KPU menetapkan jumlah suara sah untuk perhitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan, dengan cara jumlah suara sah seluruh Partai Politik peserta Pemilu dikurangi dengan jumlah suara sah Partai Politik peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara. Penetapan jumlah suara sah untuk perhitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU dalam Pemilu Anggota DPR, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU dalam Pemilu Anggota DPR, dan rincian perolehan suara sah calon Anggota DPR dan suara tidak sah di KPU (Model DD DPR, Model DD-1 DPR dan Lampiran Model DD-1 DPR). Penetapan perolehan kursi Anggota DPR setiap Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, didasarkan atas suara sah yang diperoleh masing-masing partai politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah pemilihan. Penetapan jumlah suara sah untuk perhitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penetapan perolehan kursi Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam rapat pleno KPU yang dihadiri oleh saksi dan Bawaslu serta undangan lain. Penetapan jumlah suara sah dan perolehan kursi Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta saksi partai politik peserta Pemilu (Model E DPR).
  2. Sebelum menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), terlebih dahulu ditetapkan angka BPP. Angka BPP untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan cara membagi jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dengan jumlah kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan. Apabila angka BPP yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR dengan jumlah kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan dibawah 0,5 dihapuskan.
  3. Setelah ditetapkan angka BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, KPU melakukan penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah pemilihan.
  4. Tahap Pertama penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud daam Pasal 21, dilakukan dengan membagikan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh tiap Partai Politik peserta Pemilu dengan angka BPP, dengan ketentuan :
    1. Apabila dalam penghitungan tersebut Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR memperoleh sejumlah kursi, karena jumlah suara sah partai politik yang bersangkutan sama atau lebih besar dari pada angka BPP, maka kursi tersebut diberikan kepada Partai Politik yang bersangkutan.
    2. Apabila dalam penghitungan tersebut Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak memperoleh sejumlah kursi, karena jumlah suara sah partai politik yang bersangkutan kurang dari angka BPP, maka suara sah Partai Politik yang bersangkutan akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap berikutnya.
    3. Apabila dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Partai Politik yang bersangkutan masih memiliki sisa suara, maka sisa suara tersebut akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap berikutnya.
    4. Suara sah atau sisa suara Partai Politik yang akan diperhitungan dalam penghitungan kursi tahap berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, apabila dalam penghitungan kursi pada Tahap Pertama ini masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi.
    5. Tahap Kedua penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan :

1)        Menentukan kesetaraan 50 % (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu dengan cara mengalikan angka 50 % (lima puluh perseratus) dengan angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

2)        Apabila hasil perkalian tersebut menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan dibawah 0,5 dihapuskan.

3)        Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan :

  1. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d mencapai sekurangkurangnya 50 % (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut diberikan 1 (satu) kursi.
  2. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d tidak mencapai sekurangkurangnya 50 % (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka :

1)        Suara sah Partai Politik yang bersangkutan, dikategorikan sebagai sisa suara yang akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi Tahap Ketiga; dan

2)        Sisa suara partai politik yang bersangkutan, akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi Tahap Ketiga.

Apabila jumlah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang suara sahnya atau sisa suaranya memenuhi sekurang-kurangnya 50 % dari angka BPP lebih banyak dari pada jumlah sisa kursi yang belum terbagi, penentuan perolehan kursi didasarkan atas suara sah atau sisa suara terbanyak yang diperoleh Partai Politik secara berurutan.

Apabila terdapat Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang memiliki suara sah atau sisa suara sama, maka untuk menetapkan Partai Politik yang berhak atas sisa kursi terakhir dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno KPU terbuka.

  1. Tahap Ketiga penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan :

1)        Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi di masing-masing daerah pemilihan Anggota DPR, yaitu dengan cara mengurangkan jumlah alokasi kursi di masing-masing daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang telah terbagai berdasarkan penghitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua.

2)        Menentukan jumlah seluruh sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua, yaitu dengan cara menjumlahkan sisa kursi yang belum terbagi dari seluruh daerah pemilihan Anggota DPR di provinsi tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1.

3)        Menentukan jumlah sisa suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi/daerah pemilihan Anggota DPR tersebut, dengan cara :

  1. Bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, jumlah suara sah Partai Politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik pada Tahap Pertama dengan angka BPP.
  2. Bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua dinyatakan tidak memiliki sisa suara, mengingat hasil pengurangan suara sah Partai Politik tersebut dengan hasil perkalian perolehan kursi Tahap Pertama dan Tahap Kedua dengan angka BPP tidak terdapat sisa suara.
  3. Bagi Partai Politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama tetapi memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Kedua dinyatakan tidak memiliki sisa suara, mengingat suara sah Partai Politik tersebut kurang dari angka BPP.
  4. Bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama tetapi sisa suaranya tidak mencapai sekurang-kurangnya 50 % dari angka BPP sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam pembagian kursi penghitungan Tahap Kedua, maka sisa suaranya diperhitungkan dalam Tahap Ketiga.
  5. Bagi Partai Politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.

4)        Menentukan jumlah sisa suara sah tiap Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dari seluruh daerah pemilihan Anggota DPR di provinsi, yaitu dengan cara menjumlahkan sisa suara sah tiap Partai Politik dari seluruh daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, huruf d atau huruf e.

5)        Menentukan jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi yang besangkutan, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh sisa suara sah Partai Politik dari seluruh daerah pemilihan.

6)        Menetapkan angka BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan, yaitu dengan cara membagi jumlah sisa suara seluruh Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dari seluruh daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada angka 5, dengan jumlah sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada angka 2.

7)        Menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan cara memberikan sisa kursi berturut-turut kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang mencapai angka BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud pada angka 6.

8)        Apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi atau sisa suara masingmasing Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai angka BPP DPR yang baru, maka penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh tiap Partai Politik secara berurutan.

  1. Pengalokasian sisa kursi yang diperoleh Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 angka 7 dan angka 8, ditentukan sebagai berikut :
    1. Dialokasikan untuk daerah pemilihan yang masih memiliki sisa kursi;
    2. Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR tersebut memiliki sisa suara terbanyak di daerah pemilihan yang bersangkutan, bila dibandingkan dengan Partai Politik lainnya;
    3. Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR tersebut, memiliki sisa suara terbanyak di daerah pemilihan yang bersangkutan, bila dibandingkan dengan daerah pemilihan lainnya.

Apabila sisa kursi yang belum terbagi hanya 1 (satu), sedangkan terdapat sejumlah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR memiliki sisa suara sama, maka pembagian sisa kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno KPU terbuka.

Apabila terdapat Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang memiliki sisa suara sama, maka untuk menetapkan Partai Politik yang berhak atas sisa kursi terakhir dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno KPU secara terbuka.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh KPU.

  1. Daerah pemilihan yang kursinya telah terbagi habis pada penghitungan Tahap Kedua, tidak dapat diisi oleh Partai Politik yang memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Ketiga, meskipun sisa suaranya paling banyak di daerah pemilihan tersebut.

Kursi Partai Politik yang diperoleh pada penghitungan Tahap Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada daerah pemilihan lain yang masih tersedia sisa kursi dan sisa suara Partai Politik yang bersangkutan paling banyak diantara daerah pemilihan lain dan paling banyak diantara Partai Politik lain.

  1. Dalam hal daerah pemilihan Anggota DPR adalah provinsi, maka penghitungan sisa suara dilakukan habis di daerah pemilihan tersebut.
  2. Setelah ditetapkan angka BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, KPU melakukan penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR pada provinsi/daerah pemilihan yang bersangkutan.
  3. Tahap Pertama penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dengan membagikan jumlah kursi di provinsi/daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh tiap Partai Politik peserta Pemilu dengan angka BPP, dengan ketentuan :
    1. Apabila dalam penghitungan tersebut Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR memperoleh sejumlah kursi, karena jumlah suara sah partai politik yang bersangkutan sama atau lebih besar dari pada angka BPP, maka kursi tersebut diberikan kepada Partai Politik yang bersangkutan.
    2. Apabila dalam penghitungan tersebut Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak memperoleh sejumlah kursi, karena jumlah suara sah partai politik yang bersangkutan kurang dari angka BPP, maka suara sah Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara partai politik yang akan diperhitungan dalam penghitungan kursi Tahap Kedua.
    3. Apabila dalam penghitungan kursi sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi, maka pembagian sisa kursi tersebut dilakukan pada penghitungan Tahap Kedua.
    4. Tahap Kedua penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dengan :

1)        Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara jumlah alokasi kursi di provinsi/daerah pemilihan Anggota DPR tersebut dikurangi dengan jumlah kursi yang telah terbagai berdasarkan penghitungan Tahap Pertama.

2)        Menentukan jumlah sisa suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi/daerah pemilihan Anggota DPR tersebut, dengan cara :

  1. Bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, jumlah suara sah Partai Politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik pada Tahap Pertama dengan angka BPP.
  2. Bagi Partai Politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.

3)        Menentukan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.

  1. Apabila sisa kursi yang belum terbagi hanya 1 (satu), sedangkan terdapat sejumlah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR memiliki sisa suara sama, maka pembagian sisa kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 angka 3 dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno KPU terbuka.

Apabila terdapat Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang memiliki sisa suara sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 angka 3, maka untuk menetapkan Partai Politik yang berhak atas sisa kursi terakhir dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno KPU secara terbuka.

  1. Penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPR setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29 dan Pasal 30 dituangkan dalam formulir Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 1 DPR), formulir Penghitungan Sisa Suara dan Penetapan Perolehan Sisa Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 1.1 DPR), dan formulir Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009 (Model E 1.2 DPR).

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tersebut kemudian menimbulkan kontroversi berkaitan sistem pembagian kursi yang dianggap banyak pihak mengatur lebih dari yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008.[17]

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tersebut kemudian diajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung dengan nomor 15P/HUM/2009.

Di pihak lain, beberapa partai kecil berusaha mempertahankan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 dengan mengajukan permohonan pengajuan undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi dengan nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009.

  1. B.        Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan untuk dibahas adalah :

Bagaimanakah perkembangan sitem penghitungan pembagian kursi DPR RI Tahap Kedua Pasca Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi?

BAB II

PEMBAHASAN

  1. I.          Permohonan Judicial Review atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009

Pada tanggal 14 Mei 2009, Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2009 diajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung dengan nomor 15P/HUM/2009 oleh 3 orang Calon Legislatif dari Partai Demokrat.

Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan putusan atas permohonan tersebut dengan amar putusan[18]:

  1. Menerima Permohonan uji materiil (judicial review) Para Pemohon untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumpulan Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 pembentukannya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi yaitu Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 205 ayat (4) dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku untuk umum ;
  3. Memerintahkan kepada KPU untuk membatalkan dan mencabut Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumpulan Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewa Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 ;
  4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan revisi Keputusan KPU No. 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 ;
  5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pelaksanaan Keputusan KPU No. 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 ;
  6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara ;
  7. Menentukan biaya perkara harus dibebankan kepada Termohon yang ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Putusan tersebut diambil oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangan-perrtimbangan sebagai berikut:

–           Permohonan Para Pemohon pada dasarnya mengemukan hal-hal sebagai berikut :

  1. Bahwa Para Pemohon adalah calon Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat selaku Partai Politik Peserta Pemilu 2009 ;
  2. Bahwa menurut Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dinyatakan “Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR” ;
  3. Bahwa Pasal 22 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 dinyatakan apabila dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Partai Politik yang bersangkutan masih memiliki sisa suara tersebut akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap berikutnya ;
  4. Bahwa bunyi Pasal 23 ayat (1) Tahap Kedua penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan :
    1. Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu dengan cara mengalikan angka 50% (lima puluh perseratus) dengan angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ;
    2. Apabila hasil perkalian tersebut menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan dibawah 0,5 dihapuskan ;
    3. Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan :
      1. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut diberikan 1 (satu) kursi ;
      2. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka :
        1. Suara sah Partai Politik yang bersangkutan, dikategorikan sebagai sisa suara yang akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi Tahap Ketiga, dan
        2. Sisa suara partai politik yang bersangkutan, akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi Tahap Ketiga ;

Sedangkan Bunyi Pasal 23 ayat (3) : Apabila terdapat Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang memiliki suara sah atau sisa suara sama, maka untuk menetapkan Partai Politik yang berhak atas sisa kursi terakhir dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno KPU terbuka ;

  1. Para Pemohon mendalilkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 Tahun 2009 Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) adalah bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang mengakibatkan Para Pemohon sebagai caleg dari Partai Politik peserta Pemilu tidak mendapatkan keadilan sehubungan dengan pembagian sisa kursi pada tahap II (kedua) ;

–           Inti dari isi Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) adalah cara penghitungan sisa suara dalam penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu ;

–           Perolehan kursi partai politik di DPR selain ditentukan oleh perhitungan perolehan suara partai politik juga dipengaruhi oleh cara penerapan dari Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ;

–           Substansi yang diatur dalam Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan isi Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, karena dalam Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut sudah secara jelas dan tegas mengatur tentang sisa kursi, sehingga karenanya Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) cacat yuridis substansial dan harus dibatalkan ;

–           Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya ;

–           Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara ;

–           Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil telah ditentukan bahwa dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

–           Menimbang, bahwa batal demi hukum tersebut dapat dihindari apabila Termohon sebelumnya habisnya batas tenggang waktu tersebut, mencabut sendiri peraturan a quo (spontane vernietiging);

Atas putusan tersebut kemudian KPU pada tanggal 31 Agustus 2009 KPU mengirimkan Surat Nomor 1409/KPU/VII/2009 perihal Penjelasan Tertulis atas 13P/HUM/2009, 15P/HUM/2009, 16P/HUM/2009, 18P/HUM/2009 kepada Ketua Mahkamah Agung yang pada pokoknya berisi permohonan penjelasan tertulis dari Mahkamah Agung atas isi dan pemberlakuan Putusan MA No. 15P/2009.

Pada tanggal 16 September 2009, Mahkamah Agung mengirimkan surat balasan kepada KPU melalui  surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 115/KMA/IX/2009 perihal Penjelasan Tertulis atas 13P/HUM/2009, 15P/HUM/2009, 16P/HUM/2009, 18P/HUM/2009 (Surat MA No. 115/2009) dengan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

  1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No.: 13P/HUM/2009, No.: 15P/HUM/2009, No.: 16P/HUM/2009 dan No.: 18P/HUM/2009 tanggal 22 Juli 2009 tidak berlaku surut;
  2. Bahwa putusan-putusan tersebut berlaku sejak 22 Juli 2009, artinya mulai tanggal tersebut Peraturan-Peraturan KPU yang diajukan Permohonan Hak Uji Materiil menjadi sudah tidak berlaku lagi;
  3. Bahwa kalau sampai hari ke 90 (sembilan puluh) terhitung mulai tanggal 22 Juli 2009 tersebut, peraturan-peraturan KPU yang bersangkutan belum juga dicabut, maka peraturan-peraturan KPU tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum.”

Sembilan puluh hari tersebut dimaksudkan untuk melakukan tindakan-tindakan pencabutan dan hal-hal yang berkaitan dengan akibat hukum pencabutan oleh Putusan Hak Uji Materiil tersebut.”

Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2009 tersebut kemudian juga menimbulkan perdebatan di masyarakat, utamanya dari Partai Politik kelas menengah seperti Hanura.[19]

Bahkan beberapa partai politik kelas menengah lainnya seperti Gerindra meminta supaya KPU tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung tersebut.[20]

  1. II.         Permohonan Pengujian Undang-Undang atas Pasal 205 UU Nomor 10 Tahun 2008

Sebagai reaksi atas putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2009 tersebut, maka beberapa partai politik yaitu Hanura, PPP, Gerindra, dan PKS mengajukan permohonan pengujian atas pasal 205 UU Nomor 10 Tahun 2008, terutama berkaitan dengan mekanisme penetapan kursi DPR RI tahap kedua ke Mahkamah konstitusi. Pada tanggal 6 Agustus 2009, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, yang memutuskan bahwa, “Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut:[21]

  1. Menentukan kesetaraan 50 % (lima puluh per seratus) suara sah dari angka BPP, yaitu 50 % (lima puluh per seratus) dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR ;
  2. Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan :
    1. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi.
    2. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka :

1)             Suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga ; dan

2)             Sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga.”

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi atas putusan tersebut adalah:[22]

  1. masalah utama yang harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah dalam perkara ini adalah menyangkut konstitusionalitas dan penafsiran dari Pasal 205 ayat (4) serta Penjelasan Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 yang menurut para Pemohon rumusan pasal-pasal tersebut bersifat multitafsir karena ketidakjelasan frasa “suara” dalam Pasal 205 ayat (4) dan frasa “sisa suara” dalam Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008, terutama dalam kaitan untuk mengimplementasikan sistem Pemilu yang dianut oleh Undang-Undang a quo, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum;
  2. Frasa “suara” dalam Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 menimbulkan multitafsir yang dapat dikelompokkan menjadi tiga penafsiran: Pertama, yang dimaksud dengan suara adalah termasuk suara yang diperoleh partai politik yang telah diperhitungkan pada tahap pertama secara keseluruhan; Kedua, suara yang dimaksud dalam frasa tersebut adalah sebagai sisa suara dari seluruh suara yang diperoleh partai politik setelah dikurangi dengan BPP atau kelipatannya yang telah dikonversi menjadi kursi; Ketiga, suara dari partai yang tidak mencapai BPP tetapi perolehan suaranya sama atau melebihi 50% BPP sebagai dasar penghitungan tahap kedua;
  3. Menurut UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 10/2004) maupun berdasar asas umum dalam pembentukan Undang-Undang haruslah dipastikan bahwa isi dan bunyi setiap Undang-Undang itu jelas dan tidak berpotensi menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Selanjutnya Pasal 6 huruf i UU 10/2004 menyebutkan bahwa salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas ketertiban dan kepastian hukum yang di dalam Penjelasannya ditegaskan, “Yang dimaksud dengan ‘asas ketertiban dan kepastian hukum’ adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.” Begitu pula di dalam teori tentang asas pembentukan Undang-Undang dikenal adanya asas kejelasan isi (lex certa) dan kejelasan rumusan (lex scripta) yang harus dijadikan dasar dalam pembentukan Undang-Undang agar tidak ditafsirkan secara berbeda-beda dan agar menjamin kepastian hukum;
  4. Menurut Mahkamah hak untuk memperoleh atau mendapat jaminan kepastian hukum itu bukan hanya tertuang atau berdasar dari perbuatan Pemerintah dan putusan pengadilan tetapi pertama-tama haruslah bersumber dari Undang-Undang yang isinya harus menjamin kepastian hukum dan tidak menimbulkan multitafsir yang dapat disengketakan;
  5. Dalam menafsirkan frasa “suara” pada penghitungan perolehan kursi tahap kedua haruslah memperhatikan konsep demokrasi sebagai: a delicate balance between majority will, on one hand and fundamental values and human rights on the other. Subjective purpose reflects majority will, objective purpose reflects fundamental values and human rights (Aharon Barak, Purposive Interpretation in Law, 2005, hal. XIX). Dengan demikian, kedudukan dan suara minoritas tetap dihargai, sehingga perolehan suara partai-partai tetap diperhitungkan untuk memperoleh kursi pada tahap kedua dengan merujuk pada sistem Pemilu yang dianut. Hal tersebut terkandung pada original intent keberadaan Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU 10/2008, Ferry Mursyidan Baldan, dalam persidangan yang menyatakan bahwa yang dimaksud frase “suara” dalam Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 adalah:

1.      Sisa suara yang diperoleh Parpol yang melebihi BPP;

2.      Suara yang yang belum dipergunakan untuk penghitungan kursi;

  1. Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 telah menimbulkan tafsir yang berbeda-beda (multitafsir), seperti perbedaan antara penafsiran yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapatan Perolehan Kursi, Penetepan Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009 dan penafsiran yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 012 P/HUM/2009, Nomor 015 P/HUM/2009, dan Nomor 016 P/HUM/2009. Multitafsir tersebut telah menimbulkan kontroversi yang tajam di tengah-tengah masyarakat.
  2. Pasal 5 ayat (1) UU 10/2008 pada dasarnya menganut asas proporsional terbuka. Sistem proporsional dalam Pemilu yang dianut di Indonesia menghendaki adanya proporsionalitas atau kedekatan antara persentase perolehan suara dan persentase perolehan kursi dengan deviasi yang sedapat mungkin dihindari. Sebagai sebuah sistem proporsional tentu juga mempunyai kelemahan dan kelebihan, sebagaimana halnya dengan sistem distrik. Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut dalam suatu sistem yang dipilih haruslah diterima sebagai resiko pemilihan sistem. Mahkamah berpendapat apabila Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 yang berkaitan dengan frasa “suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR” ditafsirkan untuk memperhitungkan kembali perolehan suara secara utuh partai politik yang telah mendapatkan kursi berdasarkan tahap pertama dengan dasar BPP akan menyebabkan terjadinya penghitungan lebih dari satu kali. Cara yang demikian akan menimbulkan ketidakkonsistenan dengan sistem yang dipilih yaitu sistem proporsional karena menyebabkan terjadinya deviasi yang terlalu besar antara perolehan suara dengan perolehan kursi bagi partai politik peserta Pemilu. Selain itu, apabila dipergunakan penafsiran seperti di atas maka perolehan suara partai politik yang telah dikonversi perolehan suaranya menjadi kursi akan diperhitungkan lebih dari satu kali, sementara perolehan suara partai politik yang tidak mencapai 100% BPP tetapi lebih dari 50% BPP hanya diperhitungkan satu kali, itu pun kalau masih ada sisa kursi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat penafsiran terhadap perolehan “suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR” yang di dalamnya memperhitungkan secara utuh perolehan suara partai politik yang telah mendapatkan kursi berdasarkan BPP tidak sesuai dengan sistem proporsional yang menjadi sistem yang dipilih oleh UU 10/2008;
  3. Dalam sistem proporsional, cara yang dipilih dalam penetapan perolehan kursi untuk partai politik peserta pemilu adalah cara yang menimbulkan deviasi paling kecil sebagaimana penghitungan yang telah diterapkan dalam pemilu sistem proporsional yang berlaku pada pemilu sebelum tahun 2009. Agar deviasi yang ditimbulkan oleh cara penetapan perolehan kursi untuk partai politik peserta pemilu menjadi kecil, sesuai dengan tujuan sistem proporsional, maka frasa “suara” pada Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 harus dimaknai sebagai:

1.      Sisa suara yang diperoleh partai politik setelah dipergunakan untuk memenuhi BPP;

2.      Suara yang belum dipergunakan untuk penghitungan kursi sepanjang mencapai 50% dari BPP. Sementara itu, frasa “sisa suara” pada Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 harus dimaknai sebagai:

1.      Sisa suara yang diperoleh partai politik setelah dipergunakan untuk memenuhi BPP;

2.      Sisa suara yang belum dipergunakan untuk dikonversi menjadi kursi berdasarkan peringkat suara terbanyak secara satu-persatu sampai habis.

Mahkamah berpendapat Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi partai politik peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1.      Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR;

2.      Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan:

a.      Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka partai politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi.

b.      Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka:

1)      Suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga; dan

2)      Sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga.

  1. Menimbang bahwa untuk menghindari ketidakpastian yang dapat timbul tentang kekuatan mengikat putusan MK a quo berkenaan dengan pemahaman terhadap Pasal 58 UU MK tentang daya laku Putusan Mahkamah, maka Mahkamah memandang perlu memberi pertimbangan secara khusus sebagai berikut:

1.      Pengaturan kekuatan hukum mengikat putusan Mahkamah secara eksplisit tidak ditemukan baik dalam UUD 1945 maupun dalam UU MK, akan tetapi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1), Pasal 47, dan Pasal 58 UU MK menentukan bahwa putusan Mahkamah merupakan putusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jikalau putusan Mahkamah menyatakan satu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka Undang-Undang demikian masih berlaku sampai dengan dinyatakannya Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak pengumuman putusan disidang terbuka untuk umum. Dari ketiga pengaturan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berlaku surut (non-retroaktif). Sebagai akibat putusan yang demikian, maka pasal atau Undang-Undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku sejak hari pengumuman putusan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (ex nunc). Hal itu berarti bahwa pernyataan tidak mempunyai kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, tidak menimbulkan akibat terhadap hubungan hukum yang telah terjadi sebelum pengumuman putusan Mahkamah.

2.      Doktrin non-retroaktif demikian diatur secara umum dalam UU MK sebagai satu asas yang berlaku dengan tidak menyebut kemungkinan dilakukan suatu pengecualian dan tidak mengatur tentang adanya diskresi hakim untuk menentukan daya laku surut yang justru dalam keadaan tertentu diperlukan untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang a quo. Prinsip non-retroaktif dalam pemberlakuan suatu Undang-Undang pada awalnya menyangkut pemberlakuan aturan hukum pidana secara retroaktif dan merupakan prinsip yang diterima secara universal. Larangan tersebut bersangkut-paut dengan perlindungan hak asasi manusia, untuk mencegah timbulnya korban ketidakadilan sebagai akibat kesewenang-wenangan penguasa yang dapat menciptakan hukum untuk melarang dan memidana suatu perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan pidana yang dikenal sebagai asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Secara khusus, pengaturan Konstitusi Amerika menentukan bahwa Kongres dilarang untuk mengundangkan undang-undang yang retroaktif (ex post facto law) sementara itu Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa adalah merupakan hak asasi manusia untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Meski larangan pemberlakuan Undang-Undang yang bersifat retroaktif tersebut di bidang hukum pidana merupakan asas universal dan menjadi hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, asas tersebut mengenal pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang juga berlaku secara universal, di mana jikalau terjadi perubahan perundangundangan, maka kepada terdakwa diperlakukan yang paling menguntungkan terdakwa.

3.      Larangan bagi putusan Pengadilan untuk berlaku surut tidak diatur secara tegas dan ditemukan sebagai hal yang umum dalam putusan pengadilan biasa. Di Peradilan Tata Usaha Negara, Pidana, dan Perdata dikenal luas putusan pengadilan yang mempunyai daya laku surut (ex tunc) karena pada umumnya pemidanaan atau pembebasan terdakwa, pengabulan suatu gugatan dalam perbuatan melanggar hukum, ataupun wanprestasi, maka putusan yang menyangkut status atau kedudukan pegawai negeri, utang piutang dan perbuatan melanggar hukum, berlaku surut sejak dilakukannya perbuatan melawan hukum, atau sejak terjadinya wanprestasi ataupun tindak pidana yang dilakukan, dan bukan setelah tanggal pengumuman putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Suatu putusan yang tidak diperlakukan secara surut, dalam beberapa keadaan dapat menyebabkan tujuan perlindungan yang disediakan oleh mekanisme hukum tidak tercapai.

4.      Tujuan yang diberikan pada penegakan konstitusi melalui judicial review sebagai kewenangan Mahkamah adalah untuk tidak membiarkan suatu Undang-Undang yang berlaku bertentangan dengan Konstitusi atau UUD 1945, sehingga jika putusannya hanya berlaku secara prospektif dan tidak dimungkinkan adanya diskresi bagi hakim memberlakukannya secara retroaktif, menjadi persoalan yang harus selalu dijawab apakah tujuan perlindungan konstitusi dapat tercapai atau tidak. Dalam bidang hukum tata negara, dengan muatan dan bidang Undang-Undang yang beragam, dapat dipastikan adanya kepentingan hukum tertentu yang dilindungi oleh UUD 1945, menyangkut status atau kedudukan yang lahir dari keterpilihan melalui proses pemilihan umum, baik yang diputuskan oleh Mahkamah melalui pengujian Undang-Undang yang terkait erat dengan keterpilihan calon melalui metode penghitungan suara dan penentuan kursi, maupun melalui sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum. Akibat hukum putusan demikian dipastikan harus mengikat secara surut pada keterpilihan dan perolehan suara tersebut, baik dengan putusan yang mengukuhkan maupun membatalkan penetapan suara dan perolehan kursi yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tanpa keberlakuan surut demikian maka tujuan perlindungan konstitusional yang secara rasional diletakkan pada penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum dan pengujian Undang-Undang yang berdampak pada status atau kedudukan hukum seseorang tidak akan tercapai, sebagaimana menjadi maksud konstitusi dan hukum yang berlaku.

5.      Pasal 58 UU MK yang menentukan asas presumption of constitutionality dalam keberlakuan Undang-Undang hanya sampai adanya putusan yang menyatakan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memang tersirat larangan untuk memberlakukan secara surut putusan Mahkamah. Praktik Mahkamah dalam beberapa putusan telah menyatakan suatu Undang-Undang tetap konstitusional dengan syarat-syarat tertentu (condititionally constitutional), baik dengan cara penafsiran tertentu, pemenuhan alokasi dana minimum tertentu, dan setelah melewati tenggang waktu tertentu maupun putusan yang menyatakan Undang-Undang inkonstitusional tetapi tetap berlaku sampai tenggang waktu tertentu. Praktik tersebut tidak diatur dalam UU MK, baik tentang diskresi hakim maupun pengaturan secara khusus dalam UU MK untuk menentukan akibat hukum putusan secara terbatas atau untuk menyatakan putusan tersebut mempunyai akibat hukum di masa depan. Oleh karenanya prinsip non-retroaktif akibat hukum satu putusan Mahkamah bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak, sebagaimana juga secara tegas dimuat dalam UU MK berbagai negara yang memiliki MK. Untuk bidang Undang-Undang tertentu, pengecualian dan diskresi yang dikenal dan diakui secara universal dibutuhkan karena adanya tujuan perlindungan hukum tertentu yang hendak dicapai yang bersifat ketertiban umum (public order). Terlebih lagi dalam putusan yang bersifat memberi tafsiran tertentu sebagai syarat konstitusionalitas satu norma (interpretative decisions), putusan demikian secara alamiah harus selalu berlaku surut terhitung sejak diciptakannya peraturan perundang-undangan yang ditafsirkan tersebut, karenamemang dimaksudkan merupakan makna yang diberikan dan melekat pada norma yang ditafsirkan. Oleh sebab itu meskipun UU MK menentukan putusan Mahkamah bersifat prospektif akan tetapi untuk perkara a quo, karena sifatnya yang khusus, maka putusan a quo harus dilaksanakan berlaku surut untuk pembagian kusi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 tanpa ada kompensasi atau ganti rugi atas akibat-akibat yang terlanjur ada dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya.

  1. Menimbang bahwa dalam putusan a quo Mahkamah tidak menilai atau menguji baik Putusan Mahkamah Agung maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Mahkamah Agung yang telah melakukan pengujian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 telah melakukan tindakan menurut kewenangannya; begitu pula Komisi Pemilihan Umum telah melakukan regulasi menurut kewenangannya. Meskipun demikian, karena Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 telah dinilai oleh Mahkamah sebagai konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), maka dengan sendirinya semua isi peraturan atau putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan putusan ini menjadi tidak berlaku karena kehilangan dasar pijakannya.

Pasal 205 UU Nomor 10 tahun 2008, sebelumnya pada tanggal 23 Desember 2008, pernah diajukan pengujian Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi dan telah dikeluarkan Putusan Nomor 22-24/PUU-VII/2008, yang isinya memutuskan, “Bahwa Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan”[23].

Pendapat Mahkamah Konstitusi atas putusan Nomor 22-24/PUU-VII/2008 adalah:

  1. Ketentuan Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008 adalah berkaitan dengan perolehan kursi partai politik dan tidak berhubungan dengan terpilihnya calon. Sejauh menyangkut sisa suara yang dikumpulkan dari setiap daerah pemilihan (Dapil) ke tingkat provinsi hanyalah untuk menentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) baru yang juga berhubungan dengan perolehan kursi partai politik. Dengan demikian, dalil tersebut tidak berkenaan dengan konstitusionalitas karena tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; [24]
  2. Mahkamah berpendapat bahwa untuk menentukan partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan BPP baru sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (7) UU 10/2008 dan penentuan calon terpilih berdasarkan BPP baru tersebut, harus didasarkan atas suara terbanyak sesuai dengan keterangan Komisi Pemilihan Umum  di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Duduk Perkara a quo; sepanjang dalil Pemohon tentang Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 10/2008 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat, dalil tersebut tidak berkenaan dengan konstitusionalitas norma karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.[25]

Pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut bernajak dari pendapat yang disampaikan oleh DPR RI dan pemerintah tentang maksud dan tujuan pembentukan Pasal 205 sebagai berikut:

Keterangan DPR RI:[26]

1.       Bahwa pemilihan umum diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilhan Umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat disetiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga daerah. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;

2.      Bahwa landasan konstitusional pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dapat dilihat dalam Pasal 22E UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (6) yang berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan undang-undang”;

3.      Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 di atas, Pemerintah bersama-sama dengan DPR diberi kewenangan konstitusional untuk mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan pemilihan umum dan sistem pemilihan umum dalam sebuah undang-undang;

4.      Bahwa hal-hal yang terkait dengan sistem Pemilu, mekanisme Pemilu, penetapan perhitungan suara, dan hal-hal yang terkait dengan substansipemilu adalah merupakan materi muatan yang harus diatur dalam sebuah undang-undang, oleh karena dalam UUD 1945 tidak secara rinci dan konkrit mengatur materi muatan tersebut. Karena itu untuk pelaksanaan Pemilu, UUD 1945 mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam sebuah undang-undang;

5.      Bahwa untuk melaksanakan kewenangan konstitusional tersebut di atas maka disusunlah UU 10/2008 yang didalamnya mengatur tentang sistem Pemilu dan sistem perhitungan suara hasil Pemilu sebagaimana tercermin dalam Pasal 5, Pasal 205 dan Pasal 214 UU 10/2008.

6.      Ketentuan Pasal 5 UU 10/2008 menyatakan, “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proposional terbuka”;

7.      Bahwa ketentuan Pasal 205 UU 10/2008 yang mengatur sistem perhitungan sisa suara hasil pemilu merupakan konsekwensi logis yang perlu diatur dari sistem pemilu proposional terbuka yang kita anut (vide Pasal 5 UU 10/2008) dan ketentuan tersebut berlaku terhadap seluruh partai politik perserta pemilu tanpa adanya diskriminasi;

8.      Bahwa ketentuan Pasal 205 UU 10/2008 yang mengatur sistem perhitungan sisa suara hasil pemilu tidak ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 6A ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang merupakan ketentuan yang menjamin kesamaan perlindungan dan kedudukan hukum warga negara;

9.      Bahwa karena jika para Pemohon memahami makna ketentuan Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008, maka secara jelas dan nyata ketentuan pasal-pasal tersebut sama sekali tidak berpotensi menghalangi terpilihnya seseorang bakal calon anggota DPR (calon legislatif) termasuk Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam UU 10/2008;

Keterangan Pemerintah:[27]

a.       Bahwa ketentuan a quo hanya diberlakukan untuk penetapan perolehan kursi partai politik bagi provinsi yang memiliki lebih dari 1 Dapil DPR. Sedangkan bagi provinsi yang dapil DPR hanya 1 (satu) Dapil, maka penetapan perolehan kursi partai politik dilakukan dengan cara pembagian kursinya habis di Dapil yang bersangkutan berdasarkan hasil suara sah yang diperoleh oleh partai politik;

b.      Bahwa filosofi pengaturan ketentuan a quo dimaksudkan agar terdapat kesetaraan nilai kursi yang diperoleh masing-masing partai politik, sehingga terwujud keadilan atas nilai kursi yang diperoleh partai politik sesuai wujud aspirasi masyarakat di Dapil;

c.       Bahwa sisa suara atau perolehan suara parpol yang di bawah 50% dari BPP ditarik ke provinsi, memungkinkan terjadinya perpindahan alokasi kursi antar dapil. Namun demikian, karena sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional, sehingga berpindahnya kursi antar dapil tersebut tidak berpengaruh karena tetap masih dalam 1 (satu) provinsi

d.      Bawah berdasarkan hal tersebut di atas, maka penghitungan perolehan kursi lebih lanjut dilakukan secara proporsionlal dengan lenagkah-langkah sebagai berikut:

1)      bagi partai politik yang memperoleh suara memenuhi BPP Iangsung mendapatkan kursi;

2)      bagi partai politik yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% dari BPP Iangsung mendapatkan kursi;

3)      bagi partai politik yang memperoleh suara atau masih mempunyai sisa suara di bawah 50% dari BPP ditarik ke provinsi dan sisa kursi yang belum terbagi di Dapil tersebut juga ditarik ke provinsi;

4)      setelah sisa suara dan sisa kursi ditarik ke provinsi, langkah berikutnya adalah ditentukan BPP baru dengan rumus “sisa suara dibagi dengan sisa kursi akan memperoleh BPP baru”;

5)      bagi partai politik yang memenuhi BPP baru mendapatkan pembagian sisa kursi;

6)      apabila masih terdapat sisa kursi maka sisa kursi dimaksud dibagikan kepada partai politik berdasarkan sistem rangking sampai dengan sisa kursi habis dibagi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan a quo berkaitan dengan pengaturan tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu, karenanya menurut pemerintah ketentuan a quo tidak terkait sama sekali dengan masalah konstitusionalitas keberlakukan undang-undang yang dimohonkan diuji oleh para Pemohon;

Selain itu, menurut Pemerintah ketentuan a quo justru telah memberikan perlakuan yang adil terhadap setiap partai politik peserta pemilu, juga telah memberikan kepastian hukum terhadap setiap calon anggota legislatif (Caleg) yang berhak/terpilih untuk menduduki kursi DPR, karena itu menurut Pemerintah ketentuan a quo tidak bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dijamin oleh konstitusi, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

Jika melihat putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2009 maka sebenarnya telah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  22-24/PUU-VII/2008, yang berdasarkan pada pendapat DPR RI dan Pemerintah sebagai lembaga pembentuk UU Nomor 10 Tahun 2008. Tetapi putusan Mahkamah Agung menjadi kehilangan dasar pijakannya, saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 yang memberikan penafsiran yang berbeda atas Pasal 205 UU Nomor 10 tahun 2008.

Dari kedua putusan pengujian Undang-undang tersebut, maka Mahkamah Konstitusi terkesan tidak konsisten terhadap pengujian Pasal 205 UU Nomor 10 Tahun 2008, apalagi dalam pemeriksaan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi tidak meminta pendapat DPR RI dan Presiden sebagai lembaga pembentuk UU tersebut.

BAB III

PENUTUP

Pemilu adalah cara rakyat untuk memilih wakil-wakilnya secara demokratis. Dalam negara demokratis, salah satu ciri pentingnya adalah penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.

Pemilu menjadi penting dilaksanakan secara teratur dalam jangka waktu tertentu, untuk menjamin terjadinya pergantian kekuasaan, baik di kekuasaan eksekutif maupun legislatif dapat berjalan secara teratur dan demokratis.

Pemilu diperlukan untuk menjamin kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, dalam hal ini legalitas dan legitimasi pemerintah dijamin melalui pemilu. Legalitas berkaitan dengan pemerintah terbentuk berdasarkan konstitusi dan ketentuan-ketentuan hukum, legitimasi berkaitan dengan pemerintah mendapatkan kepercayaan tanpa ada keraguan dari rakyat.

Di Indonesia, pemilu selain memilih wakil-wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD, juga memilih pemimpin pemerintahan (eksekutif) yaitu memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sistem pemilu diperlukan untuk menentukan para wakil rakyat yang akan duduk dalam Lembaga Perwakilan Rakyat. Sistem pemilu di tiap negara berbeda. Dilihat dari sudut pandang rakyat, maka tergantung apakah rakyat diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan sekaligus mencalonkan dirinya atau tidak diberikan hak untuk menentukan wakilnya dan atau tidak berhak mencalonkan diri.

Di Indonesia, sistem penghitungan suara yang selanjutnya digunakan untuk menetapkan kursi yang diperoleh partai politik di lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD dan DPRD) diatur berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 205 UU Nomor 10 Tahun 2008, dalam perkembangannya telah menimbulkan kontroversi, saat disubdelegasikan ke Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, berdasarkan pasal 210 UU Nom or 10 Tahun 2008.

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 telah diajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung, dan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 205 UU Nomor 10 Tahun 2008 berdasarkan Putusan Nomor 15P/HUM/2009. Putusan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VII/2008.

Dalam perkembangannya, putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2009 tersebut tidak dapat dijalankan bahkan tidah diindahkan oleh KPU karena Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, tentang pengujian Pasal 205 UU Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan pasal 205 UU Nomor 10 Tahun 2008 bersifat Konstitusi bersyarat, bahkan Mahkamah Konstitusi memberikan pengartian yang sama dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 menjadi inkonsisten dengan putusan sebelumnya, yaitu putusan Nomor 22-24/PUU-VII/2008 yang menyatakan Pasal 205 UU Nomor 10 tahun 2008 bersifat Konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

Arend Lijphart dalam Satya Arinanto, Politik Hukum 1, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Kompas.com, Tiga Parpol Rencana Gugat Peraturan KPU No. 15/2009, http://nasional.kompas.com/read/2009/05/08/12552673/Tiga.Parpol.Rencana.Gugat..Peraturan .KPU.No.152009, diakses pada 14 Desember 2011.

Mahkamah Agung Republik indonesia, Putusan Nomor 15P/HUM/2009.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 22-24/PUU-VII/2008

Media Center KPU, http://mediacenter.kpu.go.id/berita/155-kpu-sosialisasikan-peraturan-kpu-no152009-kepada-parpol.html, diakses pada 14 desember 2011.

Paula Becker, What is Democracy? (Antananarivo: KMF-CNOE & NOVA STELLA, 2008) hal. István Orosz, The Westminster Model.

Pemilu Indonesia, Gerindra Minta KPU Tak Jalankan Putusan MA, http://pemiluindonesia.com/pemilu-2009/gerindra-minta-kpu-tak-jalankan-putusan-mas.html, diakses pada 14 Desember 2011.

Soffian Effendi, Sistem pemerintahan adalah Jati Diri Bangsa (Yogyakarta: 2005)

Vivanews, Di NTB, PKS-Golkar Rebut Kursi PDIP-Hanura, http://m.vivanews.com/news/read/78933-di_ntb_pks_golkar_rebut_kursi_pdip_hanura, diakses pada 14 Desember 2011.

 


[1] Arend Lijphart dalam Satya Arinanto, Politik Hukum 1 (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001) hal. 25.

[2] Paula Becker, What is Democracy? (Antananarivo: KMF-CNOE & NOVA STELLA, 2008) hal. 4. Paula Becker juga menyatakan Democracy, as a State form, is to be distinguished from monarchy, aristocracy and dictatorship.

[3] Arend Lijphart dalam Satya Arinanto, loc. cit.

[4] István Orosz, The Westminster Model, hal. 1.

[5] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal. 175.

[6] Jimly Asshiddiqie, op. cit., hal. 179-180.

[7] Jimly Asshiddiqie, op. cit., hal. 181.

[8] István Orosz, loc. cit. Istvan Orosz selanjutnya menyatakan: The British have accepted this framework at their free will because of the traditions that they view as valuable. Thus, the system works based on common law (traditions and legal precedents) and on laws made by Parliament (statute laws).

[9] Arend Lijphart dalam Satya Arinanto, op. cit., hal. 28

[10] Ibid, hal. 29-33.

[11] Istvan Orosz, op. cit., hal. 1-7.

[12] Soffian Effendi, Sistem pemerintahan adalah Jati Diri Bangsa (Yogyakarta: 2005)

[13] Jimly Asshiddiqie, op. cit., hal. 181.

[14] Pasal 205 ayat (5), (6) dan (7), Pasal 206 serta Pasal 207 jika dibaca secara seksama merupakan rangkaian penetapan kursi yang sering dianggap sebagai pembagian kursi Tahap Ketiga, tetapi sebenarnya merupakan beberapa tahap pembagian yang berkelanjutan dan tidak bisa dianggap sebagai pembagian tahap ketiga.

[15] Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press, 2006 , hal. 218.

[16] Media Center KPU, http://mediacenter.kpu.go.id/berita/155-kpu-sosialisasikan-peraturan-kpu-no152009-kepada-parpol.html, diakses pada 14 desember 2011.

[17] Kompas.com, Tiga Parpol Rencana Gugat Peraturan KPU No. 15/2009, http://nasional.kompas.com/read/2009/05/08/12552673/Tiga.Parpol.Rencana.Gugat..Peraturan .KPU.No.152009, diakses pada 14 Desember 2011.

[18] Nahkamah Agung Republik indonesia, Putusan Nomor 15P/HUM/2009, hal. 16-17.

[19] Vivanews, Di NTB, PKS-Golkar Rebut Kursi PDIP-Hanura, http://m.vivanews.com/news/read/78933-di_ntb_pks_golkar_rebut_kursi_pdip_hanura, diakses pada 14 Desember 2011.

[20] Pemilu Indonesia, Gerindra Minta KPU Tak Jalankan Putusan MA, http://pemiluindonesia.com/pemilu-2009/gerindra-minta-kpu-tak-jalankan-putusan-mas.html, diakses pada 14 Desember 2011.

[21] Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, hal. 109-110.

[22] Mahkamah Konstitusi, op. cit., hal. 99-108.

[23] Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 22-24/PUU-VII/2008, hal. 108. Selanjutnya lihat pertimbangan hukum bagian 4. Konklusi, butir [4.2], halaman 107

[24] Mahkamah Konstitusi, op. cit., hal. 100-101.

[25] Mahkamah Konstitusi, op. cit., hal. 106.

[26] Mahkamah Konstitusi, op. cit., hal. 48-49.

[27] Mahkamah Konstitusi, op. cit., hal. 60-61.

POLITIK ANGGARAN PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA

January 5, 2012

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.        Latar Belakang

Deklarasi hak asasi manusia (Declaration of Human Rights) diproklamasikan dan diadopsi oleh Dewan Umum PBB melalui resolusi 217 A (III) pada tanggal 10 December 1948.

Deklarasi hak asasi manusia berisi 30 pasal, pada pasal 26 menyatakan:[1]

(1)     Everyone has the right to education. Edu­cation shall be free, at least in the elemen­tary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

(2)     Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall pro­mote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

(3)      Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Pasal 26 ayat (1) memberikan jaminan kepada setiap orang hak untuk mendapatkan pendidikan secara cuma-cuma atau gratis terutama untuk tingkat pendidikan dasar. Pendidikan dasar seharusnya diwajibkan. Pendidikan umum harus disediakan secara teknis dan profesional dan pendidikan yang lebih tinggi harus bisa dimasuki oleh semua tamatan sekolah.

Menurut Koïchiro Matsuura,[2] pendidikan adalah salah satu sarana untuk membangun ‘pertahanan damai’ dalam pikiran setiap laki-laki maupun perempuan di manapun.[3]

Pada tahun 2000, maka dalam World Education Forum yang diadakan di Dakar (Senegal) telah dirumuskan 7 (tujuh) tujuan spesifik sebagai komitmen untuk mencapai pendidikan bagi semua orang:[4]

  • Mengembangkan pemeliharaan dan pendidikan pendidikan anak-anak usia dini.
  • Menyediakan pendidikan dasar secara Cuma-Cuma dan bersifat wajib bagi semua.
  • Mempromosikan belajar dan keterampilan hidup bagi pemuda dan dewasa.
  • Meningkatkan kemampuan membaca menjadi 50 persen, terutama bagi perempuan.
  • Mencapai keseimbangan gender pada tahun 2005 dan persamaan gender pada tahun 2015.
  • Memperbaiki kualitas pendidikan.

Setiap tujuan tersebut sebagai bentuk kesadaran dan penghormatan terhadap hak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Kesadaran penuh atas hak mendapatkan pendidikan bukan hanya tentang masalah akses. Pendekatan penanganan hak pendidikan untuk semua bersifat menyeluruh, meliputi akses pendidikan, persamaan pendidikan (berdasarkan nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia) dan lingkungan dimana pendidikan disediakan.[5]

Hak asasi di Indonesia telah berkembang jauh sebelum deklarasi Hak Asasi Manusia. Wacana tentang Hak asasi Manusia dapat dilihat pada surat-surat R.A. Kartini, tulisan-tulisan politik H.O.S. Cokroaminoto, Agus Salim, Douwes Dekker, Soewardi Soeryaningrat, petisi yang dibuat oleh Sutardjo di Volksraad, yang puncaknya adalah pledoi Soekarno yang berjudul ”Indonesia Menggugat” dan Muhammad Hatta dengan judul ”Indonesia Merdeka” saat diadili di depan pengadilan Hindia Belanda.

Menurut Akil Mochtar, Perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia sudah berlangsung sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada masa pergerakan Boedi Oetomo, para pemimpin Boedi Oetomo memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan. Selanjutnya pemikiran Hak Asasi Manusia pada Perhimpunan Indonesia seperti Mohammad Hatta, A. A. Maramis, dan sebagainya lebih menitiberatkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination). Sedangkan Sarekat Islam pimpinan Haji Agus Salim dan Abdul Muis menitikberatkan pada usaha-usaha untuk memperolah penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Pemikiran Hak Asasi Manusia juga terjadi dalam sidang Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) berkaitan dengan hak persamaan kedudukan dimuka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Dengan demikian gagasan dan pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia telah menjadi perhatian besar dari tikoh pergerakan bangsa dalam rangka penghormatan dan penergakan Hak Asasi Manusia karena itu Hak Asasi Manusia di Indonesia mempunyai akar sejarah yang kuat. Selanjutnya pemikiran Hak Asasi Manusia telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara yaitu Undang-undang Dasar 1945.[6]

Pemikiran-pemiiran tersebut kemudian menjadi sumber inspirasi ketika penyusunan konstitusi dilaksanakan di dalan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada saat inilah, para pendiri negara sudah menyadari pentingnya hak-hak medasar bagi warganegara atau hak asasi manusia tercantum dan dijamin oleh negara.

Hak untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia dinyatakan di dalam Pasal 31 UUD 1945:

(1)       Tiap-tiap warganegara berhak mendapatkan pendidikan.

(2)       Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Todung Mulya Lubis, selama kurun waktu kekuasaan Orde Baru pada 1966-1998, perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia bergantung kepada belas kasihan negara sebagai konsekuensi terlalu kuatnya posisi negara sehingga gagasan negara hukum (rechtstaat) sulit menemukan titik pijakan yang kuat.[7]

Hak untuk mendapatkan pendidikan selanjutnya melalui amandemen UUD 1945 dinyatakan dalam:

Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan,

(1)       Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2)       Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3)       Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

(4)       Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5)       Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan Nomor 12/PUU-III/2005 menyatakan Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) termasuk dalam Bab mengenai hak asasi manusia, oleh karenanya dalam perumusannya digunakan kata “setiap orang“. Negara mengakui adanya hak pendidikan sebagaimana dicantumkan pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 bagi setiap orang tanpa adanya diskriminasi. Dalam pengakuan terhadap hak asasi manusia pada umumnya, negara dapat melakukan dengan cara menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil). Pengakuan negara terhadap hak pendidikan dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) yang ditujukan kepada setiap orang tentu akan berbeda dengan kedudukan negara dalam hubungannya dengan hak pendidikan dari warga negara, karena warga negara mempunyai hubungan langsung dengan negaranya. Penghormatan negara atas hak mendapatkan pendidikan bagi yang bukan warga negara dilakukan dengan tidak akan menggunakan kewenangan negara untuk menghalang-halangi seorang yang bukan warga negara mendapatkan pendidikan di Indonesia. Di samping itu, negara juga melindungi yang bukan warga negara yang menggunakan hak pendidikannya untuk tidak terganggu semata-mata karena kewarganegaraannya.[8]

Menurut Annedore Prengel dan Bernd Overwien, dari sudut pandang hak anak-anak, maka terdapat 3 aspek berbeda dari pendidikan yaitu: hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk menjalankan pendidikan, dan hak setelah mendapat pendidikan. Hak untuk mendapatkan pendidikan harus dijalankan dengan pertanyaan seberapa jauh dan dengan kualitas seperti apa agar pendidikan bisa dijalankan dengan mudah oleh anak-anak.  Hak menjalankan pendidikan mengacu kepada pertanyaan berkaitan dengan isi pendidikan yang akan diajarkan, dan bagaimana hak anak-anak dapat berjalan secara efektif selama proses pendidikan berlangsung. Hak setelah mendapatkan pendidikan mengacu kepada permasalahan bagaimana pendidikan memungkinkan anak-anak untuk melatih hak mereka dan bertindak sebagai warganegara yang mampu.[9]

Pada tahun 2003 pemerintah Republik Indonesia menetapkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Landasan filosofis dari UU tersebut, salah satunya adalah UUD 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Landasan sosiologis pembentukan UU tersebut adalah sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.[10]

UU tersebut merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkembangannya, banyak pihak mengajukan permohonan pengujian atas UU Nomor 20 Tahun 2003. Kebanyakan berkaitan dengan adanya ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yang membebani masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan cenderung tidak memberikan kemudahan akses bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan pendidikan dasar.[11]

  1. B.        Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan untuk dibahas adalah :

–           Bagaimanakah pelaksanaan politik anggaran Hak untuk mendapatkan Pendidikan Dasar di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi ?

BAB II

PEMBAHASAN

  1. I.          Pengaturan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan di Indonesia

Hak untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia diatur di dalam Pasal 31 UUD 1945, dimana warganegara berhak mendapatkan pendidikan, dan wajib mengikuti pendidikan dasar, serta pemerintah wajib membiayainya.

Hak mendapatkan pendidikan tersebut selanjutnya diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya diganti oleh UU Nomor 20 Tahun 2003.

Di dalam Pasal 5 Bab IV Bagian Kesatu tentang Hak dan Kewajiban Warganegara, maka Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) menyatakan setiap warganegara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pasal 6 ayat (2) UU tersebut juga memberikan tanggung jawab kepada warganegara terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan nasional adalah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2003.

Tanggung jawab pemerintah atau negara dalam membiayai dan menyediakan dana pendidikan sebagai konsekuensi atas pelaksanaan Pasal 31 UUD 1945, ternyata dilaksanakan lain oleh Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 yaitu Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Begitu juga sumber pendanaan pendidikan di dalam Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pengalokasian anggaran pendidikan di dalam Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 telah diatur dialokasikan minimal 20% dari APBN sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD selain alokasi gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) menyatakan Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.

  1. II.         Pengujian Pendanaan Pendidikan Dalam Undang-undang atas UU Nomor 20 Tahun 2003

Dalam perkembangannya, pasal-pasal di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 beberapa kali diajukan permohonan Pengujian UU ke Mahkamah Konstitusi.

Pada tanggal 5 Oktober 2005, MK melakukan pengujian atas Pasal 17 ayat (1) (2) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) dengan Nomor 11/PUU-III/2005. Dalam putusannya atas pasal-pasal tersebut, MK memutuskan:

–           Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

–           Menyatakan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

–           Menyatakan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

–           Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;

–           Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Pertimbangan MK atas putusan tersebut adalah pada hakikatnya pelaksanaan ketentuan Konstitusi tidak boleh ditunda-tunda. UUD 1945 secara expressis verbis telah menentukan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% harus diprioritaskan yang tercermin dalam APBN dan APBD tidak boleh direduksi oleh peraturan perundang-perundangan yang secara hierarkis berada di bawahnya. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas juga telah membentuk norma baru yang mengaburkan norma yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) yang ingin dijelaskannya, sehingga ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) tersebut juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dan teori perundang-undangan yang sudah lazim diterima dalam ilmu hukum yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 dalam permohonan pengujian Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Terlebih lagi pendidikan di Indonesia sudah sangat tertinggal, sehingga sudah waktunya pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan di Indonesia yang perwujudannya antara lain adalah pemberian prioritas di bidang anggaran. Adanya Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas menjadi alasan bagi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah untuk tidak memenuhi pagu 20% anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD.[12]

Pada tanggal 12 Pebruari 2008, MK melakukan pengujian atas Pasal 49 ayat (1) dengan Nomor 24/PUU-V/2007. Dalam putusannya atas pasal-pasal tersebut, MK memutuskan:

–           Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

–           Menyatakan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang mengenai frasa “gaji pendidik dan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

–           Menyatakan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang mengenai frasa “gaji pendidik dan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

–           Menyatakan permohonan para Pemohon terhadap Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

–           Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Pertimbangan MK atas putusan tersebut adalah:[13]

–           Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Dengan rumusan demikian UUD 1945 tidak membuka adanya kemungkinan penafsiran lain selain bahwa:

  • negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD;
  • prioritas dimaksud haruslah sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD;

–           Telah terjadi perubahan dalam sistem pengalokasian anggaran dalam APBN, yang tidak lagi menunjuk pada sektor melainkan fungsi, sehingga untuk mengetahui besaran anggaran pendidikan menjadi tergantung pada interpretasi terhadap pengertian fungsi pendidikan dan anggaran yang dialokasikan baginya dalam APBN dimaksud.

–           Istilah anggaran pendidikan dan dana pendidikan merupakan dua istilah yang berbeda baik dari sisi substansi yang terkandung di dalamnya, maupun dari sisi etimologi. Anggaran budget atau begroting merupakan istilah yang diterima umum dan mempunyai pengertian baku, yakni rencana pendapatan dan belanja negara/daerah dalam kurun waktu satu tahun dalam bentuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan berupa setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Sedangkan dana diartikan sebagai akibat realisasi dari anggaran, sehingga dana tidak mungkin dikeluarkan sebelum dianggarkan terlebih dahulu dalam APBN/APBD.

–           Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 tidak merinci apa saja yang menjadi lingkup dua puluh persen dari anggaran pendidikan, namun bukan berarti dapat ditafsirkan secara berbeda oleh Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas. UU Sisdiknas telah menentukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang berarti juga termasuk gaji pendidik. Rumusan yang termuat dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas telah membuat norma yang sangat berbeda dari maksud Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945.

–           Terlepas dari segala maksud baik yang melatarbelakanginya, rumusan makna Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas menjadi tidak konsisten dengan rumusan makna Pasal 1 angka 3 dan angka 6 UU Sisdiknas itu sendiri, yang berbunyi:

Pasal 1 angka 3, “Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”.

Pasal 1 angka 6, “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”.

–           Bunyi Pasal 1 angka 3 dan 6 tersebut, Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas telah menempatkan guru dan dosen serta mengecualikan gajinya tidak sebagai komponen pendidikan. Selain itu, rumusan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas telah mempersempit makna filosofis Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945, yang seharusnya tidak boleh dilakukan, mengingat UUD 1945 merupakan norma tertinggi bagi bangsa dan Negara.

–           Tanpa meragukan maksud baik pembentuk undang-undang yang berniat mendorong peningkatan anggaran pendidikan, namun maksud tersebut seharusnya tidak dirumuskan dalam rumusan kaidah yang justru memuat penafsiran yang mengandung pengingkaran terhadap hakikat pendidikan karena dikeluarkannya salah satu komponen utama pendidikan yakni pendidik.

–           Bahwa Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan pembentukan undang-undang tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yang materi muatannya seharusnya tidak mengatur secara imperatif tentang anggaran pendidikan, karena anggaran pendidikan diatur dalam ayat lain yaitu dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945. Dengan perkataan lain pengaturan tentang alokasi maupun besaran anggaran pendidikan menjadi domain Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun.

–           Oleh karena itu, seharusnya UU Sisdiknas tidak mengatur secara definitif maupun limitatif tentang besaran jumlah anggaran pendidikan yang dalam undang-undang tersebut digunakan istilah “dana pendidikan”. Karena, besaran angka presentase anggaran pendidikan ditentukan dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 sehingga penjabaran secara definitif dan limitatif diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang APBN yang ditetapkan setiap tahun.

–           Bahwa Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan sebagai tindak lanjut atau aturan operasionalnya dari ketentuan tersebut adalah diberlakukannya

–           Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan masa berlaku setiap satu tahun. Sehingga dalam UU tentang APBN itulah diatur tentang alokasi anggaran pendidikan yang berupa semua kegiatan yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa [Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945], yang pengelolaannya diserahkan kepada departemen-departemen teknis atau lembaga yang mengurusi bidang pendidikan pada umumnya;

–           Dalil para Pemohon sepanjang menyangkut frasa “gaji pendidik dan” dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 adalah beralasan sehingga gaji pendidik harus secara penuh diperhitungkan dalam penyusunan anggaran pendidikan;

–           Dengan dimasukkannya komponen gaji pendidik dalam perhitungan anggaran pendidikan, menjadi lebih mudah bagi Pemerintah bersama DPR untuk melaksanakan kewajiban memenuhi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) dalam APBN.

–           Jika komponen gaji pendidik dikeluarkan, anggaran pendidikan dalam APBN 2007 hanya sebesar 11,8%. Sedangkan dengan memasukkan komponen gaji pendidik, anggaran pendidikan dalam APBN 2007 mencapai 18%. Oleh karena itu, dengan adanya Putusan Mahkamah ini, tidak boleh lagi ada alasan untuk menghindar atau menunda-nunda pemenuhan ketentuan anggaran sekurang-kurangnya 20% untuk pendidikan, baik dalam APBN maupun APBD di tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945. Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi (de hoogste wet) yang tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya, termasuk mengenai ketentuan anggaran pendidikan 20% sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 012/PUU-III/2005. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diabaikan (justice delayed, justice denied).

–           Dalam penyusunan anggaran pendidikan, gaji pendidik sebagai bagian dari komponen pendidikan dimasukkan dalam penyusunan APBN dan APBD. Apabila gaji pendidik tidak dimasukkan dalam anggaran pendidikan dalam penyusunan APBN dan APBD dan anggaran pendidikan tersebut kurang dari 20% dalam APBN dan APBD maka undang-undang dan peraturan yang menyangkut anggaran pendapatan dan belanja dimaksud bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945;

Pada 30 Desember 2009, Pasal 6 ayat (2), 12 (1), 53 ayat (1) diuji oleh MK dengan nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 dan diputuskan:

–           Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

–           Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang frasa, “… bertanggung jawab” adalah konstitusional sepanjang dimaknai “… ikut bertanggung jawab”, sehingga pasal tersebut selengkapnya menjadi, “Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”;

–           Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sepanjang frasa, “…yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi, “Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi”;

–           Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang frasa, “… bertanggung jawab” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai, “… ikut bertanggung jawab”;

–           Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sepanjang frasa, “…yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

–           Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

–           Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pertimbangan MK atas putusan tersebut adalah:[14]

–       Pasal 6 ayat (2) menentukan, “Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”. Menurut Mahkamah, UUD 1945 telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu hak asasi manusia, dan sebagai hak asasi maka negara terutama pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya. Dalam rangka itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini berarti anggaran pendidikan menduduki prioritas utama dari negara yang setiap peningkatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya akan tepat manakala keuangan negara sudah mencapai tahap yang memungkinkan untuk menanggung seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Seperti halnya menyangkut hak hidup, meskipun negara melindungi hak hidup warga negaranya akan tetapi setiap warga negara juga memikul tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk hidup dan kehidupannya melalui cara-cara hidup yang sehat, pengutamaan keselamatan diri maupun orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya supaya hak hidup itu tidak dirampas oleh orang lain dan tidak pula hilang oleh ketiadaan tanggung jawab dirinya akan hak hidupnya sendiri. Begitu pula dengan pendidikan, bahwa benar pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan warga negaranya, akan tetapi demi kualitas dirinya maka tiap warga negara juga harus ikut memikul tanggung jawab terhadap dirinya untuk mencapai kualitas yang diinginkannya.

Oleh karena kualitas setiap warga negara akan sangat menentukan kualitas bangsa, maka negara tidak boleh berpangku tangan dengan menyerahkan sepenuhnya pengembangan kualitas diri atau kecerdasan kehidupan warganya kepada setiap warga negaranya, sebab kalau hal ini terjadi maka tiap-tiap warga negara akan menggunakan kebebasannya memilih untuk menempuh pendidikan atau sebaliknya tidak menempuh pendidikan sama sekali. Di sinilah peran dan tanggung jawab pemerintah dan warga negara menjadi sangat penting. Artinya, negara memiliki tanggung jawab utama sedangkan masyarakat juga ikut serta dalam memikul tanggung jawab itu;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pasal 6 ayat (2) tetap konstitusional sepanjang dimaknai setiap warga negara “ikut bertanggung jawab” terhadap keberlangsungan pendidikan;

–           Pasal 12 ayat (1) huruf c sepanjang frasa, “…yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”. Menurut Mahkamah, mencerdaskan kehidupan bangsa tidaklah identik dengan ditanggungnya seluruh biaya pendidikan oleh negara dengan menolak peran serta dan kepedulian masyarakat atas pendidikan, karena pandangan demikian sama halnya dengan menempatkan negara sebagai satu-satunya institusi yang dapat mengatur, menentukan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengeliminasi potensi dan sumber daya masyarakat yang pada gilirannya akan memasung dan mematikan potensi, kreasi, dan sumber daya dari masyarakat. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat telah sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern. Sentralisme justru kontra produktif dengan nilai-nilai demokrasi yang berarti kembali ke etatisme, sesuatu yang telah ditinggalkan dan ditanggalkan oleh negaranegara penganut demokrasi modern seperti Indonesia. Oleh karena itu, dalam memaknai tanggung jawab negara atas pendidikan tidaklah berarti menolak peran serta dan sumbangsih masyarakat demi pemajuan dan kemajuan bidang pendidikan;

Sepanjang pikiran dan argumentasi para Pemohon bahwa frasa “yang orang tuanya tidak mampu” telah membuat pembedaan di antara peserta didik yang ada di tiap satuan pendidikan. Mahkamah tidak sependapat kalau yang menjadi dasar pemberian beasiswa adalah yang berprestasi saja, begitu juga pemberian beasiswa haruslah tidak didasarkan pada mampu dan tidak mampu, karena bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu sudah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d sehingga frasa, “yang orang tuanya tidak mampu” menjadi tidak relevan dan bias dengan pengaturan dalam huruf d pasal a quo. Selain itu, peserta didik yang berprestasi perlu diberikan rangsangan dengan memberikan beasiswa agar memacu peserta didik untuk menggapai prestasi yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu pendidikan nasional, termasuk ilmu pengetahuan. Jikalau pertimbangan anggaran tidak cukup untuk memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi, menurut Mahkamah hal itu dapat diatasi dengan menaikkan “standar” dan “tolok ukur” makna berprestasi, sehingga jumlahnya berkurang sesuai dengan kemampuan atau ketersediaan anggaran pendidikan. Berdasarkan pertimbangan di atas permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

UU Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun Anggaran 2006 juga pernah diajukan permohonan pengujian Undang-Undang berkaitan dengan penetapan anggaran pendidikan hanya sebesar 9,1 %sebagai batas tertinggi. MK dalam putusan Nomor 26/PUU-III/2005 memberikan putusan:[15]

–           Menolak permohonan provisi para Pemohon;

–           Menyatakan permohonan para Pemohon III dan IV tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

  • Mengabulkan permohonan para Pemohon I, II, dan V untuk sebagian;

–           Menyatakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571) sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 9,1% (sembilan koma satu persen) sebagai batas tertinggi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

–           Menyatakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571) sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 9,1% (sembilan koma satu persen) sebagai batas tertinggi, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

–           Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

  • Menolak permohonan para Pemohon I, II, dan V untuk selebihnya.

Pertimbangan MK atas putusan tersebut adalah:[16]

Mahkamah tetap harus menjamin dilaksanakannya amanat UUD 1945 tentang anggaran pendidikan yang harus diprioritaskan sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) dari APBN. Apalagi, jika dikaitkan dengan strategi pembangunan yang seharusnya menempatkan pendidikan sebagai human investment, maka pendidikan harus dipandang lebih penting dari bidang-bidang lainnya.

Bidang pendidikan sudah seharusnya diprioritaskan tanpa menafikan bidang-bidang lain yang juga penting bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu merupakan upaya yang terbaik, strategis, dan fundamental untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam membangun kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah kehidupan global yang membutuhkan kemampuan bersaing secara memadai. Kebijakan yang dianut dalam menyusun anggaran dengan demikian harus juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan negara melaksanakan kewajiban konstitusionalnya yang ditentukan dalam Pasal 31 UUD 1945 untuk melaksanakan dan membiayai wajib belajar bagi pendidikan dasar dengan melakukan realokasi dana dari fungsi-fungsi lain dalam APBN untuk fungsi pendidikan. Prioritas pengalokasian dari kelebihan dana yang diperoleh dari hasil penghematan belanja negara dan/atau hasil peningkatan pendapatan, juga harus tetap mengikuti perintah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Keberadaan Pasal 31 UUD 1945 bersifat imperatif (dwingend recht), yang tidak dapat dielakkan selama masih tercantum dalam UUD 1945, kecuali karena keadaan darurat, seperti menyebabkan terjadinya kekacauan pemerintahan (governmental disaster).

BAB III

PENUTUP

 

 Hak untuk mendapatkan pendidikan telah diatur dalam Pasal 31 UUD 1945, utamanya hak untuk mendapatkan pendidikan dasar bagi mereka yang telah mencapai usia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun.

Anggaran pendidikan telah ditentukan sebesar 20% dari APBN, tetapi yang digunakan sebagai dana pendidikan dan gaji pendidik berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi hanya sebesar 20% dari APBN untuk sektor pendidikan, tidak termasuk biaya penyelenggaran pendidikan kedinasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Annedore Prengel, Bern Overwien, Children and The Right To Education.M. Akil Mochtar, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, 2005.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 11/PUU-III/2005.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 12/PUU-III/2005.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 24/PUU-V/2008.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 11-14-21-126-136.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 26/PUU-III/2005.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010)

Republika Online, Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Sisdiknas, republika.co.id:8080/koran/0/146127, diakses pada 1 Desember 2011.

Satya Arinanto, Politik Hukum 2, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).

United Nations, Universal Declaration of human Rights, (UNHCHR, 2006).

UNESCO, World Education report. The right to education: towards education for all throughout life, (Paris: 2000).

UNESCO, A Human Rights-Based Appproach to Education For All (Paris: 2007).


[1] United Nations, Universal Declaration of human Rights, (UNHCHR, 2006), hal. 5-6.

[2] Direktur Jenderal UNESCO. UNESCO adalah badan PBB yang bergerak dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

[3] UNESCO, World Education report. The right to education: towards education for all throughout life, (Paris: 2000).

[4] UNESCO, A Human Rights-Based Appproach to Education For All (Paris: 2007) hal. xi.

[5] Ibid.

[6] M. Akil Mochtar, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, 2005, hal. 5-6.

[7] Todung Mulya Lubis dalam Satya Arinanto, Politik Hukum 2, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 177.

[8] Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 12/PUU-III/2005 , hal 56-57.

[9] Annedore Prengel, Bern Overwien, Children and The Right To Education, hal. 105.

[10] Landasan filosofis dan sosiologis suatu UU selanjutnya dapat dilihat pada bagian Menimbang UU yang bersangkutan.

[11] Republika Online, Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Sisdiknas, republika.co.id:8080/koran/0/146127, diakses pada 1 Desember 2011.

[12] Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 11/PUU-III/2005, hal 101-102.

[13] Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 24/PUU-V/2008, hal. 16-19.

[14] Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 11-14-21-126-136, hal. 83.

[15] Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 26/PUU-III/2005, hal. 87.

[16] Mahkamah Konstitusi, Op. Cit., hal. 83.

TRANSISI POLITIK MENUJU DEMOKRASI

November 24, 2011
  1. 1.        Dari Ototarianisme ke Demokrasi: Kemunculan Negara-negara Demokrasi Baru

Negara-negara yang masa lalunya bersifat otoriter atau totaliter semenjak tahun 1970-an telah muncul dan berubah menjadi negara-negara demokrasi baru. Para pemimpin negara demokrasi baru tersebut mempunyai harapan yang penuh atas masa depan mereka, dalam mendefinisikan visi atas masa depan tersebut kepada penduduknya ternyata harus melalui suatu rekonsiliasi dengan warisan masa lalu mereka yang berupa pelanggaran-pelanggaran HAM tinggalan rezim otoriter sebelumnya. Meskipin tiap-tiap negara mempunyai mekanisme yang berbeda untuk berhubungan dengan masa lalu masing-masing.

Menurut Samuel P. Huntington, dalam dua atau tiga dekade terakhir ini, kita melihat terjadi revolusi politik yang luar biasa dimana transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi telah terjadi di lebih dari 40 negara. Rezim otoritarianisme telah berubah secara signifikan. Dalam beberapa kasus, termasuk di berbagai rezim militer, kelompok reformis menguat di dalam rezim otoriter dan mengambil inisiatif untuk mendorong transisi. Dalam kasus lainnya transisi ini muncul dari negosiasi antara pemerintah dan kelompok oposisi. Dan ada yang lahir dari digusur atau ambruknya rezim otoritarian. Dalam kasus yang sangat sedikit, ada intervensi amerika serikat dalam menjatuhkan kediktatoran dan menggantikannya dengan rezim yang dipilih rakyat.

Dalam pandangan anthony Giddens, dalam semua upaya pembaruan politik, pertanyaan mengenai siapa subyek atau pelaku politik muncul dengan sendirinya. Partai-partai demokrasi sosial pada awalnya muncul sebagai gerakan-gerakan sosial pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh. Pada saat ini, selain mengalami krisis ideologis, mereka juga dikepung oleh gerakan-gerakan sosial baru, dan – sebagaimana partai-partai lainnya – terperangkap dalam situasi dimana politik mengalami devaluasi dan pemerintah tampakya kehilangan kekuatan. Neoliberalisme melancarkan ritik berkepanjangan mengenai peran pemerintah dalam kehidupan sosial dan ekonomi, kritik yang tampaknya menggemakan kecenderungan-kecenderungan dalam dunia nyata. Sudah saatnya para demokrat sosial meluncurkan serangan balik atas pandangan-pandangan seperti itu, yang tidak bertahan lama jika dikaji dengan seksama.

Dalam perspektif dunia kontemporer saat ini, menurut Giddens, keberadaan pemerintah adalah untuk:

  • Menyediakan sarana untuk perwakilan kepentingan-kepentingan yang beragam;
  • Menawarkan sebuah forum untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing ini;
  • Menciptakan dan melindungi ruang publik yang terbuka, dimana debat bebas mengenai isu-isu kebijakan bisa terus dilanjutkan;
  • Menyediakan beragam hal untuk memenuhi kebutuhan warga negara, termasuk bentuk-bentuk keamanan dan kesejahteraan kolektif;
  • Mengatur pasar menurut kepentingan publik, dan menjaga persaingan pasar ketika monopoli mengancam;
  • Menjaga keamanan sosial melalui kontrol sarana kekerasan dan melalui penetapan kebijakan;
  • Mendukung perkembangan sumber daya manusia melalui peran utamanya dalam sistem pendidikan;
  • Menopang sistem hukum yang efektif;
  • Memainkan peran ekonomis secara langsung, sebagai pemberi kerja dalam intervensi makro maupun mikro-ekonomi, plus penyediaan infrastruktur;
  • Membudayakan masyarakat-pemerintah merefleksikan nilai dan norma yang berlaku secara luas, tetapi juga bisa membantu membentuk nilai dan norma tersebut, dalam sistem pendidikan dan sistem-sistem lainnya;
  • Mendorong aliansi regional dan transnasional, serta meraih sasaran global.

Jika tidak didera oleh krisis ekonomi dan moneter, John Naisbitt telah memprediksikan adanya 8 (delapan) kecenderungan besar yang akan membawa asia ke arah commonwealth of nations, yang bentuknya sebagai berikut :

  1. From nations-states to network.
  2. From traditions to options.
  3. From export-led to consumer driven.
  4. From government-controlled to market-driven.
  5. From farms to supercities.
  6. From labor-intensive industry to high technology.
  7. From male dominance to the emergence of women.
  8. From west to east.

Deraan krisi ekonomi di seluruh negara Asia beberapa waktu lalu, bahkan pengaruhnya masih terasa di Indonesia, telah menyebabkan proses menuju Delapan kecenderungan besar tersebut menjadi agak menjadi terhambat atau bahkan sama sekali belum terwujud. Kecenderungan yang keempat telah menimbulkan diskursus tentang memudarnya batas-batas negara, sehingga cenderung membentuk bangsa tanpa negara yang menurut Gibernau akan menghadapi tiga dilema :

  1. How to deal with internal diversity;
  2. How to avoid violence as a strategy to achieve further autonomy and re cognition; and
  3. How to avoid the creation of an expensive bureaucratic machine adding a further layer of government to an already saturated political structure.

Rezim-rezim otoritarian tidak dapat disamakan antara satu sama lain. Tidak ada rezim otoritarian yang bisa dianggap monolitik, dan juga tidak ada kekuatan-kekuatan lainnya yang memperjuangkan demokrasi yang dpat dianggap seperti itu.

Menurut Franz Magnis-Suseno, totaliterisme adalah ilmu politik untuk menyebut suatu gejala paling mengejutkan dalam sejarah umat manusia, suatu gejala yang secara mendadak mencuat dalam bagian pertama abad ke-20 yang baru lalu: negara totaliter. Negara totaliter adalah suatu sistem politik yang secara menyeluruh mengontrol, menguasai, dan memobilisasi segala segi kehidupan masyarakat.

Hakekat totaliterisme dilukiskan oleh george Orwell dalam bukunya Animal Farm. Penguasa totaliter tidak hanya mau memimpin tanpa gangguan dari bawah; ia tidak hanya mau memiliki mmonopoli kekuasaan. Ia justru mau secara aktif menentukan bagaimana masyarakat hidup dan mati; bagaimana mereka bangun dan tidur, makan, belajar dan bekerja. Ia juga mau mengontrol apa yang mereka pikirkan; dan siapa yang tidak ikut, akan dihancurkan.

Faktor-faktor internasional, secara langsung atau tidak langsung, mungkin mengkondisi dan mempengaruhi jalannya transisi, namun para partisipan utama dan pengaruh-pengaruh dominan tetap berasal dari dalam negeri. Pentingnya peran individu-indovidu dalam proses historis yang kompleks. Pentingnya ketetapan waktu, kerumitan dari proses-proses interaktif yang dilaksanakan dalam periode-periode yang panjang menunjukkan berbagai cara bagaimana transisi-transisi menghasilkan kejutan-kejutan, dan beberapa ironi dan paradoks yang dihasilkannya.

  1. 2.         Reposisi Hubungan Sipil-Militer

Indonesia setelah sidang tahunan MPR pada bulan Agustus 2002 yang lalu telah memutuskan struktur MPR yang baru. Dengan struktur yang baru inni, peransosial politik TNI dan Polri untuk menjadi anggota DPR dan MPR melalui pengangkatan telah berakhir.

Menurut Aribowo, penarikan militer dari gelanggang politik memang terus berlangsung di sejumlah negara Dunia Ketiga. Namun, apakah perkembangan itu akan mengarah pada militer yang profesional sebagaimana terjadi di Barat, tidak mudah dijawab.

Dalam konteks transisi menuju demokrasi di Indonesia, diperlukan reposisi hubungan sipil-militer dalam arti yang menyeluruh, dan tidak hanya terbatas pada bidang politik saja.

  1. 3.         Perumusan Kebijakan Baru Untuk Menyelesaikan Hubungan dengan Rezim Sebelumnya

Tuntutan untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan akan hilang secara sederhana; jika luka-luka di masyarakat bersifat segar dan kejahatan-kejahatan bersifat luar biasa, perlupaan bukanlah merupakan suatu pilihan.

Kasus Chile, pemerintah telah memilih sarana yang berbeda untuk berhubungan dengan masa lalunya, misalnya, dengan membuka kebenaran dari pelanggaran-pelanggaran HAM dan dorongan terhadap suatu pengakuan publik akan kejahatan-kejahatan dan bahkan suatu permintaan maaf terhadap para korban. Komisi-komisi kebenaran digunakan sebagai salah satu mekanisme simbolis untuk memutuskan hubbungan dengan masa lalu. Kadangkala timbul suatu penyederhanaan konsepsi bahwa “kebenaran” lebih baik untuk keadilan dan bahwa laporan dari komisi-komisi kebenaran merupakan alternatif yang lebih baik bagi tuntutan-tuntutan pidana sejenis terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM.

Yang pasti, tidak ada jaminan bahwa pengadilan-pengadilan merupakan sarana yang terbaik untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM, ataupun bahwa mereka merupakan suatu sarana yang tepat untuk seluruh keadaan. Karenanya, seseorang harus mengasumsikan untuk kepentingan suatu pendapat bahwa segala tuntutan untuk kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para diktator sebelumnya harus dilakukan di bawah kondisi-kondisi legitimasi yang ketat, dan didasarkan pada penghormatan terhadap aturan-aturan hukum. Perlu adanya suatu argumen dari perspektif politik, hukum, dan moral yang kuat yang dibuat bagi peran pengadilan-pengadilan pidana dalam menetapkan landasan bagi suatu tatanan demokrasi yang sungguh-sungguh direnovasi.

  1. 4.         Demiliterisasi Tidak Hanya Berkaitan dengan Militer

Harold Crouch, seorang pengamat militer dari Australia, menyatakan bahwa kondisi baru yang mengarah ke arah demokratisasi di Indonesia telah memaksa TNI untuk mengubah doktrin fundamentalnya, termasuk Dwifungsi , selama ini dijadikan landasan untuk melegitimasikan kekuasaan politiknya. Kelompok reformis TNI berpendapat bahwa TNI tidak memliki pilihan lain kecuali menyesuaikan diri dengan kondisi baru tersebut. Berdasarkan hal itu, mereka kemudian memformulasikan apa yang mereka sebut sebagai “Paradigma Baru” sebagai pedoman bagi aktivitas-aktivitas politik TNI.

Dalam formatnya yang orisinil, “Paradigma Baru” menyarankan agar militer tetap berperan dalam mempengaruhi perkembangan politik, tetapi tidak lagi memiliki aspirasi untuk mendominasi pemerintahan. Militer tetap akan melanjutkan upaya-upaya untuk memberikan pengaruh politik, namun pengaruhnya harus secara tidak langsung, tidak bersifat langsung. Dan militer harus berbagi kekuasaan dengan kelompok sipil.

Menurut Crouch, langkah-langkah yang dimaksud meliputi:

(1)  Reduction in military representation in the legislatures;

(2)  Elimination of “kekaryaan” (secondment of military officers to civilian position);

(3)  Political “neutrality”;

(4)  Separation of police from the military;

(5)  Defence orientation.

C.      Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik

1.      Kasus Pembunuhan Steven Biko di Afrika Selatan

Steven Biko ditahan pada 18 Agustus 1977 dan meninggal pada 12 September 1977 di rumah sakit penjara Pretoria, dengan mulut penuh bekas pukulan dan berbusa.

Dua pulu tahun kemudian, lima orang dari kelompok polisi yang membunuh Biko mengajukan permohonan pengampunan (amnesty) kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan.

2.      Makna Keadilan dalam Proses Rekonsiliasi

Menurut Bronkhorst, jika masyarakat ditanya apakah para pelaku kejahatan serius atau pelanggaran HAM berat seharusnya dihukum, maka 99 persen akan menjawab “ya”. Itulah sebabnya mengapa banyak negara memiliki peraturan-peraturan hukum pidana. Dan tentu saja yang lebih nyata adalah bahwa sebenarnya hukum internasional sudah mengandung beberapa peraturan khusus yang berkaitan dengan upaya penuntutan dan pemberian hukuman. Ada persetujuan yang meluas di kalangan para ahli dan organisasi-organisasi Ham bahwa kewajiban untuk melakukan penuntutan secara alamiah didasarkan pada putusan-putusan yang ada dalam hukum internasional.

3.      Perspektif Hukum Internasional

     Dalam praktek perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan HAM secara samar-samar terus berlangsung. Ada yang bersikap “outward looking” dan ada yang bersikap “inward looking”. Di Indonesia ada sebagaian masyarakat yang bersikap “outward looking” berpendapat bahwa semua ketentuan dari badan-badan internasional bersifat mengikat dan harus dilaksanakan.

Kelompok yang bersikap “inward looking” berpendirian bahwa keputusan-keputusan internasional memang perlu dihormati dan dilaksanakan, sebab konsep “kedaulatan negara” yang selama ini dianut oleh masyarakat luas, telah sedikit banyak digerogoti oleh berkembangnya peran PBB dan fenomena globalisasi, terutama globalisasi ekonomi. Akan tetapi diyakini pula bahwa di negeri-negeri yang lemah ekonominya, disamping memenuhi hak-hak politik, fokus utama perlu ditujukan pada pelaksanaan hak asasi pembangunan. Hal itu krusial untuk terselenggaranya suatu pemerintahan yang berfungsi dan efektif. Sebab itulah uyang merupakan prasyarat untuk berdirinya suatu negara demokrasi yang terkonsolidasi.

D.      Pengalaman Beberapa Negara

1.      Beberapa Negara Amerika Latin

a.      Beberapa Karakteristik Transisi politik di Amerika Latin dan Eropa Selatan

Faktor-faktor internasional lebih menguntungkan transisi politik yang terjadi di negara-negara Eropa Selatan.

O’Donnell mencatat adanya heteroginitas yang lebih tinggi di Amerika Latin daripada di Eropa Selatan: tidak semua kasus di Amerika Latinyang memenuhi kategori otoriterisme birokratis sebelum memulai masing-masing transisi politik.

b.      Beberapa Rezim “Otoriterisme Birokratis” atau “Tradisional”

Situasi rezim di beberapa negara Amerika Latin pra transisi politik sebagai “otoriterisme birokratis”. Ada pula yang menyebutnya “tradisional” mereka memiliki unsusr-unsur patrimonialis, bahkan sultanis. Ini merupakan rezim yang paling rentan terhadap transformasi revolusioner.

Rezim otoriter yang sebelumnya diganti oleh suatu rezim yang demokratis, yang benar-benar berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Senyatanya, rezim baru tersebut dapat dideskripsikan sebagai suatu demokrasi yang “mudah Hancur” atau suatu demokrasi yang “sulit”. Lebih jauh, kehadiran elemen-elemen tertentu dari kontinuitas dapat meningkatkan spekulasi tentang apakah perubahan dalam rezim tersebut telah lengkap atau tidak.

c.      Peru Sebagai Suatu Negara Otoriterisme “Populis”

Menurut Cotler, Peru termasuk dalam ‘keluarga” populis rezim. Di satu sisi, peran kelembagaan, seperti yang dipertentangkan dengan peran personal, yang dijalankan angkatan bersenjatanya memadai untuk memisahkan kasus Peru dari bentuk tradisional kediktatoran militer. Di sisi lain, rezim militer yang populis di Peru berlawanan dalam beberapa aspek penting dengan rezim birokratik otoriter.

d.      Perbedaan dengan Rezim Birokratik Otoriter

perbedaan rezim populis Peru dengan Rezim birokratik otoriter adalah :

–        orientasi anti oligarkis dalam kebijakan rezim Peru; niatnya untuk secara memperluas industri dan peran ekonomi negara di sebuah negeri yang tak seberapa maju dalam segi-segi tersebut; dan ketiadaan hasrat untuk menyingkirkan secara paksa sektor rakyat, melainkan untuk menggiatkan dan merangkum secara politis berbagai golongan di sektor ini.

–        represi politik muncul, yang tingkat dan intensitasnya tidak membawa perubahan penting sehubungan dengan pola-pola yang ada sebelumnya.

e.      Beberapa Kasus Lainnya

Ada kesimpulan yang kurang relevan jika diterapkan untuk masyarakat yang memiliki stratifikasi yang tidak begitu terdiferensiasi, atau juga yang dicirikan oleh praktek-praktek patrimonialis yang meluas dan ketiadaan perekonomian kapitalis.

2.      Beberapa Negara Non-Amerika Latin

a.      Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Yunani

Peranan para hakim dalam proses kembar transisi menuju demokrasi dan konsolidasi di Yunani sangat menarik untuk dieksplorasi secara sistematis.

Keterlibatan kalangan Yudisial dalam rezim baru untuk menyelesaikan soal keabsahan dari pendahulunya yang otoriter harus dipahami dalam konteks politik umum yang telah dijelaskan di muka. Tradisi yudisial Yunani terletak di dalam tradisi dominan hukum sipil di masyarakat Kontinental, sebagaimana diperlawankan dengan tradisi masyarakat Anglo-Saxon.

Kenyataan ini telah memberikan pendalaman implikasi tentang peranan tempat, status sosial, dan pendidikan dari para hakim yang ditunjuk. Para hakim di Yunani ditetapkan untuk melakukan langkah sebagai sesuatu yang hanya berkedudukan sebagai “oprator dari suatu mesin yang didesain oleh para ilmuwan dan dibangun oleh para pembuat undang-undang”.

b.      Konsepsi “Jalan tengah” di Jerman dan Cekoslovakia

Baik jerman maupun Cekoslovakia telah mengalami tingkat kebebasan dan akses kepada arsip rezim masa lalunya. Dengan demikian resolusi-resolusi yang dialkukan di kedua negara tersebut bersifat kompromistis, yang bersifat jalan tengah, yakni tidak terjadi perusakan terhadap arsip masa lalunya, namun juga tidak tidak dapat dilakukan akses sepenuhnya terhadap arsip tersebut.

c.      Perspektif Beberapa Negara Lain

Dalam perspektif negara-negara Eropa Tengah, para penyusun kebijakan Jerman dapat menikmati suatu kondisi unik dari unifikasi nasional untuk membimbing mereka dengan pengalaman 40 tahun menerapkan konsepsi negara hukumnya.

Republik Federal Jerman telah menawarkan suatu rekaman keadilan transisional yang tampaknya akan tetap tidak ada bandingannya dalam era pasca komunis

 

 

KEADILAN TRANSISIONAL

 

  1. A.        Pengantar
  2. 1.         Pemutusan Kaitan dengan Masa Lalu, Pencairan Jalan Baru
    1. a.         Menghukum Masa Lalu, atau Membiarkan Kaitan dengannya Tetap Eksis

Beberapa bangsa telah bereaksi terhadap masa lalunya yang kacau dengan cara menutup mata mereka secara kolektif.

Beberapa negara lainnya telah mendapati kesulitan untuk memelihara amnesia historisnya di hadapan korban-korban yang terus-menerus berjatuhan.

  1. b.        Pencarian Kebenaran, Rekonsiliasi, dan Keadilan

Menurut Dan Bronkhorst, dalam konteks keadilan dalam masa transisi terdapat beberapa kata yang merupakan bagian dari parameter-parameter untuk menganalisis masalah-masalahyang berkaitan dengan keadilan transisional :

Pertama, adalah kata kebenaran.

Kedua, adalah kata rekonsilisasi, dengan alasan bahwa setiap masyarakat yang menjadi korban tindakan represif harus dipulihkan dari pengalaman masa lampaunya, dan mencapai kesepakatan mengenai syarat-syarat penyelesaian substansial dari konflik dan kekacauan tersebut.

Ketiga, adalah kata keadilan, meskipun peran keadilan dalam proses transisi, dan prioritas yang diberikannya, berbeda-beda anatara satu bangsa dengan bangsa yang lain.

 

  1. 2.         Empat Permasalahan Utama : Politik Memori
    1. a.         Empat Permasalahan Utama
      1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap komitmen suatu rezim baru terhadap aturan-aturan hukum yang dilahirkannya?
      2. Tindakan-tindakan hukum apakah yang memiliki signifikansi transformatif?
      3. Apakah – jika ada – terdapat kaitan antara pertanggungjawaban suatu negara terhadap masa lalunya yang represif dan prospeknya untuk membentuk suatu tata pemerintahan yang liberal?
      4. Hukum apakah yang potensial sebagai pengantar ke arah liberalisasi?
    2. b.        Beberapa Sanksi Terhadap Kejahatan Ham Berat: Putusan Pengadilan Nuremberg

Hampir keseluruhan dakwaan yang diajukan terbukti di persidangan, sehingga sekitar 19 orang terdakwa diputuskan harus menjalani hukuman, walaupun ada 1 orang – yaitu Bormann – yang dijatuhi hukuman secara in absentia karena tidak diketahui keberadaannya. Sementara juga terdapat 3 orang – Funk, von Papen, dan Fritzsche – yang dibebaskan karena dinilai tidak terbukti bersalah.

  1. c.         Politik Memori

Dalam bahasa Alexandra Barahona de Brito, Carmen Gonzales-Enriquez, dan Paloma Aguilar, keempat permasalahan utama sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai the politics of memory. Salah satu di antara permasalahan-permasalahan politik dan etika yang dihadapi selama masa transisi politik dari rezim otoriter atau totaliter ke rezim demokratis adalah bagaimana untuk menghadapi berbagai hal yang berkaitan dengan represi masa lalu.

  1. 3.         Beberapa Wacana tentang “Transitology” dan “Consolidology”
    1. a.         Tentang Terminologi “Transitology” dan “Consodology”

Transitology menurut Schmitter adalah: This neo- and, perhaps, pseudo-science would explain, and, hopefully, guide the way from an autocratic to a democratic regime.

Consodology menurut Schmitter adalah: Consodology has no such obvious a patron saint. It reflects a much more consistent preoccupationamong students of politics with the conditions underlying regime stability.

  1. b.        Kemungkinan Kontradiksi antara Kedua Subdisiplin

Schmitter melihat adanya kemungkinan terjadinya kontradiksi di antara tahapan-tahapan dari proses perubahan rezim dan ilmu-ilmu semu yang mencoba untuk menjelaskan hal tersebut. Terdapat suatu kondisi yang memungkinkan yang hampir kondusif menakhodai ketidakpastian dari transisi yang dapat berubah ke arah kondisi-kondisi yang mengikat yang dapat membuat konsolidasi menjadi semakin sulit.

  1. c.         Sebelas refleksi Schmitter tentang “Considology”

(1)      Refleksi Pertama, demokrasi bukan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, dan dia dapat dicabut atau diubah.

(2)      Refleksi Kedua, transisi dari pemerintahan otokratis atau rezim otoriter dapat membawa hasil yang berbeda-beda.

(3)      Refleksi Ketiga, Bukanlah demokrasi yang dikonsolidasikan, namun satu atau tipe yang lain dari demokrasi.

(4)      Refleksi Keempat, tipe demokrasi akan tergantung secara signifikan (namun tidak eksklusif) pada model transisi dari otokrasi.

(5)      Refleksi Kelima, setiap tipe demokrasi memiliki jalannya masing-masing yang berbeda untuk mengkonsolidasi dirinya sendiri – khusunya iramanya dan urut-urutannya sendiri.

(6)      Refleksi Keenam, demokrasi merupakan satu-satunya bentuk yang sah dari dominasi politik.

(7)      Refleksi Ketujuh, peranan yang dimainkan oleh berbagai institusi perantara ini – partai-partai politik, perkumpulan-perkumpulan kepentingan dan gerakan-gerakan sosial – telah mengalami perubahan yang tidak dapat ditarik kembali.

(8)      Refleksi Kedelapan, transisi-transisi menuju demokrasi jarang terjadi dalam isolasi struktur sosio-ekonomi dan nilai-nilai budaya.

(9)      Refleksi kesembilan, tidak ada suatu jalan demokratis untuk memutuskan apakah yang seharusnya menjadi unit politis yang efektif.

(10)   Refleksi Kesepuluh, demokrasi-demokrasi cenderung untuk muncul dalam gelombang-gelombang.

(11)   Refleksi Kesebelas, merupakan sesuatu yang mungkin untuk berpindah dari berbagai tipe otokrasi ke berbagai tipe demokrasi tanpa mengindahkan seperlunya prakondisi-prakondisi atau syarat-syarat bahwa ilmu politik telah lama dipertimbangkan sebagai hal yang sangat dibutuhkan untuk suatu tugas yang sedemikian besar dan sulit.

  1. B.        Konteks Internasional pada Waktu Transisi
  2. 1.         Internasionalisasi Permasalahan

Penyelesaian masalah keadilan transisional telah meningkat menjadi suatu sumber yang saling mempengaruhi antara pemerintahan-pemerintahan baru yang menggantikan dan mereka-mereka yang berada di luar negeri.

  1. 2.         Hukum Internasional dan Keadilan Retroaktif

Dalam periode perubahan politik, hukum internasional menawarkan suatu konstruktif alternatif dari hukum yang, walaupun terdapat suatu perubahan politik yang substansial, tetap berlangsung dan kekal.

  1. 3.         Keadilan Retrospektif di Belgia, Perancia, dan Belanda

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para elit politik merupakan suatu fungsi dari kondisi-kondisi yang menjadi jalan ke arah demokratisasi.

Tak ada satupun solusi ajaib untuk berhubungan dengan masa lalu yang represif.

  1. 4.         UU Lustrasi Cekoslovakia

Pada tanggal 4 Oktober 1991, cekoslovakia memberlakukan Law on Lustration. UU ini mendapatkan kritisisme yang signifikan dari dalam maupun luar negeri. UU tersebut dipandang telah melanggar Pasal III dari konvensi ILO tentang diskriminasi di tempat kerja. Pada bulan Nopember 1992, MK Cekoslovakia menyatakan tidak sah pasal-pasal yang berkaitan dengan conscious collaborators, namun tetap membelakukan pasal-pasal lainnya.

  1. 5.         Akibat yang Lebih Signifikan dan empat Skenario Pascakomunis
    1. a.         Skenario Pertama

Adalah apa yang disebut sebagai “becoming like the west”. Suatu negara pascakomunis secara gradual bertranformasi menjadi suatu negara demokratis pluralis yang stabil.

  1. b.        Skenario Kedua

Suatu pembedaan harus dibuat antara kelompok populis, nasionalis, militer, dan bahkan versi-versi – dengan asumsi adanya kemungkinan kembalinya ke sistem komunis lama.

  1. c.         Skenario Ketiga

Secara esensial tidak mengarah kepada transisi jangka panjang, dimana pemerintah berubah dengan frekuensi yang abnormal, dan tetap berupaya untuk mengubah arah.

  1. d.        Skenario Keempat

Skenario yang tidak dapat atau tidak seharusnya dideskripsikan; ia tidak dapat diprediksi, sejak ia tidak dapat disesuaikan dengan kategori-kategori yang eksis sebelumnya.

 

  1. C.        Keadilan dalam Masa Transisi Politik
  2. 1.         Pandangan Kelompok Realis versus Kelompok Idealis

Dalam perdebatan tentang hubungan hukum dan keadilan dengan liberalisasi, terdapat 2 (dua) pandangan yang saling berhadapan yang saling berhadapan, yakni pandangan kelompok realis versus kelompok idealis, dalam kaitannya dengan kenyataan bahwa hukum harus menunjang pembangunan demokrasi. Pandangan tersebut sebagai berikut : apakah perubahan politik dianggap penting untuk mendahului penegakan aturan-aturan hukum, atau sebaliknya, beberapa langkah hukum justru harus dilakukan mendahului perubahan politik.

  1. Hukum Hanyalah Suatu Produk dari Perubahan politik

Transisi yang liberal terjadi terdiri dari suatu urutan dimana perubahan politik harus dilakukan terlebih dahulu. Respon-respon transisional dari suatu negara dijelaskan secara luas dalam konteks desakan-desakan politik dan kelembagaan. Keadilan yang dicari dalam masa ini hanya dapat dijelaskan dengan cara yang terbaik dalam konteks penyeimbangan kekuasaan. Hukum hanyalah suatu produk dari perubahan politik.

Keadilan tarnsisional mungkin merupakan suatu isu yang vital bagi sebagian negara, namun bagi beberapa negara yang lain, hal itu tidak demikian.

  1. 3.         Tergantung pada Hubungan antara Hukum dan Politik

Menurut Mahfud, dalam realitanya, ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Poltik seringkali melakukan melakukan intervensi terhadap pembuatan dan pelaksanaan hukum.

 

  1. D.        Dilema Penerapan Aturan Hukum
  2. 1.         Dasar Hukum Membawa Rezim Masa lalu ke Pengadilan

Menurut Teitel, dalam periode transformasi politik, masalah legalitas adalah berbeda dengan masalah dalam teori hukum sebagaimana ia muncul dalam demokrasi-demokrasi yang mantap dalam waktu-waktu yang normal. Terdapat suatu penyusunan dari pertanyaan-pertanyaan inti tentang legitimasi dari rezim baru, termasuk kondisi dan peranan dan pengadilan transisional. Pilihan terhadap prinsip-prinsip ajudikasi mengimplikasikan suatu pertanyaan yang terkait dengan dimana, sebagai suatu masalah institusional, pekerjaan transformasi seharusnya diletakkan: pada pengadilan atau badan pembuat uu (parlemen)

  1. 2.         Perdebatan Hukum tentang Penyelenggaraan Persidangan terhadap Para Mantan Kolaborator Nazi

Diselenggarakannya persidangan Nuremberg – yang kemudian diikuti dengan proses penghukuman yang dilakukan terhadap para terdakwanya yang pada intinya menyatakan bahwa aturan hukum mengandung arti bahwa ia juga memutuskan hubungan dengan rezim hukum Nazi; karenanya, para mantan kolaborator Nazi harus diadili dengan dasar hukum yang baru lebih diterapkan untuk menyelesaikan kasus ini.

 

TANGGAPAN

Proses transisi politik di Indonesia dimulai pada tahun 1998 dengan munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh para mahasiswa. Gerakan tersebut ditunjang juga dengan melemahnya kondisi ekonomi Indonesia akibat krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997. Gerakan ini menganggap banyak terjadi ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.

Menurut Jimly Ashidiqie, Semua peristiwa yang mendorong mun­culnya gerakan kebebasan dan kemerdekaan selalu mempunyai ciri-ciri hubungan kekuasaan yang menindas dan tidak adil, baik dalam struktur hubungan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain maupun dalam hubungan antara satu pemerintahan dengan rakyatnya. Dalam wacana perjuangan untuk kemerde­kaan dan hak asasi manusia pada awal sampai pertengahan abad ke-20 yang menonjol adalah perjuangan mondial bangsa-bangsa terjajah menghadapi bangsa-bangsa penjajah. Karena itu, rakyat di semua negara yang terjajah secara mudah ter­bangkitkan semangatnya untuk secara bersama-sama menya­tu dalam gerakan solidaritas perjuangan anti penja­jahan.[1]

Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi menurut M. Akil Mochtar, SH. MH., sangat tergantung pada empat faktor kunci yaitu (1) komposisi elite politik, (2) desain institusi politik, (3) kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik dikalangan elite dan non-elite, dan (4) peran masyarakat madani (civil society).[2]

Menurut M. Akil Mochtar, SH. MH. dalam rangka upaya membangun demokrasi di Indonesia maka diperlukan adanya 8 faktor pendukung sebagai berikut:[3]

1) Keterbukaan sistem politik

2) Budaya politik partisipatif egalitarian

3) Kepemimpinan politik yang berorientasi kerakyatan

4) Rakyat yang terdidik, cerdas dan peduli

5) Partai politik yang tumbuh dari bawah

6) Penghargaan terhadap hukum

7) Masyarakat Madani yang tanggap dan bertanggung jawab

8) Dukungan dari pihak asing dan pemihakan pada golongan mayoritas

Setelah reformasi berjalan, keinginan militer untuk berkecimpung dalam dunia politik masih sangat besar. Padahal gerakan reformasi secara politik telah mengariskan kehidupan sosial politik Indonesia setelah mundurnya Soeharto, harus bebas dari segala bentuk cengkeraman militer.

Makna yang terkandung dalam semangat itu adalah konsolidasi demokrasi harus memungkinkan terjadinya pembenahan-pembenahan institusi kenegaraan demi mengupayakan pewujudan tatanan politik yang demokratis.

Prasyarat utama untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi itu adalah menghapus seluruh pranata militer yang dikenal sebagai asas Dwifungsi ABRI dan struktur teritorial militer.

Secara resmi, alasan untuk menghapus kedua hal itu tertuang dalam TAP MPR Nomor VI tahun 2000 tentang Pemisahan Institusi TNI dan Polri yang menyatakan bahwa: “peran sosial politik dalam Dwi-fungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan POLRI yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.”

Kristalisasi gagasan reformasi militer, sebagaimana tertuang dalam TAP MPR diatas, yang menjadi agenda utama dari gerakan demokratisasi di tahun 1998, dan kemudian disuarakan oleh masyarakat luas terutama kalangan mahasiswa, akademisi dan kelompok pro-demokrasi seperti lembaga swadaya masyarakat.

Alasan kuat untuk sesegera mungkin menghapus peranan sosial politik militer yang disebut sebagai dwi-fungsi ABRI itu adalah ABRI telah menjadikan perannya berdwifungsi itu sebagai senjata utama untuk mematikan segala bentuk kehidupan yang demokratis.

Dalam posisi seperti itu, ABRI (TNI AD) menjadi satu-satunya institusi politik yang berkuasa dan dapat mengatur sendiri seluruh kehidupan masyarakat.

Menurut Robert P Clark, Intervensi angkatan bersenjata dalam politik suatu negara diakibatkan situasi-situasi seperti ini:[4]

1.      Jatuhnya prestise pemerintah atau partai politik yang memegang pemerintahan, menyebabkan rezim yang bersangkutan semakin banyak menggunakan paksaan untuk memelihara ketertiban dan untuk menekankan perlunya persatuan nasional dalam menghadapi krisis, yang selanjutnya menyebabkan penindasan terhadap perbedaan pendapat;

2.      Perpecahan antara atau diantara pemimpin-pemimpin politik, menimbulkan keragu-raguan pada komandan-komandan militer apakah rezim sipil masih mampu untuk memerintah secara kolektif;

3.      Kecilnya kemungkinan terjadinya intervensi dari luar oleh negara yang besar atau oleh negara-negara tetangga dalam hal perebutan kekuasaan;

4.      Pengaruh buruk dari perebutan kekuasaan oleh militer di negara-negara tetangga;

Lebih jauh mengenai fungsi militer dalam negara demokratis bisa kita pelajari dari prinsip-prinsp yang ditawarkan Mayor Jenderal (Purnawirawan) Dr. Dietrich Genschel. Prinsip-prinsip dimaksud, adalah sebagai berikut:[5]

1.      Militer merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif suatu tatakelola pemerintahan. Dengan demikian, militer merupakan elemen pemisahan kekuasaan dalam sistem politik yang demokratis, yang ditandai dengan pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

2.      Militer berada di bawah kepemimpinan politik yang telah disahkan secara demokratis, dengan jabatan menteri pertahanan dipegang oleh sipil.

3.      Militer mengikuti pedoman politik yang digariskan.

4.      Militer patuh dan tunduk pada hukum.

5.      Militer dibatasi oleh tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh konstitusi; secara reguler menjaga keamanan eksternal negara (dari serangan atau ancaman dari luar) dan menjaga pertahanan negara. Dalam kasus-kasus tertentu dengan situasi dan batas-batas tertentu yang digariskan secara jelas. (Militer dapat dilibatkan) dalam upaya-upaya untuk menjaga keamanan internal negara dibawah komando polisi.

6.      Militer bersifat netral dalam politik.

7.      Militer tidak dibenarkan memiliki akses untuk memperoleh dukungan-dukungan keuangan diluar anggaran pendapatan dan belanja negara.

8.      Militer dikendalikan oleh parlemen, kepemimpinan politik, kekuasaan kehakiman, dan masyarakat sipil secara umum.

9.      Militer memiliki tanggung jawab yang jelas berdasarkan keahlian profesional yang dimilikinya dan dengan itu, memiliki harkat dan martabatnya.

Untuk menunjang prinsip-prinsip sebagaimana diutarakan di atas diperlukan prasyarat:

1.      Kerangka konstitusi; menetapkan nilai-nilai sosial (martabat manusia dan hak asasi manusia) dan pemerintah yang berdasarkan pada hukum, menetapkan  pemisahan kekuasaan (kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif), mendefinisikan peran dan tugas militer;

2.      Parlemen yang berfungsi; (dipilih melalui) pemilihan secara bebas, (bersifat) multi partai, (dan memiliki) substruktur-substruktur yang perlu (seperti panitia anggaran, panitia pertahanan, ombudsman parlemen);

3.      Pemerintahan sipil; dengan rantai komando (politik) yang jelas. Presiden, Menteri Pertahanan dan dengan menempatkan Kepala Pertahanan dibawah Menteri Pertahanan – di Jerman mata rantai Komando ini mulai dari Presiden ke Perdana Menteri, dan seterusnya;

4.      Kekuasan kehakiman yang mandiri; tanpa pengadilan pengadilan khusus yang berada di luar tanggungjawabnya (seperti pengadilan militer);

5.      Organisasi militer; yang terstruktur, terdidik, dan terpimpin sedemikian rupa sehingga tidak mencampuri atau membahayakan masyarakat sipil, tetapi dengan tetap mempertahankan efektivitas militer yang tinggi;

6.      Masyarakat sipil yang matang; yang bersatu di bawah ketentuan-ketentuan dasar konstitusi dan mengambil sikap pluralistik tetapi toleran dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada gilirannya memerlukan;

7.      Publik terdidik; yang bersedia berpartisipasi dalam kehidupan politik dan kehidupan bermasyarakat, mampu menyeimbangkan kebebasan individual dan kemandirian dengan komitmen terhadap kebaikan bersama (termasuk pertahanan), serta media yang bebas dan beragam;

8.      Elit militer dan elite politik yang kompeten

9.      Pemegang jabatan pada kantor-kantor publik (baik sipil maupun militer) yang memiliki kepercayaan diri, bersedia memenuhi kewajiban, memikul tanggung jawab, dan menerima pembatasan-pembatasan (maksudnya; pegawai negeri tidak perlu takut pada militer. Sebaliknya, personil militer hendaknya memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dengan bangga dalam batasan-batasan hukum yang diberikan).

Sementara beberapa hal pokok yang perlu ditempatkan dibawah kendali politik/parlemen adalah:

1. Hubungan sipil dan militer—integrasi militer ke dalam masyarakat;

2. Kerangka hukum, kesejahteraan sosial dan keamanan;

3. Gaya kepemimpinan, pelatihan dan pendidikan;

4. Kesiapan tempur.


[1] Jimly Asshiddiqie, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: 2005, hal. 10-11.

[2] M. Akil Mochtar, SH. MH., Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: 2005, hal.4.

[3] Ibid, hal. 4.

[4] Robert P Clark, Menguak Kekuasaan dan Politik Di Dunia Ketiga, (Jakarta: Penerbit Erlangga,1989) hal 155-156.

[5] Dietrich Genschel dalam Kontras, Politik Militer dalam Transisi demokrasi di Indonesia, Jakarta: 2003, hal. 20-22

SISTEM DEMOKRASI DALAM KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

November 24, 2011

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.        Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi dalam bernegara, yang kemudian hal tersebut dijabarkan dalam konstitusi negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945.

Dalam perkembangan sejarahnya, konstitusi Negara Republik Indonesia sempat mengalami pergantian berkali-kali. Perubahan-perubahan konstitusi tersebut, yaitu:

  1. UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensiel (“Semi-Parlementer”) yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.

  1. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya masing-masing.

  1. UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

Pada periode UUD Sementara 1950 ini, Indonesia memberlakukan sistem Demokrasi Parlementer, ada yang menyebutnya sebagai Demokrasi Liberal. Pada periode ini juga terjadi beberapa kali pergantian kabinet, yang mengakibatkan pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai dan golongan lebih memperhatikan kepentingannya masing-masing. Setelah sistem tersebut berjalan kurang lebih selama hampir 9 tahun, maka kemudian disadari bahwa UUD Sementara 1950 tidak cocok dengan kondisi negara Indonesia.

Akhirnya Presiden Soekarno pada saat itu menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pada tahun 1955, diadakan Pemilu untuk pertama kalinya di Indonesia untuk memilih anggota DPR dan anggota Konstituante. Konstituante dibentuk dengan tujuan untuk merumuskan dan membentuk UUD baru sebagai pengganti UUD Sementara 1950

  1. UUD 1945 (5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999)

Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.

Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, di antaranya:

  1. Masa Orde Baru (1966-1998)

Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat “sakral”, di antara melalui sejumlah peraturan:

  • Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
  • Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
  1. UUD 1945 Hasil Amandemen (19 Oktober 1999 – sekarang)

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

 

  1. B.        Rumusan Masalah

Melihat dari sejarah perubahan konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana di atas maka muncul pertanyaan: Apakah faktor politik yang berkembang pada suatu negara berpengaruh terhadap konstitusi negara yang bersangkutan ?

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A.        TERBENTUKNYA NEGARA

Untuk memulai pembahasan atas pertanyaan yang muncul, maka perlu untuk diketahui asal mula terbentuknya negara itu sendiri.

Negara terbentuk karena adanya kesatuan dari orang-orang yang bergabung dan bersatu dalam suatu kelompok yang disebut masyarakat, serta kemudian menundukkan diri atas kehendaknya sendiri kepada pemerintah/negara yang dibentuk oleh masyarakat tersebut, dengan tujuan untuk mengatur kehidupan orang-orang yang ada di dalam masyarakat tersebut.

Manusia pada dasarnya atau secara alamiah adalah bebas, sederajat dan merdeka. Tidak seorangpun yang dapat menempatkan dirinya dibawah kekuasaan politik orang lain tanpa persetujuan dirinya, yang dilakukan dengan cara membuat persetujuan dengan orang yang lain, untuk bergabung dan bersatu dalam suatu komunitas dengan maksud untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan kedamaian hidup, antara satu orang dengan orang yang lain, dalam suatu jaminan pemanfaatan harta benda mereka, dan mendapatkan perlindungan yang lebih besar terhadap ancaman dari pihak di luar komunitasnya.[1]

Bergabungnya seseorang dalam suatu komunitas masyarakat dalam suatu negara, karena awalnya berdasarkan sejarah, mereka masing-masing adalah sama dan sederajat yang kemudian bersepakat membentuk suatu negara. Masing-masing keturunan mereka kemudian seterusnya secara otomatis menundukkan dirinya di dalam negara dan tunduk pada aturan-aturan yang dibuat oleh negara.

Atas penundukan diri tersebut maka negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman dan gangguan dalam bentuk apapun, serta jaminan hidup kepada orang-orang yang menjadi warganya. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut maka negara kemudian membuat aturan-aturan, norma dan hukum. Tindakan negara tersebut bertujuan untuk mengatur tata kehidupan dan perilaku warganya, yang diikiuti dengan pemberian hukuman bagi warganya yang melanggar aturan-aturan dan hukum yang telah dibuat.

  1. B.        DEMOKRASI

Bentuk pemerintahan yang ideal dalam mengatur tata kehidupan dan perilaku warganya adalah demokrasi. Pengertian demokrasi berdasarkan literatur adalah pemerintahan oleh rakyat, merupakan pengartian yang paling dasar dan banyak digunakan secara luas.[2]

Paula Becker memberikan pengertian terhadap demokrasi adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, diawasi oleh rakyat, dan untuk dijalankan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.[3] Presiden Abraham Lincoln memberikan formulasi yang terkenal tentang demokrasi yaitu pemerintahan untuk rakyat, yaitu pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat.[4] István Orosz berdasarkan pada pernyataan Lijphart menyatakan demokrasi adalah suatu kerangka dimana berbagai hak asasi manusia dan hak sipil serta lembaga demokrasi berada.[5]

Hak asasi manusia (HAM) adalah kunci pokok dari demokrasi. HAM menjadi persyaratan paling pokok agar sistem demokrasi dapat berjalan dengan baik. Pembangunan dan perbaikan kondisi HAM dapat dimungkinkan apabila manusia hidup dalam suatu demokrasi, berdasarkan fakta bahwa hanya dengan sistem inilah masyarakat dapat menegakkan hukum yang berlaku dan mengawasi secara terbuka atas 3 kekuasaan: kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial[6]

Arend Lipjhart membagi demokrasi dalam 2 bentuk yaitu: Model Mayoritas (Westminster Model) dan Consensus model.[7]

Westminster model adalah sistem demokrasi yang diterapkan di Inggris. Istvan Orosz, memberikan perhatian utama pada sistem ini karena berdasarkan kenyataan Inggris tidak mempunyai konstitusi tertulis dan yang lebih terpenting lagi, sistem demokrasi tersebut dapat berjalan tanpa adanya suatu konstitusi yang tertulis. Hal tersebut menjadi mungkin karena semua faktor penting dari suatu demokrasi telah ada dalam westminster model.[8]

Inti dari westminster model adalah aturan mengenai mayoritas. Model ini dapat dilihat saat menjawab permasalahan pihak mana yang akan melaksanakan pemerintahan dan kepentingan kelompok yang akan lebih diutamakan apabila terjadi ketidaksepakatan, sehingga jawaban atas pertanyaan tersebut adalah kelompok mayoritas dalam masyarakat.[9]

Westminster model terdiri dari 9 elemen yang terdiri dari :[10]

  1. Konsentrasi berada pada kekuasaan eksekutif, kekuasaan kabinet dilaksanakan oleh satu partai.
  2. Kesatuan dalam kekuasaan dan dominasi yang dilakukan oleh kabinet.
  3. Sistem bikameral yang asimetrik.
  4. Sistem 2 partai.
  5. Sistem partai yang dimensional.
  6. Sistem pemilihan yang pluralistis.
  7. Sistem pemerintahan yang unitaris dan sentralistis.
  8. Konstitusi yang tidak tertulis dan kedaulatan parlemen.
  9. Sistem demokrasi yang eksklusif.

Istvan Orosz memberikan karakteristik secara signifikan atas westminster model sebagai berikut :[11]

  1. Di Inggris, sistem pemerintahan mayoritas dianggap mewakili kepentingan mayoritas rakyat. Dalam prakteknya, perdana menteri yang ditunjuk di parlemen berdasarkan suara terbanyak. Kandidat yang memenangkan pilihan terbanyak menjadi perdana menteri untuk mewakili para pemilih.
  2. Adanya sistem partai pemerintah. Partai yang mendapatkan kursi paling banyak di parlemen akan menjadi partai pemerintah dan partai inilah yang kemudian membentuk kabinet. Tidak dimungkinkan adanya koalisi karena sistem pemerintahan mayoritas.
  3. Pemilihan umum diadakan setiap 5 tahun sekali, meskipun perdana menteri dapat meminta diadakan lebih awal. Ini biasanya terjadi ketika pemerintah telah membuat suatu keputusan yang tidak populer dan mengakibatkan dia dipaksa mengundurkan diri.
  4. Hal yang paling penting dari sistem politik Ingris adalah kedaulatan parlemen. Parlemen mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Validitas dari peraturan yang dibuat oleh perlemen, sekali diberlakukan, tidak dapat digugat di pengadilan, karena tidak ada konstitusi tertulis.
  5. Kekuasaan pemerintahan terpusat pada pada house of commons yang mewakili suara mayoritas rakyat, yang artinya rakyat mempunyai kontrol secara tidak langsung terhadap parlemen. Ketika rakyat memilih dalam pemilu, mereka tidak hanya memilih anggota parlemen tetapi memilih program partai dan perdana menteri. Inilah satu-satunya jalan buat rakyat dalam mempengaruhi politik. Rakyat Inggris dapat menentukan kepentingan yang paling utama atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
  6. Kekuasaan eksekutif dan legislatif terpusat pada satu tangan yaitu pemerintah,
  7. Adanya sistem quasi dua partai yang bersifat satu dimensi. Sehingga program politik masing-masing partai secara garis besar berbeda dalam bidang ekonomi dan masalah sosial politik.
  8. Adanya sistem bikameral yang asimetris atau sistem 2 kamar. Kekuasaan legislatif hampir sepenuhnya berada di tangan House of Commons.

Soffian Effendi,[12] mengartikan Westminster model sebagai Sistem Parlementer, yang menurutnya tidak mengenal pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif. Sistem tersebut dibuat sebagai reaksi terhadap kekuasaan Raja. Terbentuknya pemerintahan parlementer diawali dengan berdirinya lembaga perwakilan rakyat (assembly) yang secara bertahap mengambil alih kekuasaan legislatif dari tangan Raja. Tetapi, kekuasaan eksekutif tetap berada pada Raja. Dalam perkembangan selanjutnya, kekuasaan eksekutif Raja mulai diserahkan kepada menteri-menteri yang diangkat dari antara anggota-anggota lembaga perwakilan rakyat. Karena para menteri harus bertanggungjawab kepada lembaga perwakilan rakyat, maka lambat laun kekuasaan lembaga perwakilan rakyat bertambah besar sehingga ditetapkan sebagai pemegang kedaulatan negara. Para menteri yang secara kolektif disebut Kabinet, harus betanggungjawab kepada lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai badan legislatif dan adalah bagian dari badan tersebut. Karena itu dalam sistem parlementer tidak ada seperation of power, tetapi yang ada adalah fusion of power antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan eksekutif. Dengan kata lain, sistem parlementer adalah sistem politik yang menggabungkan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif dalam suatu lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang bernama Parlemen. Pada sistem parlementer cabang eksekutif dipimpin oleh Kepala Negara, seorang Raja dalam negara monarki konstitusional atau seorang Presiden dalam republik, dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Kepala Pemerintahan ditunjuk oleh Kepala Negara dan para menteri diangkat oleh Kepala Negara atas usul Kepala Pemerintahan, Kabinet, yang terdiri dari Perdana Menteri dan para menteri, adalah lembaga kolektif, karena perdana menteri adalah orang yang pertama dari sesama (primus inter pares) sehingga tidak dapat memberhentikan seorang menteri. Tapi dalam kenyataannya perdana menteri selalu memilki kekuasaan yang lebih besar dari para menteri.

Perdana menteri dan para menteri biasanya adalah anggota parlemen dan secara kolektif bertanggungjawab kepada badan legislatif. Pemerintah atau kabinet secara politis bertanggungjawab kepada parlemen. Untuk menghindarkan kekuasaan legislatif yang terlalu besar atau diktatorial partai karena mayoritas partai yang terlalu besar, kepala pemerintahan dapat mengajukan usul kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen. Salah satu karakteristik utama sistem parlementer yang tidak dimiliki oleh sistem presidensial adalah kedudukan parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di atas badan perwakilan dan pemerintah (supremacy of parliament). Dalam sistem parlementer pemerintah tidak berada diatas badan perwakilan, dan sebaliknya badan perwakilan tidak lebih tinggi dari pemerintah.

Karena perdana menteri dan para anggota kabinet tidak dipilih langsung oleh rakyat, pemerintah parlementer hanya bertanggungjawab secara tidak langsung kepada pemilih. Karena itu, dalam pemerintahan parlementer tidak dikenal hubungan langsung antara rakyat dengan pemerintah. Hubungan itu hanya dilakukan melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat.

Parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang merupakan pusat kekuasaan dalam sistem politik harus selalu mengusahakan agar tercapai dinamika hubungan politik yang seimbang antara badan legislatif dan badan eksekutif.

 

Consensus model adalah aplikasi dari pengambilan keputusan secara konsensus yang merupakan salah satu proses pembentukan UU dalam demokrasi. Dicirikan oleh adanya struktur pengambilan keputusan yang melibatkan dan mengambil pendapat dalam skala yang luas, sebagai kebalikan dari sistem yang mengabaikan pendapat kaum minoritas oleh pendapat mayoritas yang memenangkan proses pemilihan.[13]

Consensus model dapat dideskripsikan dalam 8 elemen, sebagai berikut:[14]

  1. Adanya pembagian kekuasaan eksekutif: koalisi besar. Prinsip konsensus adalah mengajak seluruh partai utama untuk saling berbagi kekuasaan eksekutif dalam koalisi yang luas.
  2. Pemisahan kekuasaan, secara formal maupun informal. Pemisahan kekuasaan secara formal membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif menjadi lebih mandiri, dan hubungan diantara keduanya lebih seimbang daripada hubungan kabinet parlemen.
  3. Sistem bikameral yang seimbang dan perwakilan minoritas. Prinsip dasar dalam membentuk suatu badan pembuat UU menjadi bikameral daripada unikameral adalah untuk memberikan perwakilan yang bersifat khusus kepada kelompok minoritas tertentu dalam suatu majelis kedua atau dewan tinggi. Dua kondisi harus dipenuhi jika keterwakilan kelompok minoritas menjadi sangat penting. Dewan tinggi harus dipilih dari basis yang berbeda dari dewan rendah, dan harus mempunyai kekuasaan yang sebenarnya. Secara ideal, kekuasaannya sama besar dengan yang dimiliki oleh dewan rendah.
  4. Sistem multipartai.
  5. Sistem partai yang multidimensional.
  6. Sistem perwakilan secara proporsional. Tujuan dasar dari perwakilan proporsional adalah untuk membagi kursi di parlemen diantara partai-partai berdasarkan proporsi suara yang diperoleh.
  7. Federasi teritorial dan non teritorial serta desentralisasi. Federasi lebih banyak dikenal, tetapi bukan satu-satunya metode dalam pemberian otonomi kepada kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Dalam sistem federal. Semua kelompok dibagi berdasarkan kesatuan wilayah: negara bagian, propinsi dan sebagainya. Otonomi juga diberikan berdasarkan non teritorial, dan ini digunakan dalam masyarakat yang bersifat plural yang terdiri dari suku-suku/kaum yang tidak berkumpul dalam wilayah geografis yang sama.
  8. Konstitusi tertulis dan hak veto dari kelompok minoritas. Adanya satu konstitusi yang tertulis dalam bentuk sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan dasar dalam menjalankan pemerintahan. Konstitusi tertulis ini hanya dapat diubah oleh mayoritas khusus.

 

  1. C.        KONSTITUSI

Konstitusi menurut Philip Hood dan Jackson[15] adalah suatu bangunan aturan, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasan organ-organ negara dan yang mengatur hubungan-hubungan diantara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara.

Menurut Eric Barendt,[16] konstitusi mempunyai 2 arti:

  1. Konstitusi suatu negara adalah dokumen atau teks tertulis yang berisi uraian tentang kekuasan parlemen, pemerintah, pengadilan, dan lembaga nasional penting lainnya. Hampir semua negara mempunyai konstitusi jenis ini. Beberapa dari konstitusi tersebut juga memuat hak-hak dasar, seperti hak kebebasan untuk berbicara dan hak untuk mendapatkan proses persidangan yang adil. Ini adalah karakteristik dari dokumen konstitusi, utamanya menjamin hak-hak dasar, yang membatasi kekuasaan para pembuat UU dan pemerintah. Pada beberapa kasus mengenai pembatasan tersebut dilaksanakan oleh pengadilan. Keputusan mereka juga menjadi bagian utama dari aturan konstitusi. Terlebih lagi, ada beberapa prosedur khusus untuk melaksanakan amademen terhadap konstitusi. Dokumen konstitusi biasanya tidak dapat diubah melalui proses legislasi biasa.
  2. Kumpulan peraturan baik hukum maupun non hukum yang membentuk sistem pemerintahan, sebagai contoh, aturan hukum yang menguraikan kekuasaan dari para menteri, dan parlemen, serta mengatur hubungan diantara mereka. Aturan hukum diartikan dan diperintahkan oleh pengadilan, sedangkan aturan non hukum adalah kebiasaan atau konvensi yang berisi kewajiban, meskipun hal tersebut tidak dapat diperintahkan oleh para hakim.

Berdasarkan kamus Oxford Dictionary of Law,[17] maka konstitusi berarti peraturan-peraturan dan praktek-praktek yang menjabarkan susunan dan fungsi dari organ-organ pusat dan daerah dari pemerintah dalam suatu negara dan mengatur hubungan antara individu dan negara.

Konstitusi menurut Jimly Asshiddiqie,[18] merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Setiap negara modern pada saat ini pasti mempunyai konstitusi baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Jimly Asshiddiqie,[19] basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (concensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Kata kuncinya adalah konsensus atau ‘general agreement’. Jika kesepakatan itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (civil war) atau revolusi dapat terjadi.

Konsensus di zaman modern yang menjamin tegaknya konstitualisme, menurut William G. Andrews, bersandar pada tiga elemen:[20]

  1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama.
  2. Kesepakatan tentang “the rule of Law” sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara.
  3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan.

 

  1. D.        SISTEM DEMOKRASI DALAM KONSTITUSI INDONESIA

Indonesia setelah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi, saat ini memberlakukan kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 menggantikan UUD Sementara 1950.

UUD 1945 kemudian diamandemen sebanyak 4 kali. Hasil amandemen UUD 1945 adalah Indonesia menganut demokrasi dengan consensus model. Jika berdasarkan pada 9 elemen consensus model sebagaimana pendapat Arend Lipjhart, maka dapat dilihat sebagai berikut :

  1.  Adanya pembagian kekuasaan eksekutif. Pasal 4 sampai dengan 16 UUD 1945 mengatur tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Pasal 17 UUD 1945 mengatur tentang Kementerian Negara.[21]

Presiden RI saat ini yang berasal dari Partai Demokrat, membentuk Koalisi dengan beberapa partai antara lain dengan Partai Golkar, Partai Amanat Sosial, Partai Keadilan Sejahtera,  Partai Keadilan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan.[22] Penunjukan menteri-menteri negara sebagai pembantu presiden pun ditunjuk dari partai-partai koalisi pemerintah.[23]

  1. Pemisahan kekuasaan dalam UUD 1945 diatur sebagai berikut, kekuasaan legislatif berada di DPR sebagai pembentuk UU (Pasal 20 ayat (1)), [24] kekuasaan pemerintahan negara berada di tangan Presiden (Pasal 4 sampai dengan 17 UUD 1945).[25]
  2. Adanya lembaga DPR dan DPD dalam UUD 1945 menunjukkan adanya sistem bikameral. yang seimbang dan perwakilan minoritas. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum(Pasal 19 dan 22E ayat (3)) UUD 1945)[26] berdasarkan daerah-daerah pemilihan yang ditentukan oleh KPU, dan setiap calon anggota DPR berasal dari anggota partai-partai peserta pemilihan umum.[27] Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum[28] dan bersifat perseorangan (Pasal 22C ayat (1) dan 22E ayat (4) UUD 1945)[29] dengan memenuhi persyaratan tertentu.[30]
  3. Pemilu legislatif terakhir yang dilaksanakan di indonesia diikuti oleh 34 partai di tingkat nasional dan 6 partai lokal khusus untuk wilayah Aceh.[31] Hal tersebut menunjukkan adanya Sistem multipartai dan Sistem partai yang multidimensional di Indonesia.[32]
  4. Sistem pembagian kursi di DPR RI ditetapkan berdasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR di daerah pemilihan yang bersangkutan. Dari hasil penghitungan seluruh suara sah kemudian ditetapkan angka BPP DPR. Setelah ditetapkan angka BPP DPR dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga.[33]
  5. Indonesia dibagi atas daerah-daearah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagain urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerahdan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakanotonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (1), (2), (5), dan (6) UUD 1945).[34]
  6. Usul Perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Setiap usul perubahan harus diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR (pasal 37 UUD 1945).[35]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

Negara terbentuk karena adanya kesatuan dari orang-orang yang bergabung dan bersatu dalam suatu kelompok yang disebut masyarakat, serta kemudian menundukkan diri atas kehendaknya sendiri kepada pemerintah/negara yang dibentuk oleh masyarakat tersebut, dengan tujuan untuk mengatur kehidupan orang-orang yang ada di dalam masyarakat tersebut.

Bentuk pemerintahan negara yang ideal dalam mengatur tata kehidupan dan perilaku warganya adalah demokrasi. Demokrasi terbagi dalam 2 bentuk yaitu: Model Mayoritas (Westminster Model) dan Consensus model.

Konstitusi adalah suatu bangunan aturan, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasan organ-organ negara dan yang mengatur hubungan-hubungan diantara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara. Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 setelah mengalami amandemen sebanyak 4 kali kemudian menganut demokrasi dengan consensus model.

 

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Consensus Democracy, http://en.wikipedia.org/wiki/Consensus_democracy, diakses pada 26 Oktober 2011.

Daftar Partai politik Peserta Pemilu 2009, http://www.pemiluindonesia.com/pemilu-2009/daftar-partai-politik-peserta-pemilu-2009.html, diakses pada 26 Oktober 2011

István Orosz, The Westminster Model.

Jimly Ashiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme, (Jakarta: Kerjasama FH. UI, 2004)

John Locke, The Second Treatise of Civil Government (Adelaide: ebooks@Adelaide, 2010)

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010)

Oxford Dictionary of Law, Fifth Edition, (Oxford University Press, 2003)

Paula Becker, What is Democracy? (Antananarivo: KMF-CNOE & NOVA STELLA, 2008)

Pelembagaan Koalisi Partai, Aburizal Jabat Ketua Harian, http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=6927, diakses pada 26 Oktober 2011.

Satya Arinanto, Politik Hukum 1 (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001)

Susunan Kabinet Indonesia II Hasil reshufle, http://amriawan.blogspot.com/2011/10/susunan-kabinet-indonesia-bersatu-ii.html, diakses pada 26 Oktober 2011.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD.

 

 


[1] John Locke, The Second Treatise of Civil Government (Adelaide: ebooks@Adelaide, 2010) hal. 77. Menurut Locke, When any number of men have so consented to make one community or government, they are thereby presently incorporated, and make one body politic, wherein the majority have a right to act and conclude the rest. Selanjunya menurut Locke, For when any number of men have, by the consent of every individual, made a community, they have thereby made that community one body, with a power to act as one body, which is only by the will and determination of the majority: for that which acts any community, being only the consent of the individuals of it, and it being necessary to that which is one body to move one way; it is necessary the body should move that way whither the greater force carries it, which is the consent of the majority: or else it is impossible it should act or continue one body, one community, which the consent of every individual that united into it, agreed that it should; and so every one is bound by that consent to be concluded by the majority. And therefore we see, that in assemblies, impowered to act by positive laws, where no number is set by that positive law which impowers them, the act of the majority passes for the act of the whole, and of course determines, as having, by the law of nature and reason, the power of the whole. And thus every man, by consenting with others to make one body politic under one government, puts himself under an obligation, to every one of that society, to submit to the determination of the majority, and to be concluded by it; or else this original compact, whereby he with others incorporates into one society, would signify nothing, and be no compact, if he be left free, and under no other ties than he was in before in the state of nature. For what appearance would there be of any compact? what new engagement if he were no farther tied by any decrees of the society, than he himself thought fit, and did actually consent to? This would be still as great a liberty, as he himself had before his compact, or any one else in the state of nature hath, who may submit himself, and consent to any acts of it if he thinks fit.

[2] Arend Lijphart dalam Satya Arinanto, Politik Hukum 1 (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001) hal. 25.

[3] Paula Becker, What is Democracy? (Antananarivo: KMF-CNOE & NOVA STELLA, 2008) hal. 4. Paula Becker juga menyatakan Democracy, as a State form, is to be distinguished from monarchy, aristocracy and dictatorship.

[4] Arend Lijphart dalam Satya Arinanto, loc. cit.

[5] István Orosz, The Westminster Model, hal. 1.

[6] Paula Becker, op. cit., hal. 4-5. Paula Becker menyatakan: Moreover, human rights are only efficient when the State power is linked to an autonomy and independence right, and when all the individuals are treated on equal terms in front of this justice. In the same way, it is essential, in any democracy, to establish a clear separation of powers, so that the judiciary can be autonomous and independent. The result will be a triangular relation between Democracy, Human Rights and Separation of Powers, which thus represent interdependent elements.

[7] Arend Lijphart dalam Satya Arinanto, op. cit., hal. 27.

[8] István Orosz, loc. cit. Istvan Orosz selanjutnya menyatakan: The British have accepted this framework at their free will because of the traditions that they view as valuable. Thus, the system works based on common law (traditions and legal precedents) and on laws made by Parliament (statute laws).

[9] Arend Lijphart dalam Satya Arinanto, op. cit., hal. 28

[10] Ibid, hal. 29-33.

[11] Istvan Orosz, op. cit., hal. 1-7.

[12] Soffian Effendi, Sistem pemerintahan adalah Jati Diri Bangsa (Yogyakarta: 2005)

[13] Consensus Democracy, http://en.wikipedia.org/wiki/Consensus_democracy, diakses pada 26 Oktober 2011.

[14] Arend Lijphart dalam Satya Arinanto, op. cit., hal. 47-54.

[15] Philip Hood dan Jackson dalam Jimly Ashiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme, (Jakarta: Kerjasama FH. UI, 2004), hal. 16-17.

[16] Eric Barendt dalam Satya Arinanto, Politik Hukum 1 (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001) hal. 107.

[17] Oxford Dictionary of Law, Fifth Edition, (Oxford University Press, 2003), hal. 108. Constitution is the rules and practices that determine the composition and functions of the organs of central and local government in a state and regulate the relationship between individual and the state.

[18] Jimly Asshiddiqie, op. cit., hal. 19.

[19] Jimly Asshiddiqie, ibid.

[20] William G. Andrews dalam Jimly Ashiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme, (Jakarta: Kerjasama FH. UI, 2004), hal. 21.

[21] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010), hal. 87-97.

[22]Pelembagaan Koalisi Partai, Aburizal Jabat Ketua Harian, http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=6927, diakses pada 26 Oktober 2011.

[23] Susunan Kabinet Indonesia II Hasil reshufle, http://amriawan.blogspot.com/2011/10/susunan-kabinet-indonesia-bersatu-ii.html, diakses pada 26 Oktober 2011.

[24] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, op. cit., hal. 99-102.

[25] Ibid, hal. 87-97.

[26] Ibid, hal. 104.

[27] Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD.

[28] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, op. cit., hal. 102.

[30] Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD.

[31] Dafatar Partai politik Peserta Pemilu 2009, http://www.pemiluindonesia.com/pemilu-2009/daftar-partai-politik-peserta-pemilu-2009.html, diakses pada 26 Oktober 2011

[32] Lihat juga Pasal 315 dan 316 UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

[33] Lihat Pasal 202 sampai dengan 210 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

[34] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, op. cit., hal. 97-98.

[35] Ibid, hal 123-124.

TINJAUAN HUKUM PUTUSAN MA 2596K/PDT/2008 UJIAN NASIONAL

September 30, 2011

TINJAUAN HUKUM

ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 2596K/PDT/2008

ATAS

PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL

 

 

Dasar Hukum Tinjauan :

 

  1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil
  2. Putusan MA Nomor 04G/Hum/2004
  3. Putusan MA  Nomor 2596 K/PDT/2008

 

Kasus Posisi :

 

  1. Terdapat Putusan Uji materil MA Nomor 04G/Hum/2004 yang diajukan terhadap Kepmendiknas No. 153/U/2003 tentang Ujian Akhir Sekolah (UAN), yang menyatakan :
  • Menolak permohonan Hak Uji Materil dari para penggugat;

Salah satu pertimbangan para Hakim adalah bahwa UAN tidak bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahkan UN merupakan pelaksanaan UU Sisdiknas Pasal 35, Pasal 57, dan Pasal 58;

 

  1. Terdapat Putusan Kasasi MA Nomor 2596 K/PDT/2008 yang menyatakan :
  • Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, II. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. WAKIL KEPALA NEGARA, WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, M. JUSUF KALLA, III. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL BAMBANG SUDIBYO, dan IV. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL cq. KETUA BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAMBANG SOEHENDRO

 

  1. Putusan Kasasi MA tersebut memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 21 Mei 2007 dan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No.377/PDT/2007/PT.DKI tanggal 6 Desember 2007, yang amarnya sebagai berikut :

 

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Para Tergugat;;

 

DALAM PROVISI :

Menolak Provisi Para Penggugat;

 

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Subsidair Para Penggugat;

2. Menyatakan :

Tergugat I, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono;

Tergugat II, Negara Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Wakil Kepala Negara, Wakil Presiden Republik Indonesia, M. Yusuf Kalla;

Tergugat III, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Pendidikan Nasional cq. Bambang Sudibyo;

Tergugat IV, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Pendidikan Nasional cq. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, Bambang Soehendro;

Telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi manusia terhadap warga negaranya yang menjadi korban Ujian Nasional (UN) khususnya hak atas pendidikan dan hak-hak anak;

3. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan Pelaksanaan Ujian Nasional lebih lanjut;

4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik akibat penyelenggaran Ujian Nasional;

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

 

Tinjauan :

 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil maka Putusan MA Nomor 04G/Hum/2004 adalah hasil penilaian MA terhadap Kepmendiknas No. 153/U/2003 tentang Ujian Akhir Sekolah (UAN) terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, sehingga tidak menilai “apakah pelaksanaan UN telah menimbulkan kerugian atau tidak terhadap masyarakat atau pihak-pihak tertentu”;

 

Putusan Kasasi MA Nomor 2596 K/PDT/2008 yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal ini Pemerintah dan kemudian memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 21 Mei 2007 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.377/PDT/2007/PT.DKI tanggal 6 Desember 2007 telah berkekuatan hukum tetap dan sifatnya harus dilaksanakan meskipun ada upaya Peninjauan Kembali dari Pihak Tergugat cq. Pemerintah;

 

Putusan Kasasi MA yang memperkuat Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut secara jelas telah menyatakan bahwa Tergugat cq. Pemerintah telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum berkaitan dengan pelaksanaan Ujian Nasional karena Telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi manusia terhadap warga negaranya yang menjadi korban Ujian Nasional (UN) khususnya hak atas pendidikan dan hak-hak anak.

 

Konsekuensi bagi pihak yang telah dinyatakan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah harus melaksanakan suatu kewajiban tertentu atau memberikan ganti rugi dengan jumlah tertentu.

 

Akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut, MA memberikan perintah kepada Tergugat cq. Pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan Pelaksanaan Ujian Nasional lebih lanjut.

 

MA juga memerintahkan kepada Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik akibat penyelenggaran Ujian Nasional dan meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional.

 

 

Pertanyaan yang muncul :

 

  1. Berkaitan dengan adanya 2 Putusan MA yang berkaitan dengan Ujian Nasional maka putusan mana yang sebenarnya harus dipatuhi oleh Pemerintah ?

 

  1. Akibat hukum apa yang muncul jika Pemerintah menyatakan menolak melaksanakan Putusan MA Nomor 2596 K/PDT/2008 yang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 21 Mei 2007 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.377/PDT/2007/PT.DKI tanggal 6 Desember 2007 ?

 

  1. Bagaimana cara menilai perintah MA sudah dilaksanakan atau tidak oleh Pemerintah, terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia,langkah-langkah konkrit untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik akibat penyelenggaran Ujian Nasional, peninjauan kembali Sistem Pendidikan Nasional ?

 

 

 

 

 

Pemanggilan Pimpinan KPK oleh DPR RI

September 30, 2011

PENDAPAT HUKUM

TENTANG

PEMANGGILAN PIMPINAN KPK OLEH DPR RI

 

KASUS POSISI :

Pimpinan DPR RI memanggil KPK berkaitan dengan tidak berjalannya pembahasan RAPBN 2012 antara Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah sebagai akibat dipanggilnya Para Pimpinan Badan Anggaran oleh KPK berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan Dana PPID pada RAPBN 2011.

DASAR HUKUM :

UU NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

PENDAPAT HUKUM :

Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009, menyatakan DPR mempunyai fungsi:

a. legislasi;

b. anggaran; dan

c. pengawasan.

Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2009, menyatakan Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2009, menyatakan Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Pasal 72 UU Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan :

(1)   DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.

(2)   Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)   Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)   Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(5)   Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

Pasal 107 UU Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan:

(1) Badan Anggaran bertugas:

a.    membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;

b.    menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait;

c.     membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga;

d.    melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;

e.    membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan

f.     membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

(2)   Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi.

(3)   Anggota komisi dalam Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada komisi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka seharusnya pimpinan KPK harus memenuhi panggilan DPR RI. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan fungsi pengawasan DPR RI yang merupakan tugas representasi rakyat.

Jika pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum menolak untuk menghadiri pemanggilan maka dapat dikenakan panggilan paksa bahkan dapat disandera dengan menggunakan alat-alat kekuasaan negara (polisi).

KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA KEPADA BANK CENTURY DAPAT DIADILI

September 30, 2011

KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA KEPADA BANK CENTURY

DAPAT DIADILI

Terdapat 3 ukuran yang sifatnya kumulatif untuk menentukan suatu kebijakan telah melanggar pidana :

  1. Kebijakan tersebut dijadikan kesempatan/pintu masuk untuk melakukan tindak pidana;

Harus dibuktikan dengan asas kausalitas dimana antara kebijakan dan tindak pidana tersebut merupakan suatu rangkaian perbuatan.

Pada dasarnya kebijakan KSSK memberikan dana kepada Bank Century dan penggunaan dana tersebut oleh Bank Century adalah dua hal berbeda. Jika dapat dibuktikan bahwa kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century tersebut dimaksudkan untuk dibagi-bagi kepada pihak-pihak tertentu yang tidak berkaitan, maka antara kebijakan dan penyalahgunaan dana tersebut adalah suatu rangkaian tindak pidana. Kebijakan tersebut telah dijadikan kesempatan/pintu masuk untuk melakukan suatu tindak pidana.

  1. Dalam pengambilan tersebut terdapat aji mumpung/moral hazard.

Moral hazard berkaitan dengan sikap batin pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Teori yang digunakan adalah kesengajaan yang diobyektifkan. Moral hazard akan terlihat dari kesesuaian fakta-fakta yang muncul berdasarkan bukti yang valid.

Perubahan PBI oleh BI terkait persyaratan CAR untuk FPJP adalah untuk memuluskan proses pemberian dana ke Bank Century. Padahal faktanya pada saat itu, ada tiga bank yang dinyatakan gagal termasuk Bank Century tetapi “mengapa FPJP hanya diberikan kepada Bank Century ?”

  1. Kebijakan tersebut melanggar peraturan.

Peraturan tidak hanya mencakup UU tetapi juga peraturan perundang-undangan di bawah UU, termasuk peraturan yang dibuat pejabat publik atau lembaga negara. Kebijakan tersebut kaitannya dengan adanya kebebasan wewenang dalam pengambilan kebijakan yang kemudian disalahgunakan dan kemudian mengarah kepada tindak pidana korupsi (discretionary corruption).

KSSK saat melakukan kebijakan meluncurkan dana Rp. 6,7 Triliun kepada Bank Century telah melanggar Peraturan BI No. 10/26/PBI/2008, dimana berdasarkan peraturan tersebut Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) hanya diberikan kepada bank yang punya rasio kecukupan modal (CAR) minimal 8%, sedangkan CAR Bank Century hanya 2,35%. Pada 14 Nopember 2008, BI mengubah aturan persyaratan FPJP dari CAR 8% menjadi CAR Positif, tetapi saat dana tersebut dikucurkan, CAR Bank Century per 31 Oktober 2008 hanya minus 3,53%.

Jawaban Gugatan Pencemaran Lingkungan

September 30, 2011

Nomor        :

Perihal        : Jawaban Pertama Tergugat

Lampiran     : surat kuasa

Kepada yang terhormat,

Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten 

Cq. Ketua Majelis Hakim dalam perkara

No.

di

Dengan hormat,

Sehubungan surat gugatan penggugat tertanggal 6 Desember 2006, dengan ini Tergugat menyampaikan perihal tersebut di atas sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Mengenai Kompetensi Absolut

–      Bahwa isi gugatan Penggugat telah mencampuradukan antara perbuatan melanggar hukum (ONRECHMATIGEDAAD) yang masuk dalam ruang lingkup pengadilan negeri dengan perbuatan melanggar hukum (ONRECHTMATIGEOVERHEIDSDAAD) yang masuk dalam ruang lingkup pengadilan Tata Usaha Negara ke dalam satu surat gugatan a quo;

–      Bahwa perbuatan melanggar hukum yang tersebut dalam posita 09 baris terakhir yang berbunyi: “Bahwa sikap Turut Tergugat sedemikian adalah merupakan perbuatan melawan hukum “.Dalil tersebut jelas merupakan ONRECHTMATIGEOVERHEIDSDAAD;

–      Bahwa dengan berlakunya UU NO. 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UU NO. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata usaha Negara, maka perbuatan “Onrechtmatige overheidsdaad” atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah menjadi kewenangan peradilan dalam lingkup peradilan Tata Usaha Negara;

–      Bahwa gugatan perbuatan melanggar hukum terhadap pemerintah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan a quo adalah tidak tepat, sehingga gugatannya menjadi kabur (obscuur libel). Gugatan yang demikian semestinya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Mengenai Hinder-Ordonansi atau selanjutnya disingkat HO

–      Bahwa pihak yang mempunyai kewenangan berhak mengawasi (beschikkingsbevoegheid) apakah perbuatan Terggugat melanggar atau tidak terhadap ketentuan di dalam HO bukanlah Penggugat tetapi adalah pemerintah, dalam hal ini adalah Bupati Pasuruan Cq. Dinas Perijinan yang diajukan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini;

–      Bahwa sampai saat ini, Turut Tergugat tidak pernah memberikan teguran atau peringatan dalam bentuk apapun (lisan maupun Tertulis) kepada Tergugat berkenaan dengan tuduhan  pelanggaran yang dimaksud oleh Penggugat;

–      Bahwa dengan demikian, a contrario menurut hukum, Tergugat tidak dapat dianggap telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat;

–      Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat sepanjang menyebutkan persoalan mengenai HO adalah tidak tepat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena eksepsi tersebut mengenai kewenangan Pengadilan Negeri ( kewenangan absolute) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil agar menjatuhkan PUTUSAN SELA terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya.

  II. Dalam Pokok Perkara

  1. Bahwa hal-hal sebagaimana tersebut dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap terulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
  1. Bahwa status kepemilikan dan obyek dalam perkara ini tidak jelas:

1. status kepemilikan

–      Bahwa isi surat gugatan Penggugat yang mengklaim persil Nomor 0064, kelas A38 , luas 3555 m2 sebagaimana tersebut dalam SPPT NOP. 35.14.140.001.011-0012.0 dan persil Nomor 0068, kelas A38, Luas 1413m2 sebagaimana tersebut dalam SPPT NOP.35.14.140.001.011-0012.0 sebagai milik Penggugat adalah tidak dapat dipastikan atau tidak jelas, sebab menurut hukum SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)  bukan merupakan  bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi merupakan bukti penarikan/pembayaran pajak saja;

–      Dengan demikian SPPT tidak dapat dijadikan dasar sebagai bukti kepemilikan yang sah atas tanah dimaksud;

b.  obyek tanah

–    Bahwa obyek tanah yang disebut dalam gugatan Penggugat tidak jelas terletak dimana, sebab Penggugat tidak mencantumkan batas–batas kepemilikan tanahnya. Dengan Demikian sudah sepatutnya obyek tanah sebagaimana disebutkan Penggugat harus dinyatakan obscuur libel. Sehingga klaim kepemilikan atas tanah dimaksud patut diragukan;

–    Bahwa oleh karena Tergugat membantah seluruh dalil mengenai status kepemilikan dan obyek tanah tersebut, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai hal tersebut;

Bahwa apabila Penggugat tidak mampu membuktikan kedua hal (pada huruf a dan b) tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan  ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

  1. Bahwa tidak benar Tergugat telah mencemari lingkungan yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

–      Bahwa tidak benar tempat pembuangan limbah dialirkan ke bidang tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat, tetapi yang benar pembuangan air yang sudah tidak dapat dipakai lagi, yang berasal dari tempat Tergugat dialirkan melalui tanah yang  disewa oleh Tergugat ;

–      Bahwa tanah disekitar tempat Tergugat adalah tanah tegalan berupa berau (istilah yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk tanah tandus yang tidak digarap) dan sebagiannya adalah tanah garapan tadah hujan (tanah yang digarap hanya jika ada hujan saja /musim hujan);

–    Bahwa tanah yang bersebelahan dengan Tergugat saat ini dalam keadaan sebagai beikut:

sebelahUtara Tergugat saat ini ditanami padi

sebelahTimur Tergugat ditanami jagung dan berau

sebelah Selatan Tergugat berupa berau

sebelah Barat Tergugat ditanami Padi;

Sehingga tidak benar isi gugatan Penggugat dalam posita 02 jo. 04 yang menyebutkan tanah yang bersebelahan dengan tempat Tergugat tidak dapat digarap atau dimanfaatkan dan/atau mengakibatkan gagal panen;

–      Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat bertentangan dengan fakta yang ada di “lapangan” maka Tergugat mohon agar Pengadilan mempertimbangkan perlunya pemeriksaan on the spot ;

  1. Bahwa tidak benar Tergugat dituduh tidak menutup saluran sebagaimana yang dimaksud dalam posita 05 tersebut, sebab fakta yang terjadi di lapangan tidak ada saluran yang mengalir ke tanah penduduk, kecuali ke tanah yang disewa oleh Tergugat yang memang difungsikan untuk mengalirkan air yang tidak dapat dipakai lagi oleh Tergugat ;
  1. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan Tergugat yang melanggar hukum, maka Tergugat menolak seluruh ganti-rugi yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam isi gugatannya a quo baik materiil maupun imateriil;
  1. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang obscuur libel, ,maka sudah semestinya permohonan sita dan putusan serta merta yang diajukan dalam gugatan a quo merupakan tuntutan yang berlebihan dan mohon Pengadilan Negeri  untuk tidak mengabulkannya;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil melalui Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I . Dalam Eksepsi :

  1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Penggugat untuk sebagian atau seluruhnya dalam perkara ini;
  1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

  1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
  1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Surabaya , tgl       Januari 2007

Hormat kami,

Kuasa Hukum Tergugat:

SUDIYATMIKO ARIBOWO, S.H                

 

 

Transkrip Pembicaraan Kecurangan Pemilukada Jawa Timur

September 30, 2011

TRANSKIP PEMBICARAAN

HASIL REKAMAN SAKSI :

PEMBICARA 1 : SDR. EDY SUCIPTO

PEMBICARA 2 : SDR. MOH. NIZAR ZAHRO

KEPALA DESA PESANGGRAHAN KEC. KWANYAR

KABUPATEN BANGKALAN

 

ISI PEMBECIRAAN ;

 

 

Pembicara  1:      Hallo…

Pembicara  2:      Hallo ya mas..

Pembicara  1:      Suaranya kok kecil bun

Pembicara  2:      udah besar ini mas

Pembicara  1:      halo…

Pembicara  2:      halo halo

Pembicara  1:      ya..

Pembicara  2:      udah gede ini…

Pembicara  1:      oh ya gede ya…

Pembicara  2:      ya udah paling besar..

Pembicara  1:      oo ya…

Pembicara  2:      gitu ya….

Pembicara  1:      eh… ini lo…. Masalah .. saya ini kan. Pingin diajak ikut slametan ini kemenangan karsa ini lo….

Pembicara  2:      e… trus

Pembicara  1:      masak saya juga matian-matian ini melawan pak nyala kepaitan ya…dak

Pembicara  2:      ya sabar mas nanti jumat ke Surabaya besok nih

Pembicara  1:      ya endak gini kan kebetuan ada orang yang Tanya saya

Pembicara  2:      he eh

Pembicara  1:      yo opo kok iso kaji iku menang dadi kalah

Pembicara  2:      eh he…

Pembicara  1:      kita yang punya cerita itukan ada adik saya itu yang sutradaranya di bangkalan itu yang jelas

Pembicara  2:      mas aku aja yang telpon mas

Pembicara  1:      ya….

Pembicara  2:      saya aja yang telpon

Pembicara  1:      sayadah usah mas..

Pembicara  2:      he eh … terus terus…

Pembicara  1:      cerita aja sambil ngobrol saya makan sambel ini

Pembicara  2:      eh hehe(ketawa)

Pembicara  1:      nah.. ceritanya gitu

Pembicara  2:      he eh..

Pembicara  1:      kok iso bangkalan menang….

Pembicara  2:      he…

Pembicara  1:      madura yang lain menang hanya sumenep dengan ini sampang sama ini .. kok iso gitu lo..

Pembicara  2:      iya.

Pembicara  1:      critanyakan gitu

Pembicara  2:      he e he e trus…

Pembicara  1:      yang sebenarnya gimana ceritanya…saya bilang ajalah sopo intelektualnya disitu

Pembicara  2:      he he he (ketawa)

Pembicara  1:      itulah.. iku yo opo critane kok iso itu itu lo caranya

Pembicara  2:      trus sampean jawab gimana

 

Pembicara  1:      ya..dibuatnya saya nggak tau wong ini makanya saya kan diberitahukan untuk ini kan teman inikan kebetulan pendukung kaji lia…  ya nah terus bukan pendukung ini …

Pembicara  2:      karsa ?

Pembicara  1:      ya.. dimana yang dulu yang dulu juga … seperti sampean kan pendukung kaji sehigga bersentuhan dengan pak nyala

Pembicara  2:      he he…

Pembicara  1:      Mestinya sampean balik menangkan madura itu kan gitu

Pembicara  2:      iya…

Pembicara  1:      tapi critanya gimana gimana jane..

Pembicara  2:      eh em..

Pembicara  1:      TPS TPS iku di jojohi dewe ngunu iku yo opo iku…

Pembicara  2:      iya…

Pembicara  1:      dadi kemenangan mutlak itulo kan ..

Pembicara  2:      kan nol kan itu…

Pembicara  1:      bu khofifah itu mutlak di Bangkalan kan jebol .. amburadul itu

Pembicara  2:      amburadul (sambil ketawa).. pokoke daerah penentu itu memang madura lo pak…

Pembicara  1:      loh .. lah iya kan memang kenyataannya kan yang data nggak ada kok bisa menang itu lo .. lo itu kan

Pembicara  2:      he ha ha ha..

Pembicara  1:      yang jadi aneh itu kan itu

Pembicara  2:      (orang pertama ketawa) oreng meduro tak tak deteng nyocco tapi kok soaranah bedeh durema (orang madura tidak datang nyoblos, tapi suaranya ada… bagaimana) kan gitu lo pak yo..

Pembicara  1:      heh hehe… sampean crita..

Pembicara  2:      ya

Pembicara  1:      sampean cerita ke orangnya..

Pembicara  2:      ya endak berani cerita  wong yang pelakunya belum cerita

Pembicara  1:      hahaha e… yaa itu sudah dikondisikan dulu mas…

Pembicara  2:      kenapa mas..

Pembicara  1:      sudah dikondisikan dulu

Pembicara  2:      maksud saya dikondisikan lah iya sebelum anu itu sebelum coblosan itu sudah dicoblosi gitu maksudnya..

Pembicara  1:      iya.. jadi kan makanya saya ngomong untuk madura itukan ada tiga komponen

Pembicara  2:      Iya

Pembicara  1:      ada namanya kepala desa yang karismanya melebihi kiayi

Pembicara  2:      ya ya jelas kepala desa ……

Pembicara  1:      he’ e….ada kepala desa yang separo karismanya sama dengan kiayi dengan blaperan

Pembicara  2:      ya .. ya ya..

Pembicara  1:      ada kepala desa ndak payu sama sekali

Pembicara  2:      ya …

Pembicara  1:      la dari tiga perempat kepala desa itu memang kepala desa dimadura itu sangat vital sekali , dia bisa mempengaruhi masa…

Pembicara  2:      ya endak cuman gini lo mas yang jadi saya itu juga heran itu lo artinya khususnya inikan untuk peta ya Sampang  kalah mutlak,

Pembicara  1:      he eh..

Pembicara  2:      Bangkalan kalah mutlak,

Pembicara  1:      he he

Pembicara  2:      Sumenep menang lah ini saya ini kan ..namanya teman itu sampean kok bisa mengarahkan seperti itu dengan dua kabupaten ini sayakan termasuk katakana punya teman ini pake  ilmu yang mana..

 

Pembicara  1:      ah ha… saya ngomong awal waktu semua komponen waktu itu kita kumpul jadi H min tujuh saya kumpulkan teman teman itu disuatu tempat saya berbicara

Pembicara  2:      ya.

Pembicara  1:      ini kalau kita menjadikan gubernur yang namanya khofifah maka ini sama halnya kita akan menjadikan raja untuk dua raja…dijadikan ratu untuk dua raja

Pembicara  2:      Trus inilo mas ada yang heran coba saya inikan kok saking kompaknya dikomando ya sampe ada ..yang dapat nol itu critanya gimana..

Pembicara  1:      ya itu…didesa by pajung itu namanya desa lo pajung bukan hal bukan hal yang ..yang apa itu … biasa seperti pak Hedi…

Pembicara  2:      ditempatnya pak Abdul Manab itu lo by pajung ..by pajung sama…

Pembicara  1:      Itu gini lo pak edi… mulai jamannya pak harto sudah kayak gitu lo pak edi…

Pembicara  2:      Tahu tahu saya mas.. saya 2004 berkiprah dengan sampean kan gitukan Cuma yang heran kenapa masio setung kan mestinya ada kok bisa nol itu lo…

Pembicara  1:      he he he.. saya yakin kalau mau diulang kembali khususe by bajung misalkan mau diangkat ke MK diulang kembali hasilnya sama mas…hasilnya saya yakin seperti itu percaya kalau saya… mau dari mabes turun mau dari jawa timur turun mau jin  mau malaikat selain Allah … ya turun hasilnya sama mas kaya gitu

Pembicara  2:      ya.. trus…besok kan ada dua tempat yang kosong itu mas

Pembicara  1:      eh em

Pembicara  2:      by pajung sama mana itu lo…

Pembicara  1:      eh em

Pembicara  2:      ya itu kosong saya mikir wah ini saking mandinya ini adik saya yang ganteng ini untuk mempengaruhi …

Pembicara  1:      Saya ngomong gini.. diteman teman ngomong gini sudah kalau nanti ada pemilihan ulang kita buktikan lagi ke Nyala dengan Ali Badri … hasilnya harus sama. Kalau mau diulang misalkan oleh MK diulang khusus by pajung dengan ini diulang lagi hasilnya seperti itu pak edi .. percaya ke saya

Pembicara  2:      Tapi ndak mungkin diulang mas karena ini nanti kelihatannya ada ….kelihatan bentrok besar ini kalau …. Kelihatannya endak menang jadi kalah inilo walaupun keputusannya MK perang ini nanti

 

Pembicara  1:      Iya

Pembicara  2:      dek mana ini nanti

Pembicara  1:      ya enggak pa pa lah peranglah biar enak lah, sampean dengan saya biar makan mak pak.. ya. e..

Pembicara  2:      Saya ini harus dikubu mana nih wong kemarin juga …ini tak tolak…

Pembicara  1:      Sekarang ke Karsa besok ke Kaji selang ke Karsa selang ke Kaji kan nggak papa

Pembicara  2:      wah jangan mas

Pembicara  1:      (sambil ketawa) Oh itu ya.. ya ikut saya aja di Karsa aja ya….

Pembicara  2:      Identitas itu satu karena ini nanti kemungkinan besar …

Pembicara  1:      eh em…

Pembicara  2:      Kalau andai kata ini ya..andai kata..

Pembicara  1:      eh em..

Pembicara  2:      pertama kan Kaji menang, ini ini kita ulasan untuk 2009

Pembicara  1:      ya… ya..

Pembicara  2:      Kaji menang akhirnya kalah yang jelas kalau kita sih tahu mungkin ada kecurangan lah ya…

Pembicara  1:      Ya ya…

Pembicara  2:      Kecurangan itu untuk memenangkan Karsa kan gitu

 

Pembicara  1:      yaya

Pembicara  2:      ini nanti kalau ke MK ini ganti Karsa yang menang bagaimana kira-kira… ee…apa kaji yang menang…

Pembicara  1:      Ginilo mas Edi ya… prodiksi politik saya MK itu Makhfud MD…. Makhfud MD itu asal orang Sampang pak.. dia sangat dekat sekali dengan boss saya bapak Fuad Amin. Sungguh sangat ironis sekali kalau pak Makhfud MD ini membatalkan kemenangan Karsa, saya yakin dengan filing politik saya Bos saya Ki Fuad ini sudah jitu filing politiknya … saya yakin tetap dimenangkan Karsa. Kalaupun diulang itu hanya TPS TPS yang tidak mempengaruhi…

Pembicara  2:      Oh berani ya kalau umpama diulang gitu berani mas…

Pembicara  1:      Berani… berani mas…

Pembicara  2:      Taruhannya apa kalau berani umpama nanti terbalik gitu saya ini kan eman kalau Karsa ini nanti jadi kalah.. Cuman inilo mas saya sendiri kan dengan peristiwa ini nanti digabungkan dengan 2009 saya ini yang heran itu sampai ada dua tempat ini yang nol di by pajung labun manab itu ya……

Pembicara  1:      (ketawa) iya haha

Pembicara  2:      lapbun manab itu kira kira kenal saya enggak…

Pembicara  1:      kayaknya beliau sedang sakit Mas Edi

Pembicara  2:      Tujuh tempat ya yang nol dimadura dibangkalan tujuh tempat ya…

Pembicara  1:      Tujuh Tempat…

Pembicara  2:      mana aja itu mas…

Pembicara  1:      yang saya tahu by pajung… ada lagi … alas kokon.. enggak tahu saya data valitnya enggak tahu…

Pembicara  2:      Alas kokon… tujuh tempat kalau enggak salah saya…

Pembicara  1:      iya … iya…

Pembicara  2:      Nanti 2009 dimainkan gitu aja mas…saya tak modal madura dari kamal sampai lo gulu itu dimainkan gitu aja untuk pil pres ya…

Pembicara  1:      iya lah…seperti dulu dulu lah…lah sekarang Kajinya nangis mas….

Pembicara  2:      loh ini kelihatannya semua mau bunuh diri nih…

Pembicara  1:      hahaha turun cepat-cepat pa edi…

Pembicara  2:      termasuk saya sudah diundang kiai Masykur diajak bunuh diri..kalau kiai Masykur kan kiai saya lama ya…

Pembicara  1:      ya ya ya…

Pembicara  2:      saya di bel waduh ini sudah nasib kiai… kalau mau bunuh diri marilah sama sama saya juga sudah …posisi ya nggak ke utara nggak keselatan .. ini nunggu pil pres saja nanti … mungkin mas prabowo kan jelas kalau bisa nyalon ya kita dukung anu gini ya saya malah ngomong gitu

Pembicara  1:      Ya… tapikan Karsa ini di Backup SBY lo mas

Pembicara  2:      ya… ya iya sih di backup SBY karena Demokratnya kan sampai anaknya opo turun si…..

Pembicara  1:      iya Widi Baskoro itu…

Pembicara  2:      Cuman inilo kalau kembali mas ya masalah lain  nanti  MK ini lo saya ini kan sampean kan lebih jelas… ki fuad amin juga sudah membackup sampean untuk segala katakanlah perjuangan ya… artinya sudah OK…kecurangan dimainkan sampean sebagai apa ya… sutradaranya yang dibackup beliau Kiai Fuad Amin dengan hubungannya kesana kemari ini ya itu intinya nanti trus kalau terjadi datelock di Jakarta inilo trus gimana apa upaya kita… apa perang aja sama orangnya Kaji ini..

Pembicara  1:      Bukan… ginilo simpel aja … sekarang beda suara 67 ribu seumpama kan…. Yang dipermsalahkan berapa ribu oleh khofifah anggalah 10 desa seumpama… 10 desa saya kalikan 5 ribu seumpama kan hanya 50 ribu mas…

Pembicara  2:      Trus ini dengan Karsa ini kan berarti pak SBY ikut ikut full berarti yo..

Pembicara  1:      oh full mas… full mas…

Pembicara  2:      full ya..

Pembicara  1:      Full Mas… yang bertengkar diatas kan taufik kemas dengan SBY mas…

Pembicara  2:      Oh ya… ya..

Pembicara  1:      kemarin itu orang-orang ketua-ketua yang kualisi khofifah itu dikumpulkan oleh Taufik Kemas

Pembicara  2:      ya.. ya… termasuk itu ya.. pramono anung trus…

Pembicara  1:      dikumpulkan ….saya ngomong …tenang aja kata teman-teman sudahlah pengamat politik itu suruh belajar banyak ke orang Madura … orang madura itu jual sate… ya..biar gimana kalau habis dimakan masak dibuang gitulo…hahaha

Pembicara  2:      nggak ini ngantisipasi iki mas waktunya kan ndak panjang ya…

Pembicara  1:      Ya..

Pembicara  2:      saya baca dikoran… hari senin itu digelar sidang … nanti klu sidang ini kira kira Kaji menang lagi … apa komandonya kiai fuad ke sampean termasuk nanti apa saya diajak untuk perang

Pembicara  1:      enggak…. Gini… kalau analisis hukum saya sebagai orang hukum orang itu mempunyai goal perkara … orang goal perkara dia punya bukti-bukti.. pertama dalam pemilu bukti yang paling valit adalah form C2… nah sekarang kalau C2 sudah di teken oleh saksi Kaji dari tingkat PPS tingkat PPK sampai kabupaten … MK mau ngomong apa mas….

Pembicara  2:      ya iya sih… cuman .. cuman kan meraka berani nuntut itukan ada bukti mas….

Pembicara  1:      ya… buktinya… buktinya apa mas….

Pembicara  2:      yang jelas … kalau mungkin diBangkalan sudah dikondisikan di jojohi sendiri itu kan mutlak tidak bisa dilihat buktinya kan… artinya kaya sampang .. kayak ini.. tapi kalau yang seperti di sumenep sama pamekasan ..kan lain critanya kan begitu..

1;                        Ha… critanya gimana Pamekasan dan sumenep

Pembicara  2:      Ndak artinya untuk pengkondisianya itulo setingnya itukan yang mutlak bagus itukan di Bangkalan sama Sampang kan..

Pembicara  1:      Ya…

Pembicara  2:      Itulo umpama nanti itu terjadi datelock disana dibuka anu ini terjadi …

Pembicara  1:      ya enggak apa apa…

Pembicara  2:      Ganti arahnya keot berarti ..

Pembicara  1:      jelas mas

Pembicara  2:      perang ya…

Pembicara  1:      perang itu mas…

Pembicara  2:      o… ya… termasuk ..makanya inikan ki Fuad ini juga sebagai komandan jawatimur ini katanya sampean kan….. Jawa timur ini kan apa katanya ki Fuad kan gitu….

Pembicara  1:      Iya…

Pembicara  2:      Komandannya Ki Fuad terus komandan bawahnya kan sampean gitulo mas…

Pembicara  1:      hehehe… prajurit….

Pembicara  2:      Prajurit…la saya kan kurir lah enggak pa pa yang penting … tapi selama ini … sampean juga …..dengan pak SBY ni mestinya dapat banyak Pese ini… mana saya …

Pembicara  1:      mana belum… belum mas…

Pembicara  2:      Lo belum kapan kapan … wong sudah menang kok belum nih ….

Pembicara  1:      lo kan menunggu penetapan KPU Pleno…

Pembicara  2:      oo… tapi klu menang sampean oleh pesean nih ya….

Pembicara  1:      ya… walaupun enggak dapat banyak saya kan ditolong kepentingan saya nanti mas….

Pembicara  2:      nah saya ini kan narik bagian nih…..

Pembicara  1:      ya… nantilah kalau …

Pembicara  2:      Kirain.. kalau nanti-nanti repot nih… pas Lopa…

 

 

Pembicara  1:      Bener … belum jelas ke kita-kita ini..

Pembicara  2:      Jadi positif ini ya sudah ….seperti itu ya mainnya Bangkalan itu…biar kapok dicurangi ya masa bodoh mati matilah Kaji kan gitu….

Pembicara  1:      mau ngomong keadilan mau ngomong kecurangan kasep mas….

Pembicara  2:      Lo ya iya kan memang itu blankonya dijojohi Karsa yo wis sah memang mas sapa yang … malaikat tidak bisa mebuktikan…..

Pembicara  1:      hahahahaha

Pembicara  2:      Saya ingat wah actor intelektualnya ini ya.. wong yang ganteng dia….apa lagi dibackup Fuad

Pembicara  1:      Iya…

Pembicara  2:      Ki Fuad itu ya… juga keluar duit banyak kelihatannya….untuk anak-anak kemarin apa itu

Pembicara  1:      Iya sebagai … sebagai itulah wong anak politik mas….kalau ki fuad anaknya… ayah fuad itu cucunya saifuna Holil…orang kan sama-sama tahu mas…

Pembicara  2:      Iya….

Pembicara  1:      Guru ini sampai di….disentuh kulitnya gimana rasanya orang madura… kan gitu…

Pembicara  2:      Duitnya keluar banyak tapi dapatnya darimana itu mas….apa dari SBY itu…

Pembicara  1:      Enggak tahu mas…. Saya enggak tahu….

Pembicara  2:      lo .. katanya sampean wah pesenya dari Bupati….lah saya ini kan perlu didaftarkan dapat gitulo mas…

Pembicara  1:      ya… spontanitas saja kita… merapat-merapat gitu….urusan politik kelas tingginya saya enggak tahu urusan berilaulah

Pembicara  2:      Cuman ini sekedar intermeso yo mas….seperti ki Fuad itukan kan juga saya kagum sudah keluar duit dapatnya nanti belum…mau ngasih saya nanti ya… anehnya kabar burung ini .. Karwo itu katanya anaknya PKI Mas…kok bisanya pak kiai Fuad bela anak PKI itulo mas…nah saya kan agak agak sedikit tersentuh juga itu karena….saya dulu dipecat dari militer itu diduga  menantu PKI kan gitu ini kan sakit gitu lo…

Pembicara  1:      Kalau saya yakin, memang pak Karwo itu anggaplah anak PKI … saya yakin.. tapi yang lebih… lebih hati kecil saya ini .. lo wong pak Karwo dibawa Pak Imam ke SBY

Pembicara  2:      Ya…

Pembicara  1:      Ya k an….yang bawa pak Karwo kan pak Imam… ya mestinya kalau memang Karwo itu memang anaknya PKI enggak kenapa kita habisi waktu dulu kenapa oleh democrat dicalonkan kan gitu….

Pembicara  2:      Ya… karena SBY kan butuh dukungan nanti mas….

Pembicara  1:      klu saya harap anu kalau politik saya simpel aja mas edi… karwo jadi gubernur 6 bulan aja enggak usah banyak-banyaklah…

Pembicara  2:      6 bulan….

Pembicara  1:      ya ganti gus ipul gitu ajalah….

Pembicara  2:      opo mau pak karwonya….

Pembicara  1:      ya kalau kasusnya sudah numpuk….

Pembicara  2:      o… gitu ya… ooo maksud sampean kalau terbongkar gitu….

Pembicara  1:      anggaplah gitulah-gitulah… dia jadi sekda…

Pembicara  2:      wakil gubernurnya saya berarti….

Pembicara  1:      ha… ya….

Pembicara  2:      hahaha

Pembicara  1:      ya jadi gubernur 6 bulan saja …habis itu kena kasus…sehubungan dengan kena kasus sekda inilah inilah itulah KPK lah dan lain-lain habis itu kena kasus.. ipul naik kan itukan mas…

Pembicara  2:      ya…. Gus ipul ditunjuk lagi

Pembicara  1:      Kalau saya jujur pikirannya kayak gitulah

Pembicara  2:      ya ya… OK lah… trus perjuangan ini dilanjutkan kapan bisa … ini  2009 lah atau nunggu nunggu perta pora perayaan .. setelah MK ya….

Pembicara  1:      ya… setelah MK mas…

Pembicara  2:      Tapi salam saya nanti kepada mertua ini ya… saya belum bisa kesana ni kekebun mojo ni…

Pembicara  1:      ya…

Pembicara  2:      ok pak edi enggeh Assalam…

Pembicara  1:      Wa’alaikum Salam

 

Press Release Saat Penghitungan Ulang Pemilukada Jawa Timur

September 30, 2011

Press Release

 

Suara Kaji di 7 TPS tidak Lazim

 

Pelaksanaan penghitungan ulang Pemilukada Jawa Timur putaran ke-2 kembali diwarnai persoalan yaitu ketidaklaziman perolehan suara Kaji di 7 TPS. Disana, Kaji hanya mendapat maksimal 1 suara. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan Tim Ka-Ji dan tidak logis.

 

Padahal dalam sidang Mahkamah Konstitusi terdahulu, persoalan ini menjadi salah satu hal yang diajukan sebagai bahan gugatan tim Kaji ke Mahkamah Konstitusi. Harapannya, prosedur penghitungan ulang lebih bersifat teliti, cermat dan prosedural karena dengan diperintahkannya KPUD Jatim untuk menggelar penghitungan ulang di kabupaten Pamekasan untuk membuktikan bahwa penghitungan suara pada putaran ke-2 tidak sesuai ketentuan yang berlaku, yang berakibat pihak Kaji dirugikan.

 

Ke-7 TPS tersebut adalah :

  1. Kecamatan Palengaan Desa Panaan TPS 7 (Kaji 0 Karsa 579), TPS 8 (Kaji 0 Karsa 379)
  2. Kec. Pegantenan   Desa Tanjung TPS 9 (Kaji 1 Karsa 282)
  3. Kec. Batumarmar Desa Bujurbarat TPS 18 (Kaji 0 Karsa 310),

Desa Pangerman TPS 3 (Kaji 1 Karsa 282)

Desa Bangsereh TPS 8 (Kaji 1 Karsa 268)

Desa Ponjanan Timur TPS 1 (Kaji 1 Karsa 465)

 

Hal itulah yang mendasari Tim Kaji mempermasalahkan SK KPUD Jatim No 32/2008 yang ternyata tidak sesuai dengan praktek di lapangan. Dimana di semua TPS di Kabupaten Pamekasan, saksi Kaji tidak mendapatkan Model C-1 KWK, melainkan hanya lampirannya saja. Begitu juga di PPK, saksi Kaji tidak mendapatkan Model DA-1 KWK, melainkan hanya lampirannya saja.

 

Dengan tidak diterimanya C-1 KWK oleh saksi kaji berakibat jumlah pemilih hadir di TPS, jumlah surat suara terpakai maupun dengan jumlah surat suara sisa/tidak terpakai tidak dapat diketahui.

 

Jadi tidak hanya DPT yang harus dibuka, melainkan secara prinsip form C-1 KWK itulah yang harus disampaikan secara transparan/terbuka.

 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Tim Kaji akan melaporkan temuan tersebut ke Panwaskab Pamekasan, Panwas Jawa Timur dan KPU Pusat. Apabila setelah dikaji, ditemukan unsur pidana maka Tim Kaji akan menindaklanjuti secara hukum.

 

Tim Kuasa Hukum Kaji;

  1. Sudiyatmiko Aribowo, S.H
  2. Andy Firasadi, S.H
  3. Anthony L. J. Ratag, S.H
  4. Amir Burhannudin, S.H.