KONTROVERSI PENETAPAN KURSI DPR RI TAHAP KEDUA PEMILU 2009 PASCA PUTUSAN MA DAN MK

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.        Latar Belakang

Bentuk pemerintahan yang ideal dalam mengatur tata kehidupan dan perilaku warganya adalah demokrasi. Pengertian demokrasi berdasarkan literatur adalah pemerintahan oleh rakyat, merupakan pengartian yang paling dasar dan banyak digunakan secara luas.[1]

Paula Becker memberikan pengertian terhadap demokrasi adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, diawasi oleh rakyat, dan untuk dijalankan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.[2] Presiden Abraham Lincoln memberikan formulasi yang terkenal tentang demokrasi yaitu pemerintahan untuk rakyat, yaitu pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat.[3] István Orosz berdasarkan pada pernyataan Lijphart menyatakan demokrasi adalah suatu kerangka dimana berbagai hak asasi manusia dan hak sipil serta lembaga demokrasi berada.[4]

Paham demokrasi atau disebut juga paham kedaulatan rakyat, menekankan rakyat sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Bentuk dan warna penyelenggaraan pemerintahan juga ditentukan ditentukan oleh rakyat. Tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan penyelenggaraan pemerintahan juga ditentukan oleh rakyat.

Kedaulatan rakyat pada kenyataannya tidak dapat dijalankan secara penuh, meskipun pada negara yang jumlah rakyatnya sedikit dengan luas wilayah yang tidak begitu besar, mengumpulkan pendapat rakyat satu per satu untuk menentukan sesuatu hal atau menentukan jalannya pemerintahan ternyata bukan pekerjaan yang mudah. Pelaksanaan kedaulatan rakyat pada saat ini dihadapkan pada perkembangan tingkat kehidupan rakyat yang begitu kompleks dan dinamis, tingkat spesialisasi sektor pekerjaan yang beragam dan ketidakmerataan tingkat pendidikan rakyat.

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, membuat kedaulatan rakyat tidak dapat dilaksanakan secara murni sebagaimana maksud awal munculnya kedaulatan rakyat. Karena keadaan tersebut maka muncullah kehendak bersama agar kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui sistem perwakilan (representation).

Sistem tersebut, ada yang demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Di dalam sistem tersebut yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah para wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat, atau biasa disebut parlemen. Para wakil rakyat inilah yang mewakili rakyat dalam hal menentukan bentuk, dan warna penyelenggaraan pemerintahan, serta tujuan yang hendak dicapai oleh negara.

Sebagai perwakilan dari rakyat maka para wakil rakyat tersebut hendaknya juga ditentukan dan dipilih oleh rakyat itu sendiri. Penentuan dan pemilihan wakil rakyat tersebut disebut sebagai pemilihan umum (Pemilu). Pemilu adalah cara rakyat untuk memilih wakil-wakilnya secara demokratis. Dalam negara demokratis, salah satu ciri pentingnya adalah penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.

Pemilu yang diadakan secara berkala tersebut, diikuti oleh calon-calon yang dapat berasal dari lembaga tertentu atau perseorangan. Lembaga tertentu tersebut adalah partai politik. Partai politik adalah lembaga yang dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Tujuan tersebut dapat berupa pengambilan kekuasaan, rekrutmen atau komunikasi politik. Partai politik sangat berkaitan erat dengan kegiatan Pemilu, sehingga partai politik menjadi pilar penting dalam pelaksanaan demokrasi perwakilan.

Pemilu menjadi penting dilaksanakan secara teratur dalam jangka waktu tertentu, untuk menjamin terjadinya pergantian kekuasaan, baik di kekuasaan eksekutif maupun legislatif dapat berjalan secara teratur dan demokratis.

Mekanisme pemilu menjadi sangat penting untuk menjamin hal-hal tersebut di atas. Dengan adanya mekanisme pemilu maka sistem demokrasi dapat berjalan secara teratur dan tujuan yang ingin dicapai oleh rakyat dapat tercapai. Mekanisme tersebut harus mampu memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk turut menentukan kebijakan pemerintah dan negara, baik yang sudah pernah memilih atau yang baru memilih untuk dapat mempergunakan kesempatan tersebut secara teratur dalam waktu-waktu tertentu. Waktu-waktu tertentu tersebut, ada yang menentukan setiap empat atau lima tahun sekali.

Hak asasi warganegara juga disalurkan melalui sarana pemilu. Pemerintah wajib untuk menyelenggarakan pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan, untuk menjamin tersalurkannya hak asasi warganegara tersebut. Semua aspek penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan sesuai yang diinginkan oleh rakyat, jika tidak, maka pemerintah dianggap tidak melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemerintah tidak boleh menunda, memperlambat pelaksanaan tanpa persetujuan para wakil rakyat, apalagi tidak melaksanakan atau menyelenggarakan pemilu.

Pemilu diperlukan untuk menjamin kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, dalam hal ini legalitas dan legitimasi pemerintah dijamin melalui pemilu. Legalitas berkaitan dengan pemerintah terbentuk berdasarkan konstitusi dan ketentuan-ketentuan hukum, legitimasi berkaitan dengan pemerintah mendapatkan kepercayaan tanpa ada keraguan dari rakyat.

Menurut Jimly Ashiddiqie, ada 4 tujuan penyelenggaraan pemilu, yaitu:[5]

  1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
  2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
  3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
  4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Pergantian pejabat menjadi salah satu tujuan pemilu karena kemampuan seseorang yang menjabat adalah terbatas, karena jabatan adalah amanah yang berupa beban tanggung jawab, bukan hak yang dinikmati selamanya. Oleh karena itu setiap jabatan mempunyai batas waktu yang sifatnya pasti. Pergantian jabatan yang sifatnya dinamis untuk mencegah kekuasaan yang tanpa batas dan mencegah kesewenang-wenangan bagi yang menjabat.

Di indonesia, pemilu selain memilih wakil-wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD, juga memilih pemimpin pemerintahan (eksekutif) yaitu memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Tujuan pemilu untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan hak-hak asasi warga negara berkaitan dengan rakyat yang harus mengambil keputusan melalui perantaraan wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Hak rakyat yang mendasar (fundamental) yaitu hak politik dijalankan secara benar menutur UUD untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara.

Pemilu juga menunjukkan tingkat dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap para wakil rakyat dan pejabat pemerintahan. Partai politik juga dapat memanfaatkan hasil pemilu untuk seberapa besar tingkat dukungan dan kepercayaan rakyat kepada partai politik yang bersangkutan. Melalui hasil pemilu dapat terlihat pula keinginan rakyat yang sesungguhnya sebagai pemilik kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara.

Sistem pemilu diperlukan untuk menentukan para wakil rakyat yang akan duduk dalam Lembaga Perwakilan Rakyat. Sistem pemilu di tiap negara berbeda. Dilihat dari sudut pandang rakyat, maka tergantung apakah rakyat diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan sekaligus mencalonkan dirinya atau tidak diberikan hak untuk menentukan wakilnya dan atau tidak berhak mencalonkan diri.

Sistem pemilu, menurut Jimly Asshiddiqie[6], dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu antara (i) sistem pemilihan mekanis, dan (ii) sistem pemilihan organis. Sistem pemilihan mekanis mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis yang melihat rakyat sebagai massa individu-individu yang sama. Baik aliran liberalisme, sosialisme, dan komunisme sama-sama mendasarkan diri pada pandangan mekanis. Sementara itu, dalam sistem pemilihan yang bersifat organis, pandangan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geneologis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan), dan lembaga-lembaga sosial (universitas). Kelompok-kelompok dalam masyarakat dilihat sebagai suatu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalisme organisme, seperti komunitas atau persekutuan-persekutuan hidup. Dengan pandangan demikian, persekutuan-persekutuan hidup itulah yang diutamakan sebagai penyandang dan pengendali hak pilih. Dengan perkataan lain, persekutuan-persekutuan itulah yang mempunyai hak pilih untuk mengutus wakil-wakilnya kepada badan-badan perwakilan masyarakat.

Sistem pemilihan organis sendiri dapat dihubungkan dengan sistem perwakilan fungsional, atau biasa dikenal dengan sistem parlemen dua kamar, seperti di inggris dan irlandia. Dalam sistem ini, partai politik tidak perlu dikembangkan, karena pemilu diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap persekutuan yang hidup di dalam rakyat melalui mekanisme yang berlaku dalam lingkungan rakyat sendiri.

Sistem pemilihan mekanis, partai-partai politik yang memainkan peran dengan mengorganisasi dan memimpin pemilihberdasarkan sistem dua partai atau multi partai menurut paham liberalisme dan sosialisme, ataupun berdasarkan sistem satu partai menurut paham komunisme. Dalam sistem ini, lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga perwakilan kepentingan umum rakyat seluruhnya, lembaga tersebut mencerminkan perwakilan kepentingan-kepentingan persekutuan-persekutuan hidup rakyat.

Menurut Jimly Asshiddiqie[7], dalam bentuknya yang ekstrim, sistem pemilihan mekanis menghasilkan parlemen, sedangkan sistem pemilihan organis mengahsilkan dewan korporasi (korporatif). Kedua sistem ini sering dikombinasikan dalam struktur parlemen dua kamar (bikameral), yaitu di negara-negara yang mengenal sistem parlemen bikameral. Negara yang menganut sistem parlemen bikameral, misalnya adalah Inggris yang dikenal dengan Westminster Model.

Westminster model adalah sistem demokrasi yang diterapkan di Inggris. Istvan Orosz, memberikan perhatian utama pada sistem ini karena berdasarkan kenyataan Inggris tidak mempunyai konstitusi tertulis dan yang lebih terpenting lagi, sistem demokrasi tersebut dapat berjalan tanpa adanya suatu konstitusi yang tertulis. Hal tersebut menjadi mungkin karena semua faktor penting dari suatu demokrasi telah ada dalam westminster model.[8]

Inti dari westminster model adalah aturan mengenai mayoritas. Model ini dapat dilihat saat menjawab permasalahan pihak mana yang akan melaksanakan pemerintahan dan kepentingan kelompok yang akan lebih diutamakan apabila terjadi ketidaksepakatan, sehingga jawaban atas pertanyaan tersebut adalah kelompok mayoritas dalam masyarakat.[9]

Westminster model terdiri dari 9 elemen yang terdiri dari :[10]

  1. Konsentrasi berada pada kekuasaan eksekutif, kekuasaan kabinet dilaksanakan oleh satu partai.
  2. Kesatuan dalam kekuasaan dan dominasi yang dilakukan oleh kabinet.
  3. Sistem bikameral yang asimetrik.
  4. Sistem 2 partai.
  5. Sistem partai yang dimensional.
  6. Sistem pemilihan yang pluralistis.
  7. Sistem pemerintahan yang unitaris dan sentralistis.
  8. Konstitusi yang tidak tertulis dan kedaulatan parlemen.
  9. Sistem demokrasi yang eksklusif.

Istvan Orosz memberikan karakteristik secara signifikan atas westminster model sebagai berikut :[11]

  1. Di Inggris, sistem pemerintahan mayoritas dianggap mewakili kepentingan mayoritas rakyat. Dalam prakteknya, perdana menteri yang ditunjuk di parlemen berdasarkan suara terbanyak. Kandidat yang memenangkan pilihan terbanyak menjadi perdana menteri untuk mewakili para pemilih.
  2. Adanya sistem partai pemerintah. Partai yang mendapatkan kursi paling banyak di parlemen akan menjadi partai pemerintah dan partai inilah yang kemudian membentuk kabinet. Tidak dimungkinkan adanya koalisi karena sistem pemerintahan mayoritas.
  3. Pemilihan umum diadakan setiap 5 tahun sekali, meskipun perdana menteri dapat meminta diadakan lebih awal. Ini biasanya terjadi ketika pemerintah telah membuat suatu keputusan yang tidak populer dan mengakibatkan dia dipaksa mengundurkan diri.
  4. Hal yang paling penting dari sistem politik Ingris adalah kedaulatan parlemen. Parlemen mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Validitas dari peraturan yang dibuat oleh perlemen, sekali diberlakukan, tidak dapat digugat di pengadilan, karena tidak ada konstitusi tertulis.
  5. Kekuasaan pemerintahan terpusat pada pada house of commons yang mewakili suara mayoritas rakyat, yang artinya rakyat mempunyai kontrol secara tidak langsung terhadap parlemen. Ketika rakyat memilih dalam pemilu, mereka tidak hanya memilih anggota parlemen tetapi memilih program partai dan perdana menteri. Inilah satu-satunya jalan buat rakyat dalam mempengaruhi politik. Rakyat Inggris dapat menentukan kepentingan yang paling utama atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
  6. Kekuasaan eksekutif dan legislatif terpusat pada satu tangan yaitu pemerintah,
  7. Adanya sistem quasi dua partai yang bersifat satu dimensi. Sehingga program politik masing-masing partai secara garis besar berbeda dalam bidang ekonomi dan masalah sosial politik.
  8. Adanya sistem bikameral yang asimetris atau sistem 2 kamar. Kekuasaan legislatif hampir sepenuhnya berada di tangan House of Commons.

Soffian Effendi,[12] mengartikan Westminster model sebagai Sistem Parlementer, yang menurutnya tidak mengenal pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif. Sistem tersebut dibuat sebagai reaksi terhadap kekuasaan Raja. Terbentuknya pemerintahan parlementer diawali dengan berdirinya lembaga perwakilan rakyat (assembly) yang secara bertahap mengambil alih kekuasaan legislatif dari tangan Raja. Tetapi, kekuasaan eksekutif tetap berada pada Raja. Dalam perkembangan selanjutnya, kekuasaan eksekutif Raja mulai diserahkan kepada menteri-menteri yang diangkat dari antara anggota-anggota lembaga perwakilan rakyat. Karena para menteri harus bertanggungjawab kepada lembaga perwakilan rakyat, maka lambat laun kekuasaan lembaga perwakilan rakyat bertambah besar sehingga ditetapkan sebagai pemegang kedaulatan negara. Para menteri yang secara kolektif disebut Kabinet, harus betanggungjawab kepada lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai badan legislatif dan adalah bagian dari badan tersebut. Karena itu dalam sistem parlementer tidak ada seperation of power, tetapi yang ada adalah fusion of power antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan eksekutif. Dengan kata lain, sistem parlementer adalah sistem politik yang menggabungkan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif dalam suatu lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang bernama Parlemen. Pada sistem parlementer cabang eksekutif dipimpin oleh Kepala Negara, seorang Raja dalam negara monarki konstitusional atau seorang Presiden dalam republik, dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Kepala Pemerintahan ditunjuk oleh Kepala Negara dan para menteri diangkat oleh Kepala Negara atas usul Kepala Pemerintahan, Kabinet, yang terdiri dari Perdana Menteri dan para menteri, adalah lembaga kolektif, karena perdana menteri adalah orang yang pertama dari sesama (primus inter pares) sehingga tidak dapat memberhentikan seorang menteri. Tapi dalam kenyataannya perdana menteri selalu memilki kekuasaan yang lebih besar dari para menteri.

Perdana menteri dan para menteri biasanya adalah anggota parlemen dan secara kolektif bertanggungjawab kepada badan legislatif. Pemerintah atau kabinet secara politis bertanggungjawab kepada parlemen. Untuk menghindarkan kekuasaan legislatif yang terlalu besar atau diktatorial partai karena mayoritas partai yang terlalu besar, kepala pemerintahan dapat mengajukan usul kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen. Salah satu karakteristik utama sistem parlementer yang tidak dimiliki oleh sistem presidensial adalah kedudukan parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di atas badan perwakilan dan pemerintah (supremacy of parliament). Dalam sistem parlementer pemerintah tidak berada diatas badan perwakilan, dan sebaliknya badan perwakilan tidak lebih tinggi dari pemerintah.

Karena perdana menteri dan para anggota kabinet tidak dipilih langsung oleh rakyat, pemerintah parlementer hanya bertanggungjawab secara tidak langsung kepada pemilih. Karena itu, dalam pemerintahan parlementer tidak dikenal hubungan langsung antara rakyat dengan pemerintah. Hubungan itu hanya dilakukan melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat.

Parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang merupakan pusat kekuasaan dalam sistem politik harus selalu mengusahakan agar tercapai dinamika hubungan politik yang seimbang antara badan legislatif dan badan eksekutif.

Sistem pemilihan mekanis adalah sistem yang lebih umum digunakan oleh banyak negara. Sistem pemilihan mekanis menurut Jimly Asshiddiqie biasa dilaksanakan dengan dua cara yaitu:[13]

1)        Perwakilan distrik/mayoritas (single member constituencies); dan

2)        Sistem perwakilan berimbang (proportional representation).

Perwakilan distrik atau sistem distrik, bisa juga dinamakan sebagai single member constituencies atau sistem winner’s take all. Sistem tersebut membagi wilayah negara dalam bentuk distrik-distrik pemilihan atau daerah-daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang perlu untuk dipilih. Setiap distrik atau daerah pemilihan hanya akan diwakili oleh satu orang wakil saja yang akan duduk di DPR. Sistem ini disebut juga sebagai sistem mayoritas karena yang dipilih sebagai wakil rakyat ditentukan oleh siapa yang memperoleh suara terbanyak, meskipun kemenangannya hanya bersifat mayoritas relatif atau hanya lebih sedikit dari calon yang lain.

Kelebihan sistem ini adalah setiap calon yang berasal dari suatu distrik, biasanya adalah warga daerah itu sendiri, atau kalaupun berasal dari daerah lain maka biasanya calon tersebut biasanya dikenal baik oleh warga daerah yang bersangkutan. Hubungan yang terjadi antara calon dengan para calon harus erat dan saling mengenal dengan baik satu sama lain. Bagi para pemilih tentunya hanya akan memilih calon yang sudah dikenal dengan baik dan diharapkan calon yang bersangkutan juga mengerti keadaan-keadaan yang perlu diperjuangkan untuk kepentingan rakyat daerah yang diwakilinya.

Sistem perwakilan berimbang atau perwakilan proporsional, kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan dibagikan berdasarkan persentase perolehan suara masing-masing partai politik. Pembagian kursi pada lembaga perwakilan rakyat bergantung kepada berapa jumlah suara yang didapat masing-masing partai politik yang ikut pemilu. Dalam bentuk aslinya sistem ini, para pemilih tidak perlu dibagi berdasarkan jumlah daerah pemilihan, tetapi boleh dibagi atas sejumlah daerah pemilihan dengan ketentuan bahwa tiap-tiap daerah pemilihandisediakan beberapa kursi sesuai dengan jumlah penduduknya.

Dalam sistem ini, meskipun jumlah kursi dalam suatu daerah pemilihan ditentukan sesuai dengan jumlah penduduk yang punya hak pilih dan setiap kursi membutuhkan suara dalam jumlah tertentu, jika ternyata tidak semua penduduk memberikan suara atau ada sebagian yang suaranya tidak sah, maka persentase suara untuk satu kursi juga berubah. Sistem ini memang agak rumit cara perhitungannya. Secara garis besar ada 2 metode utama sebagai variasi dari sistem ini, yaitu metode single transferable vote dengan hare system, dan metode list system.

Metode single transferable system dengan Hare system memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih pilihan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya dari daerah pemilihan yang bersangkutan. Jumlah perimbangan suara pemilih ditentukan, dan setelah jumlah keutamaan pertama terpenuhi terdapat sisa suara, maka kelebihan suara tersebut dapat dipindahkan pada calon dengan nomor urutan selanjutnya, dan begitu seterusnya. Dengan cara tersebut maka partai politik kecil dimungkinkan mendapat kursi di lembaga perwakilan rakyat, meskipun pada awalnya tidak mencapai jumlah perimbangan suara yang telah ditentukan. Konsekuensinya dari sistem ini adalah proses penghitungan menjadi agak berbelit-belit dan harus dilaksanakan dengan kecermatan yang seksama.

Pada metode list system, para pemilih diminta untuk memilih diantara daftar-daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilu.

Partai politik kecil biasanya sangat menyukai sistem pemilihan proporsionil karena dimungkinkan adanya penggabungan suara. Metode penghitungan hare system memungkinkan suatu partai politik yang sebelumnya berdasarkan imbangan suara hanya akan mempunyai satu orang wakil di lembaga perwakilan rakyat, dimungkinkan mendapatkan dua kursi lebih banyak. Sebaliknya sistem ini kurang disenangi oleh partai politik besar, karena perolehan kursinya dapat terancam oleh partai-partai kecil.

Sistem pemilihan perwakilan proporsional tetap diakui mempunyai banyak kelebihan dibanding sistem distrik, karena tidak adanya suara pemilih yang hilang dan diabaikan dalam mekanisme penentuan wakil rakyat yang akan terpilih. Sistem ini membuat lembaga perwakilan rakyat cenderung bersifat lebih nasional daripada kedaerahan. Kelemahan dari sistem ini adalah cara penghitungannnya yang rumit  dan cenderung mengutamakan peranan partai politik daripada para wakil rakyat secara langsung.

Di Indonesia, sistem penghitungan suara yang selanjutnya digunakan untuk menetapkan kursi yang diperoleh partai politik di lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD dan DPRD) diatur berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Ketentuan tersebut tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 202 UU Nomor 10 Tahun 2008.

Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara, tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan. Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara. Dari hasil penghitungan suara sah yang diperoleh partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan angka BPP DPR dengan cara membagi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah kursi di satu daerah pemilihan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 203 UU Nomor 10 Tahun 2008.

Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih selanjutnya diatur sebagai berikut:

Penetapan perolehan kursi

  1. Penetapan perolehan kursi DPR RI
    1. Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPR ditetapkan oleh KPU. Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi. Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.( Pasal 204 UU Nomor 10 tahun 2008)
    2. Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan di daerah pemilihan yang bersangkutan. Dari hasil penghitungan seluruh suara sah ditetapkan angka BPP DPR. Setelah ditetapkan angka BPP DPR dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap pertama dengan membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP DPR. Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurangkurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR. Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan. BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah sisa kursi. Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada partai politik yang mencapai BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan. (Pasal 205 UU Nomor 10 tahun 2008)
    3. Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru, penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak. (Pasal 206 UU Nomor 10 tahun 2008)
    4. Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dan sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu sudah terkonversi menjadi kursi, maka kursi diberikan kepada partai politik yang memiliki akumulasi perolehan suara terbanyak secara berturut-turut di provinsi yang bersangkutan. (Pasal 207 UU Nomor 10 tahun 2008)
    5. Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dengan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan dan pembagian sisa kursi kepada Partai politik Peserta Pemilu di provinsi  satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak, dialokasikan bagi daerah pemilihan yang masih memiliki sisa kursi. (Pasal 208 UU Nomor 10 tahun 2008)
    6. Dalam hal daerah pemilihan adalah provinsi maka penghitungan sisa suara dilakukan habis di daerah pemilihan tersebut. (Pasal 209 UU Nomor 10 tahun 2008)
    7. Penetapan perolehan kursi DPRD Provinsi

Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD provinsi ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dengan angka BPP DPRD di daerah pemilihan masing-masing. BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD provinsi dengan jumlah kursi anggota DPRD provinsi di daerah pemilihan masing-masing. Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis. (Pasal 211 UU Nomor 10 tahun 2008)

  1. Penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota

Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dengan angka BPP DPRD di daerah pemilihan masing-masing. BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan masing-masing. Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis. (Pasal 209 UU Nomor 10 tahun 2008)

Penetapan calon terpilih

  1. Calon terpilih anggota DPR dan anggota DPD ditetapkan oleh KPU. Calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi. Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota. (Pasal 213 UU Nomor 10 tahun 2008)
  2. Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:(1) pemilihan.
    1. calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
    2. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan, jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
    3. dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan, dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP;
    4. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan, jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut;
    5. dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut;

(Pasal 214 UU Nomor 10 tahun 2008)

  1. Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan. Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih. KPU menetapkan calon pengganti antar waktu anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yang bersangkutan. (Pasal 214 UU Nomor 10 tahun 2008)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 205 UUNomor 10 Tahun 2008 maka pembagian kursi DPR RI terdapat tiga tahap pembagian. Tahap-tahap tersebut sebagai berikut:

  1. Tahap pertama adalah membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP DPR.
  2. Tahap kedua adalah membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR.
  3. Tahap ketiga adalah seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan. BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah sisa kursi. Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada partai politik yang mencapai BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan. Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru, penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak. Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dan sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu sudah terkonversi menjadi kursi, maka kursi diberikan kepada partai politik yang memiliki akumulasi perolehan suara terbanyak secara berturut-turut di provinsi yang bersangkutan.

Jika diperhatikan dengan seksama, maka sebenarnya pembagian kursi tahap ketiga masih terdapat beberapa tahap pembagian[14], yaitu setelah kursi diberikan kepada partai politik yang mencapai BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan, ternyata masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru, penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak. Jika ternyata dari pembagian tersebut masih terdapat sisa kursi sedangkan sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu sudah terkonversi menjadi kursi, maka kursi diberikan kepada partai politik yang memiliki akumulasi perolehan suara terbanyak secara berturut-turut di provinsi yang bersangkutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat sistem pembagian kursi tahap keempat dan kelima.

Berdasarkan Pasal 210 UU Nomor 10 Tahun, ketentuan lebih lanjut penetapan perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 diatur dalam peraturan KPU.

Menurut Jimly Asshiddiqie[15], Pendelegasian kewenangan dari UU kepada KPU (Pejabat setingkat menteri) dibatasi hanya untuk pengaturan mengenai norma-norma hukum yang bersifat teknis administratif. Sedangkan norma-norma hukum yang mengandung pengaturan lebih lanjut mengenai substansi hak dan kewajiban tidak didelegasikan, apalagi disubdelegasikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan perolehan kursi DPR RI sebagaimana perintah Pasal 210 UU Nomor 10 tahun 2008, dilaksanakan oleh KPU melalui penerbitan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.[16]

Penetapan perolehan kursi DPR RI sebagaimana dimaksud Pasal 210 UU Nomor 10 Tahun 2008 diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, sebagai berikut:

  1. KPU menetapkan jumlah suara sah untuk perhitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan, dengan cara jumlah suara sah seluruh Partai Politik peserta Pemilu dikurangi dengan jumlah suara sah Partai Politik peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara. Penetapan jumlah suara sah untuk perhitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU dalam Pemilu Anggota DPR, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU dalam Pemilu Anggota DPR, dan rincian perolehan suara sah calon Anggota DPR dan suara tidak sah di KPU (Model DD DPR, Model DD-1 DPR dan Lampiran Model DD-1 DPR). Penetapan perolehan kursi Anggota DPR setiap Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, didasarkan atas suara sah yang diperoleh masing-masing partai politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah pemilihan. Penetapan jumlah suara sah untuk perhitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penetapan perolehan kursi Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam rapat pleno KPU yang dihadiri oleh saksi dan Bawaslu serta undangan lain. Penetapan jumlah suara sah dan perolehan kursi Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta saksi partai politik peserta Pemilu (Model E DPR).
  2. Sebelum menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), terlebih dahulu ditetapkan angka BPP. Angka BPP untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan cara membagi jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dengan jumlah kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan. Apabila angka BPP yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR dengan jumlah kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan dibawah 0,5 dihapuskan.
  3. Setelah ditetapkan angka BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, KPU melakukan penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah pemilihan.
  4. Tahap Pertama penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud daam Pasal 21, dilakukan dengan membagikan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh tiap Partai Politik peserta Pemilu dengan angka BPP, dengan ketentuan :
    1. Apabila dalam penghitungan tersebut Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR memperoleh sejumlah kursi, karena jumlah suara sah partai politik yang bersangkutan sama atau lebih besar dari pada angka BPP, maka kursi tersebut diberikan kepada Partai Politik yang bersangkutan.
    2. Apabila dalam penghitungan tersebut Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak memperoleh sejumlah kursi, karena jumlah suara sah partai politik yang bersangkutan kurang dari angka BPP, maka suara sah Partai Politik yang bersangkutan akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap berikutnya.
    3. Apabila dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Partai Politik yang bersangkutan masih memiliki sisa suara, maka sisa suara tersebut akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap berikutnya.
    4. Suara sah atau sisa suara Partai Politik yang akan diperhitungan dalam penghitungan kursi tahap berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, apabila dalam penghitungan kursi pada Tahap Pertama ini masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi.
    5. Tahap Kedua penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan :

1)        Menentukan kesetaraan 50 % (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu dengan cara mengalikan angka 50 % (lima puluh perseratus) dengan angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

2)        Apabila hasil perkalian tersebut menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan dibawah 0,5 dihapuskan.

3)        Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan :

  1. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d mencapai sekurangkurangnya 50 % (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut diberikan 1 (satu) kursi.
  2. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d tidak mencapai sekurangkurangnya 50 % (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka :

1)        Suara sah Partai Politik yang bersangkutan, dikategorikan sebagai sisa suara yang akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi Tahap Ketiga; dan

2)        Sisa suara partai politik yang bersangkutan, akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi Tahap Ketiga.

Apabila jumlah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang suara sahnya atau sisa suaranya memenuhi sekurang-kurangnya 50 % dari angka BPP lebih banyak dari pada jumlah sisa kursi yang belum terbagi, penentuan perolehan kursi didasarkan atas suara sah atau sisa suara terbanyak yang diperoleh Partai Politik secara berurutan.

Apabila terdapat Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang memiliki suara sah atau sisa suara sama, maka untuk menetapkan Partai Politik yang berhak atas sisa kursi terakhir dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno KPU terbuka.

  1. Tahap Ketiga penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan :

1)        Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi di masing-masing daerah pemilihan Anggota DPR, yaitu dengan cara mengurangkan jumlah alokasi kursi di masing-masing daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang telah terbagai berdasarkan penghitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua.

2)        Menentukan jumlah seluruh sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua, yaitu dengan cara menjumlahkan sisa kursi yang belum terbagi dari seluruh daerah pemilihan Anggota DPR di provinsi tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1.

3)        Menentukan jumlah sisa suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi/daerah pemilihan Anggota DPR tersebut, dengan cara :

  1. Bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, jumlah suara sah Partai Politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik pada Tahap Pertama dengan angka BPP.
  2. Bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua dinyatakan tidak memiliki sisa suara, mengingat hasil pengurangan suara sah Partai Politik tersebut dengan hasil perkalian perolehan kursi Tahap Pertama dan Tahap Kedua dengan angka BPP tidak terdapat sisa suara.
  3. Bagi Partai Politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama tetapi memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Kedua dinyatakan tidak memiliki sisa suara, mengingat suara sah Partai Politik tersebut kurang dari angka BPP.
  4. Bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama tetapi sisa suaranya tidak mencapai sekurang-kurangnya 50 % dari angka BPP sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam pembagian kursi penghitungan Tahap Kedua, maka sisa suaranya diperhitungkan dalam Tahap Ketiga.
  5. Bagi Partai Politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.

4)        Menentukan jumlah sisa suara sah tiap Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dari seluruh daerah pemilihan Anggota DPR di provinsi, yaitu dengan cara menjumlahkan sisa suara sah tiap Partai Politik dari seluruh daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, huruf d atau huruf e.

5)        Menentukan jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi yang besangkutan, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh sisa suara sah Partai Politik dari seluruh daerah pemilihan.

6)        Menetapkan angka BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan, yaitu dengan cara membagi jumlah sisa suara seluruh Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dari seluruh daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada angka 5, dengan jumlah sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada angka 2.

7)        Menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan cara memberikan sisa kursi berturut-turut kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang mencapai angka BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud pada angka 6.

8)        Apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi atau sisa suara masingmasing Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai angka BPP DPR yang baru, maka penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh tiap Partai Politik secara berurutan.

  1. Pengalokasian sisa kursi yang diperoleh Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 angka 7 dan angka 8, ditentukan sebagai berikut :
    1. Dialokasikan untuk daerah pemilihan yang masih memiliki sisa kursi;
    2. Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR tersebut memiliki sisa suara terbanyak di daerah pemilihan yang bersangkutan, bila dibandingkan dengan Partai Politik lainnya;
    3. Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR tersebut, memiliki sisa suara terbanyak di daerah pemilihan yang bersangkutan, bila dibandingkan dengan daerah pemilihan lainnya.

Apabila sisa kursi yang belum terbagi hanya 1 (satu), sedangkan terdapat sejumlah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR memiliki sisa suara sama, maka pembagian sisa kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno KPU terbuka.

Apabila terdapat Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang memiliki sisa suara sama, maka untuk menetapkan Partai Politik yang berhak atas sisa kursi terakhir dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno KPU secara terbuka.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh KPU.

  1. Daerah pemilihan yang kursinya telah terbagi habis pada penghitungan Tahap Kedua, tidak dapat diisi oleh Partai Politik yang memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Ketiga, meskipun sisa suaranya paling banyak di daerah pemilihan tersebut.

Kursi Partai Politik yang diperoleh pada penghitungan Tahap Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada daerah pemilihan lain yang masih tersedia sisa kursi dan sisa suara Partai Politik yang bersangkutan paling banyak diantara daerah pemilihan lain dan paling banyak diantara Partai Politik lain.

  1. Dalam hal daerah pemilihan Anggota DPR adalah provinsi, maka penghitungan sisa suara dilakukan habis di daerah pemilihan tersebut.
  2. Setelah ditetapkan angka BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, KPU melakukan penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR pada provinsi/daerah pemilihan yang bersangkutan.
  3. Tahap Pertama penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dengan membagikan jumlah kursi di provinsi/daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh tiap Partai Politik peserta Pemilu dengan angka BPP, dengan ketentuan :
    1. Apabila dalam penghitungan tersebut Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR memperoleh sejumlah kursi, karena jumlah suara sah partai politik yang bersangkutan sama atau lebih besar dari pada angka BPP, maka kursi tersebut diberikan kepada Partai Politik yang bersangkutan.
    2. Apabila dalam penghitungan tersebut Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak memperoleh sejumlah kursi, karena jumlah suara sah partai politik yang bersangkutan kurang dari angka BPP, maka suara sah Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara partai politik yang akan diperhitungan dalam penghitungan kursi Tahap Kedua.
    3. Apabila dalam penghitungan kursi sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi, maka pembagian sisa kursi tersebut dilakukan pada penghitungan Tahap Kedua.
    4. Tahap Kedua penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dengan :

1)        Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara jumlah alokasi kursi di provinsi/daerah pemilihan Anggota DPR tersebut dikurangi dengan jumlah kursi yang telah terbagai berdasarkan penghitungan Tahap Pertama.

2)        Menentukan jumlah sisa suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi/daerah pemilihan Anggota DPR tersebut, dengan cara :

  1. Bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, jumlah suara sah Partai Politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik pada Tahap Pertama dengan angka BPP.
  2. Bagi Partai Politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.

3)        Menentukan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.

  1. Apabila sisa kursi yang belum terbagi hanya 1 (satu), sedangkan terdapat sejumlah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR memiliki sisa suara sama, maka pembagian sisa kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 angka 3 dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno KPU terbuka.

Apabila terdapat Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang memiliki sisa suara sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 angka 3, maka untuk menetapkan Partai Politik yang berhak atas sisa kursi terakhir dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno KPU secara terbuka.

  1. Penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPR setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29 dan Pasal 30 dituangkan dalam formulir Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 1 DPR), formulir Penghitungan Sisa Suara dan Penetapan Perolehan Sisa Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 1.1 DPR), dan formulir Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009 (Model E 1.2 DPR).

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tersebut kemudian menimbulkan kontroversi berkaitan sistem pembagian kursi yang dianggap banyak pihak mengatur lebih dari yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008.[17]

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tersebut kemudian diajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung dengan nomor 15P/HUM/2009.

Di pihak lain, beberapa partai kecil berusaha mempertahankan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 dengan mengajukan permohonan pengajuan undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi dengan nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009.

  1. B.        Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan untuk dibahas adalah :

Bagaimanakah perkembangan sitem penghitungan pembagian kursi DPR RI Tahap Kedua Pasca Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi?

BAB II

PEMBAHASAN

  1. I.          Permohonan Judicial Review atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009

Pada tanggal 14 Mei 2009, Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2009 diajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung dengan nomor 15P/HUM/2009 oleh 3 orang Calon Legislatif dari Partai Demokrat.

Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan putusan atas permohonan tersebut dengan amar putusan[18]:

  1. Menerima Permohonan uji materiil (judicial review) Para Pemohon untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumpulan Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 pembentukannya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi yaitu Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 205 ayat (4) dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku untuk umum ;
  3. Memerintahkan kepada KPU untuk membatalkan dan mencabut Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumpulan Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewa Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 ;
  4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan revisi Keputusan KPU No. 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 ;
  5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pelaksanaan Keputusan KPU No. 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 ;
  6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara ;
  7. Menentukan biaya perkara harus dibebankan kepada Termohon yang ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Putusan tersebut diambil oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangan-perrtimbangan sebagai berikut:

-           Permohonan Para Pemohon pada dasarnya mengemukan hal-hal sebagai berikut :

  1. Bahwa Para Pemohon adalah calon Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat selaku Partai Politik Peserta Pemilu 2009 ;
  2. Bahwa menurut Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dinyatakan “Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR” ;
  3. Bahwa Pasal 22 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 dinyatakan apabila dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Partai Politik yang bersangkutan masih memiliki sisa suara tersebut akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap berikutnya ;
  4. Bahwa bunyi Pasal 23 ayat (1) Tahap Kedua penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan :
    1. Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu dengan cara mengalikan angka 50% (lima puluh perseratus) dengan angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ;
    2. Apabila hasil perkalian tersebut menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan dibawah 0,5 dihapuskan ;
    3. Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan :
      1. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut diberikan 1 (satu) kursi ;
      2. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka :
        1. Suara sah Partai Politik yang bersangkutan, dikategorikan sebagai sisa suara yang akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi Tahap Ketiga, dan
        2. Sisa suara partai politik yang bersangkutan, akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi Tahap Ketiga ;

Sedangkan Bunyi Pasal 23 ayat (3) : Apabila terdapat Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang memiliki suara sah atau sisa suara sama, maka untuk menetapkan Partai Politik yang berhak atas sisa kursi terakhir dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno KPU terbuka ;

  1. Para Pemohon mendalilkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 Tahun 2009 Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) adalah bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang mengakibatkan Para Pemohon sebagai caleg dari Partai Politik peserta Pemilu tidak mendapatkan keadilan sehubungan dengan pembagian sisa kursi pada tahap II (kedua) ;

-           Inti dari isi Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) adalah cara penghitungan sisa suara dalam penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu ;

-           Perolehan kursi partai politik di DPR selain ditentukan oleh perhitungan perolehan suara partai politik juga dipengaruhi oleh cara penerapan dari Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ;

-           Substansi yang diatur dalam Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan isi Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, karena dalam Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut sudah secara jelas dan tegas mengatur tentang sisa kursi, sehingga karenanya Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) cacat yuridis substansial dan harus dibatalkan ;

-           Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya ;

-           Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara ;

-           Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil telah ditentukan bahwa dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

-           Menimbang, bahwa batal demi hukum tersebut dapat dihindari apabila Termohon sebelumnya habisnya batas tenggang waktu tersebut, mencabut sendiri peraturan a quo (spontane vernietiging);

Atas putusan tersebut kemudian KPU pada tanggal 31 Agustus 2009 KPU mengirimkan Surat Nomor 1409/KPU/VII/2009 perihal Penjelasan Tertulis atas 13P/HUM/2009, 15P/HUM/2009, 16P/HUM/2009, 18P/HUM/2009 kepada Ketua Mahkamah Agung yang pada pokoknya berisi permohonan penjelasan tertulis dari Mahkamah Agung atas isi dan pemberlakuan Putusan MA No. 15P/2009.

Pada tanggal 16 September 2009, Mahkamah Agung mengirimkan surat balasan kepada KPU melalui  surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 115/KMA/IX/2009 perihal Penjelasan Tertulis atas 13P/HUM/2009, 15P/HUM/2009, 16P/HUM/2009, 18P/HUM/2009 (Surat MA No. 115/2009) dengan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

  1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No.: 13P/HUM/2009, No.: 15P/HUM/2009, No.: 16P/HUM/2009 dan No.: 18P/HUM/2009 tanggal 22 Juli 2009 tidak berlaku surut;
  2. Bahwa putusan-putusan tersebut berlaku sejak 22 Juli 2009, artinya mulai tanggal tersebut Peraturan-Peraturan KPU yang diajukan Permohonan Hak Uji Materiil menjadi sudah tidak berlaku lagi;
  3. Bahwa kalau sampai hari ke 90 (sembilan puluh) terhitung mulai tanggal 22 Juli 2009 tersebut, peraturan-peraturan KPU yang bersangkutan belum juga dicabut, maka peraturan-peraturan KPU tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum.”

Sembilan puluh hari tersebut dimaksudkan untuk melakukan tindakan-tindakan pencabutan dan hal-hal yang berkaitan dengan akibat hukum pencabutan oleh Putusan Hak Uji Materiil tersebut.”

Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2009 tersebut kemudian juga menimbulkan perdebatan di masyarakat, utamanya dari Partai Politik kelas menengah seperti Hanura.[19]

Bahkan beberapa partai politik kelas menengah lainnya seperti Gerindra meminta supaya KPU tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung tersebut.[20]

  1. II.         Permohonan Pengujian Undang-Undang atas Pasal 205 UU Nomor 10 Tahun 2008

Sebagai reaksi atas putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2009 tersebut, maka beberapa partai politik yaitu Hanura, PPP, Gerindra, dan PKS mengajukan permohonan pengujian atas pasal 205 UU Nomor 10 Tahun 2008, terutama berkaitan dengan mekanisme penetapan kursi DPR RI tahap kedua ke Mahkamah konstitusi. Pada tanggal 6 Agustus 2009, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, yang memutuskan bahwa, “Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut:[21]

  1. Menentukan kesetaraan 50 % (lima puluh per seratus) suara sah dari angka BPP, yaitu 50 % (lima puluh per seratus) dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR ;
  2. Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan :
    1. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi.
    2. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka :

1)             Suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga ; dan

2)             Sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga.”

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi atas putusan tersebut adalah:[22]

  1. masalah utama yang harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah dalam perkara ini adalah menyangkut konstitusionalitas dan penafsiran dari Pasal 205 ayat (4) serta Penjelasan Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 yang menurut para Pemohon rumusan pasal-pasal tersebut bersifat multitafsir karena ketidakjelasan frasa “suara” dalam Pasal 205 ayat (4) dan frasa “sisa suara” dalam Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008, terutama dalam kaitan untuk mengimplementasikan sistem Pemilu yang dianut oleh Undang-Undang a quo, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum;
  2. Frasa “suara” dalam Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 menimbulkan multitafsir yang dapat dikelompokkan menjadi tiga penafsiran: Pertama, yang dimaksud dengan suara adalah termasuk suara yang diperoleh partai politik yang telah diperhitungkan pada tahap pertama secara keseluruhan; Kedua, suara yang dimaksud dalam frasa tersebut adalah sebagai sisa suara dari seluruh suara yang diperoleh partai politik setelah dikurangi dengan BPP atau kelipatannya yang telah dikonversi menjadi kursi; Ketiga, suara dari partai yang tidak mencapai BPP tetapi perolehan suaranya sama atau melebihi 50% BPP sebagai dasar penghitungan tahap kedua;
  3. Menurut UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 10/2004) maupun berdasar asas umum dalam pembentukan Undang-Undang haruslah dipastikan bahwa isi dan bunyi setiap Undang-Undang itu jelas dan tidak berpotensi menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Selanjutnya Pasal 6 huruf i UU 10/2004 menyebutkan bahwa salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas ketertiban dan kepastian hukum yang di dalam Penjelasannya ditegaskan, “Yang dimaksud dengan ‘asas ketertiban dan kepastian hukum’ adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.” Begitu pula di dalam teori tentang asas pembentukan Undang-Undang dikenal adanya asas kejelasan isi (lex certa) dan kejelasan rumusan (lex scripta) yang harus dijadikan dasar dalam pembentukan Undang-Undang agar tidak ditafsirkan secara berbeda-beda dan agar menjamin kepastian hukum;
  4. Menurut Mahkamah hak untuk memperoleh atau mendapat jaminan kepastian hukum itu bukan hanya tertuang atau berdasar dari perbuatan Pemerintah dan putusan pengadilan tetapi pertama-tama haruslah bersumber dari Undang-Undang yang isinya harus menjamin kepastian hukum dan tidak menimbulkan multitafsir yang dapat disengketakan;
  5. Dalam menafsirkan frasa “suara” pada penghitungan perolehan kursi tahap kedua haruslah memperhatikan konsep demokrasi sebagai: a delicate balance between majority will, on one hand and fundamental values and human rights on the other. Subjective purpose reflects majority will, objective purpose reflects fundamental values and human rights (Aharon Barak, Purposive Interpretation in Law, 2005, hal. XIX). Dengan demikian, kedudukan dan suara minoritas tetap dihargai, sehingga perolehan suara partai-partai tetap diperhitungkan untuk memperoleh kursi pada tahap kedua dengan merujuk pada sistem Pemilu yang dianut. Hal tersebut terkandung pada original intent keberadaan Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU 10/2008, Ferry Mursyidan Baldan, dalam persidangan yang menyatakan bahwa yang dimaksud frase “suara” dalam Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 adalah:

1.      Sisa suara yang diperoleh Parpol yang melebihi BPP;

2.      Suara yang yang belum dipergunakan untuk penghitungan kursi;

  1. Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 telah menimbulkan tafsir yang berbeda-beda (multitafsir), seperti perbedaan antara penafsiran yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapatan Perolehan Kursi, Penetepan Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009 dan penafsiran yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 012 P/HUM/2009, Nomor 015 P/HUM/2009, dan Nomor 016 P/HUM/2009. Multitafsir tersebut telah menimbulkan kontroversi yang tajam di tengah-tengah masyarakat.
  2. Pasal 5 ayat (1) UU 10/2008 pada dasarnya menganut asas proporsional terbuka. Sistem proporsional dalam Pemilu yang dianut di Indonesia menghendaki adanya proporsionalitas atau kedekatan antara persentase perolehan suara dan persentase perolehan kursi dengan deviasi yang sedapat mungkin dihindari. Sebagai sebuah sistem proporsional tentu juga mempunyai kelemahan dan kelebihan, sebagaimana halnya dengan sistem distrik. Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut dalam suatu sistem yang dipilih haruslah diterima sebagai resiko pemilihan sistem. Mahkamah berpendapat apabila Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 yang berkaitan dengan frasa “suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR” ditafsirkan untuk memperhitungkan kembali perolehan suara secara utuh partai politik yang telah mendapatkan kursi berdasarkan tahap pertama dengan dasar BPP akan menyebabkan terjadinya penghitungan lebih dari satu kali. Cara yang demikian akan menimbulkan ketidakkonsistenan dengan sistem yang dipilih yaitu sistem proporsional karena menyebabkan terjadinya deviasi yang terlalu besar antara perolehan suara dengan perolehan kursi bagi partai politik peserta Pemilu. Selain itu, apabila dipergunakan penafsiran seperti di atas maka perolehan suara partai politik yang telah dikonversi perolehan suaranya menjadi kursi akan diperhitungkan lebih dari satu kali, sementara perolehan suara partai politik yang tidak mencapai 100% BPP tetapi lebih dari 50% BPP hanya diperhitungkan satu kali, itu pun kalau masih ada sisa kursi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat penafsiran terhadap perolehan “suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR” yang di dalamnya memperhitungkan secara utuh perolehan suara partai politik yang telah mendapatkan kursi berdasarkan BPP tidak sesuai dengan sistem proporsional yang menjadi sistem yang dipilih oleh UU 10/2008;
  3. Dalam sistem proporsional, cara yang dipilih dalam penetapan perolehan kursi untuk partai politik peserta pemilu adalah cara yang menimbulkan deviasi paling kecil sebagaimana penghitungan yang telah diterapkan dalam pemilu sistem proporsional yang berlaku pada pemilu sebelum tahun 2009. Agar deviasi yang ditimbulkan oleh cara penetapan perolehan kursi untuk partai politik peserta pemilu menjadi kecil, sesuai dengan tujuan sistem proporsional, maka frasa “suara” pada Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 harus dimaknai sebagai:

1.      Sisa suara yang diperoleh partai politik setelah dipergunakan untuk memenuhi BPP;

2.      Suara yang belum dipergunakan untuk penghitungan kursi sepanjang mencapai 50% dari BPP. Sementara itu, frasa “sisa suara” pada Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 harus dimaknai sebagai:

1.      Sisa suara yang diperoleh partai politik setelah dipergunakan untuk memenuhi BPP;

2.      Sisa suara yang belum dipergunakan untuk dikonversi menjadi kursi berdasarkan peringkat suara terbanyak secara satu-persatu sampai habis.

Mahkamah berpendapat Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi partai politik peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1.      Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR;

2.      Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan:

a.      Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka partai politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi.

b.      Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka:

1)      Suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga; dan

2)      Sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga.

  1. Menimbang bahwa untuk menghindari ketidakpastian yang dapat timbul tentang kekuatan mengikat putusan MK a quo berkenaan dengan pemahaman terhadap Pasal 58 UU MK tentang daya laku Putusan Mahkamah, maka Mahkamah memandang perlu memberi pertimbangan secara khusus sebagai berikut:

1.      Pengaturan kekuatan hukum mengikat putusan Mahkamah secara eksplisit tidak ditemukan baik dalam UUD 1945 maupun dalam UU MK, akan tetapi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1), Pasal 47, dan Pasal 58 UU MK menentukan bahwa putusan Mahkamah merupakan putusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jikalau putusan Mahkamah menyatakan satu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka Undang-Undang demikian masih berlaku sampai dengan dinyatakannya Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak pengumuman putusan disidang terbuka untuk umum. Dari ketiga pengaturan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berlaku surut (non-retroaktif). Sebagai akibat putusan yang demikian, maka pasal atau Undang-Undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku sejak hari pengumuman putusan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (ex nunc). Hal itu berarti bahwa pernyataan tidak mempunyai kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, tidak menimbulkan akibat terhadap hubungan hukum yang telah terjadi sebelum pengumuman putusan Mahkamah.

2.      Doktrin non-retroaktif demikian diatur secara umum dalam UU MK sebagai satu asas yang berlaku dengan tidak menyebut kemungkinan dilakukan suatu pengecualian dan tidak mengatur tentang adanya diskresi hakim untuk menentukan daya laku surut yang justru dalam keadaan tertentu diperlukan untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang a quo. Prinsip non-retroaktif dalam pemberlakuan suatu Undang-Undang pada awalnya menyangkut pemberlakuan aturan hukum pidana secara retroaktif dan merupakan prinsip yang diterima secara universal. Larangan tersebut bersangkut-paut dengan perlindungan hak asasi manusia, untuk mencegah timbulnya korban ketidakadilan sebagai akibat kesewenang-wenangan penguasa yang dapat menciptakan hukum untuk melarang dan memidana suatu perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan pidana yang dikenal sebagai asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Secara khusus, pengaturan Konstitusi Amerika menentukan bahwa Kongres dilarang untuk mengundangkan undang-undang yang retroaktif (ex post facto law) sementara itu Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa adalah merupakan hak asasi manusia untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Meski larangan pemberlakuan Undang-Undang yang bersifat retroaktif tersebut di bidang hukum pidana merupakan asas universal dan menjadi hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, asas tersebut mengenal pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang juga berlaku secara universal, di mana jikalau terjadi perubahan perundangundangan, maka kepada terdakwa diperlakukan yang paling menguntungkan terdakwa.

3.      Larangan bagi putusan Pengadilan untuk berlaku surut tidak diatur secara tegas dan ditemukan sebagai hal yang umum dalam putusan pengadilan biasa. Di Peradilan Tata Usaha Negara, Pidana, dan Perdata dikenal luas putusan pengadilan yang mempunyai daya laku surut (ex tunc) karena pada umumnya pemidanaan atau pembebasan terdakwa, pengabulan suatu gugatan dalam perbuatan melanggar hukum, ataupun wanprestasi, maka putusan yang menyangkut status atau kedudukan pegawai negeri, utang piutang dan perbuatan melanggar hukum, berlaku surut sejak dilakukannya perbuatan melawan hukum, atau sejak terjadinya wanprestasi ataupun tindak pidana yang dilakukan, dan bukan setelah tanggal pengumuman putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Suatu putusan yang tidak diperlakukan secara surut, dalam beberapa keadaan dapat menyebabkan tujuan perlindungan yang disediakan oleh mekanisme hukum tidak tercapai.

4.      Tujuan yang diberikan pada penegakan konstitusi melalui judicial review sebagai kewenangan Mahkamah adalah untuk tidak membiarkan suatu Undang-Undang yang berlaku bertentangan dengan Konstitusi atau UUD 1945, sehingga jika putusannya hanya berlaku secara prospektif dan tidak dimungkinkan adanya diskresi bagi hakim memberlakukannya secara retroaktif, menjadi persoalan yang harus selalu dijawab apakah tujuan perlindungan konstitusi dapat tercapai atau tidak. Dalam bidang hukum tata negara, dengan muatan dan bidang Undang-Undang yang beragam, dapat dipastikan adanya kepentingan hukum tertentu yang dilindungi oleh UUD 1945, menyangkut status atau kedudukan yang lahir dari keterpilihan melalui proses pemilihan umum, baik yang diputuskan oleh Mahkamah melalui pengujian Undang-Undang yang terkait erat dengan keterpilihan calon melalui metode penghitungan suara dan penentuan kursi, maupun melalui sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum. Akibat hukum putusan demikian dipastikan harus mengikat secara surut pada keterpilihan dan perolehan suara tersebut, baik dengan putusan yang mengukuhkan maupun membatalkan penetapan suara dan perolehan kursi yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tanpa keberlakuan surut demikian maka tujuan perlindungan konstitusional yang secara rasional diletakkan pada penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum dan pengujian Undang-Undang yang berdampak pada status atau kedudukan hukum seseorang tidak akan tercapai, sebagaimana menjadi maksud konstitusi dan hukum yang berlaku.

5.      Pasal 58 UU MK yang menentukan asas presumption of constitutionality dalam keberlakuan Undang-Undang hanya sampai adanya putusan yang menyatakan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memang tersirat larangan untuk memberlakukan secara surut putusan Mahkamah. Praktik Mahkamah dalam beberapa putusan telah menyatakan suatu Undang-Undang tetap konstitusional dengan syarat-syarat tertentu (condititionally constitutional), baik dengan cara penafsiran tertentu, pemenuhan alokasi dana minimum tertentu, dan setelah melewati tenggang waktu tertentu maupun putusan yang menyatakan Undang-Undang inkonstitusional tetapi tetap berlaku sampai tenggang waktu tertentu. Praktik tersebut tidak diatur dalam UU MK, baik tentang diskresi hakim maupun pengaturan secara khusus dalam UU MK untuk menentukan akibat hukum putusan secara terbatas atau untuk menyatakan putusan tersebut mempunyai akibat hukum di masa depan. Oleh karenanya prinsip non-retroaktif akibat hukum satu putusan Mahkamah bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak, sebagaimana juga secara tegas dimuat dalam UU MK berbagai negara yang memiliki MK. Untuk bidang Undang-Undang tertentu, pengecualian dan diskresi yang dikenal dan diakui secara universal dibutuhkan karena adanya tujuan perlindungan hukum tertentu yang hendak dicapai yang bersifat ketertiban umum (public order). Terlebih lagi dalam putusan yang bersifat memberi tafsiran tertentu sebagai syarat konstitusionalitas satu norma (interpretative decisions), putusan demikian secara alamiah harus selalu berlaku surut terhitung sejak diciptakannya peraturan perundang-undangan yang ditafsirkan tersebut, karenamemang dimaksudkan merupakan makna yang diberikan dan melekat pada norma yang ditafsirkan. Oleh sebab itu meskipun UU MK menentukan putusan Mahkamah bersifat prospektif akan tetapi untuk perkara a quo, karena sifatnya yang khusus, maka putusan a quo harus dilaksanakan berlaku surut untuk pembagian kusi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 tanpa ada kompensasi atau ganti rugi atas akibat-akibat yang terlanjur ada dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya.

  1. Menimbang bahwa dalam putusan a quo Mahkamah tidak menilai atau menguji baik Putusan Mahkamah Agung maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Mahkamah Agung yang telah melakukan pengujian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 telah melakukan tindakan menurut kewenangannya; begitu pula Komisi Pemilihan Umum telah melakukan regulasi menurut kewenangannya. Meskipun demikian, karena Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 telah dinilai oleh Mahkamah sebagai konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), maka dengan sendirinya semua isi peraturan atau putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan putusan ini menjadi tidak berlaku karena kehilangan dasar pijakannya.

Pasal 205 UU Nomor 10 tahun 2008, sebelumnya pada tanggal 23 Desember 2008, pernah diajukan pengujian Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi dan telah dikeluarkan Putusan Nomor 22-24/PUU-VII/2008, yang isinya memutuskan, “Bahwa Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan”[23].

Pendapat Mahkamah Konstitusi atas putusan Nomor 22-24/PUU-VII/2008 adalah:

  1. Ketentuan Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008 adalah berkaitan dengan perolehan kursi partai politik dan tidak berhubungan dengan terpilihnya calon. Sejauh menyangkut sisa suara yang dikumpulkan dari setiap daerah pemilihan (Dapil) ke tingkat provinsi hanyalah untuk menentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) baru yang juga berhubungan dengan perolehan kursi partai politik. Dengan demikian, dalil tersebut tidak berkenaan dengan konstitusionalitas karena tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; [24]
  2. Mahkamah berpendapat bahwa untuk menentukan partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan BPP baru sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (7) UU 10/2008 dan penentuan calon terpilih berdasarkan BPP baru tersebut, harus didasarkan atas suara terbanyak sesuai dengan keterangan Komisi Pemilihan Umum  di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Duduk Perkara a quo; sepanjang dalil Pemohon tentang Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 10/2008 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat, dalil tersebut tidak berkenaan dengan konstitusionalitas norma karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.[25]

Pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut bernajak dari pendapat yang disampaikan oleh DPR RI dan pemerintah tentang maksud dan tujuan pembentukan Pasal 205 sebagai berikut:

Keterangan DPR RI:[26]

1.       Bahwa pemilihan umum diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilhan Umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat disetiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga daerah. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;

2.      Bahwa landasan konstitusional pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dapat dilihat dalam Pasal 22E UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (6) yang berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan undang-undang”;

3.      Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 di atas, Pemerintah bersama-sama dengan DPR diberi kewenangan konstitusional untuk mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan pemilihan umum dan sistem pemilihan umum dalam sebuah undang-undang;

4.      Bahwa hal-hal yang terkait dengan sistem Pemilu, mekanisme Pemilu, penetapan perhitungan suara, dan hal-hal yang terkait dengan substansipemilu adalah merupakan materi muatan yang harus diatur dalam sebuah undang-undang, oleh karena dalam UUD 1945 tidak secara rinci dan konkrit mengatur materi muatan tersebut. Karena itu untuk pelaksanaan Pemilu, UUD 1945 mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam sebuah undang-undang;

5.      Bahwa untuk melaksanakan kewenangan konstitusional tersebut di atas maka disusunlah UU 10/2008 yang didalamnya mengatur tentang sistem Pemilu dan sistem perhitungan suara hasil Pemilu sebagaimana tercermin dalam Pasal 5, Pasal 205 dan Pasal 214 UU 10/2008.

6.      Ketentuan Pasal 5 UU 10/2008 menyatakan, “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proposional terbuka”;

7.      Bahwa ketentuan Pasal 205 UU 10/2008 yang mengatur sistem perhitungan sisa suara hasil pemilu merupakan konsekwensi logis yang perlu diatur dari sistem pemilu proposional terbuka yang kita anut (vide Pasal 5 UU 10/2008) dan ketentuan tersebut berlaku terhadap seluruh partai politik perserta pemilu tanpa adanya diskriminasi;

8.      Bahwa ketentuan Pasal 205 UU 10/2008 yang mengatur sistem perhitungan sisa suara hasil pemilu tidak ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 6A ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang merupakan ketentuan yang menjamin kesamaan perlindungan dan kedudukan hukum warga negara;

9.      Bahwa karena jika para Pemohon memahami makna ketentuan Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008, maka secara jelas dan nyata ketentuan pasal-pasal tersebut sama sekali tidak berpotensi menghalangi terpilihnya seseorang bakal calon anggota DPR (calon legislatif) termasuk Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam UU 10/2008;

Keterangan Pemerintah:[27]

a.       Bahwa ketentuan a quo hanya diberlakukan untuk penetapan perolehan kursi partai politik bagi provinsi yang memiliki lebih dari 1 Dapil DPR. Sedangkan bagi provinsi yang dapil DPR hanya 1 (satu) Dapil, maka penetapan perolehan kursi partai politik dilakukan dengan cara pembagian kursinya habis di Dapil yang bersangkutan berdasarkan hasil suara sah yang diperoleh oleh partai politik;

b.      Bahwa filosofi pengaturan ketentuan a quo dimaksudkan agar terdapat kesetaraan nilai kursi yang diperoleh masing-masing partai politik, sehingga terwujud keadilan atas nilai kursi yang diperoleh partai politik sesuai wujud aspirasi masyarakat di Dapil;

c.       Bahwa sisa suara atau perolehan suara parpol yang di bawah 50% dari BPP ditarik ke provinsi, memungkinkan terjadinya perpindahan alokasi kursi antar dapil. Namun demikian, karena sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional, sehingga berpindahnya kursi antar dapil tersebut tidak berpengaruh karena tetap masih dalam 1 (satu) provinsi

d.      Bawah berdasarkan hal tersebut di atas, maka penghitungan perolehan kursi lebih lanjut dilakukan secara proporsionlal dengan lenagkah-langkah sebagai berikut:

1)      bagi partai politik yang memperoleh suara memenuhi BPP Iangsung mendapatkan kursi;

2)      bagi partai politik yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% dari BPP Iangsung mendapatkan kursi;

3)      bagi partai politik yang memperoleh suara atau masih mempunyai sisa suara di bawah 50% dari BPP ditarik ke provinsi dan sisa kursi yang belum terbagi di Dapil tersebut juga ditarik ke provinsi;

4)      setelah sisa suara dan sisa kursi ditarik ke provinsi, langkah berikutnya adalah ditentukan BPP baru dengan rumus “sisa suara dibagi dengan sisa kursi akan memperoleh BPP baru”;

5)      bagi partai politik yang memenuhi BPP baru mendapatkan pembagian sisa kursi;

6)      apabila masih terdapat sisa kursi maka sisa kursi dimaksud dibagikan kepada partai politik berdasarkan sistem rangking sampai dengan sisa kursi habis dibagi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan a quo berkaitan dengan pengaturan tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu, karenanya menurut pemerintah ketentuan a quo tidak terkait sama sekali dengan masalah konstitusionalitas keberlakukan undang-undang yang dimohonkan diuji oleh para Pemohon;

Selain itu, menurut Pemerintah ketentuan a quo justru telah memberikan perlakuan yang adil terhadap setiap partai politik peserta pemilu, juga telah memberikan kepastian hukum terhadap setiap calon anggota legislatif (Caleg) yang berhak/terpilih untuk menduduki kursi DPR, karena itu menurut Pemerintah ketentuan a quo tidak bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dijamin oleh konstitusi, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

Jika melihat putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2009 maka sebenarnya telah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  22-24/PUU-VII/2008, yang berdasarkan pada pendapat DPR RI dan Pemerintah sebagai lembaga pembentuk UU Nomor 10 Tahun 2008. Tetapi putusan Mahkamah Agung menjadi kehilangan dasar pijakannya, saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 yang memberikan penafsiran yang berbeda atas Pasal 205 UU Nomor 10 tahun 2008.

Dari kedua putusan pengujian Undang-undang tersebut, maka Mahkamah Konstitusi terkesan tidak konsisten terhadap pengujian Pasal 205 UU Nomor 10 Tahun 2008, apalagi dalam pemeriksaan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi tidak meminta pendapat DPR RI dan Presiden sebagai lembaga pembentuk UU tersebut.

BAB III

PENUTUP

Pemilu adalah cara rakyat untuk memilih wakil-wakilnya secara demokratis. Dalam negara demokratis, salah satu ciri pentingnya adalah penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.

Pemilu menjadi penting dilaksanakan secara teratur dalam jangka waktu tertentu, untuk menjamin terjadinya pergantian kekuasaan, baik di kekuasaan eksekutif maupun legislatif dapat berjalan secara teratur dan demokratis.

Pemilu diperlukan untuk menjamin kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, dalam hal ini legalitas dan legitimasi pemerintah dijamin melalui pemilu. Legalitas berkaitan dengan pemerintah terbentuk berdasarkan konstitusi dan ketentuan-ketentuan hukum, legitimasi berkaitan dengan pemerintah mendapatkan kepercayaan tanpa ada keraguan dari rakyat.

Di Indonesia, pemilu selain memilih wakil-wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD, juga memilih pemimpin pemerintahan (eksekutif) yaitu memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sistem pemilu diperlukan untuk menentukan para wakil rakyat yang akan duduk dalam Lembaga Perwakilan Rakyat. Sistem pemilu di tiap negara berbeda. Dilihat dari sudut pandang rakyat, maka tergantung apakah rakyat diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan sekaligus mencalonkan dirinya atau tidak diberikan hak untuk menentukan wakilnya dan atau tidak berhak mencalonkan diri.

Di Indonesia, sistem penghitungan suara yang selanjutnya digunakan untuk menetapkan kursi yang diperoleh partai politik di lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD dan DPRD) diatur berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 205 UU Nomor 10 Tahun 2008, dalam perkembangannya telah menimbulkan kontroversi, saat disubdelegasikan ke Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, berdasarkan pasal 210 UU Nom or 10 Tahun 2008.

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 telah diajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung, dan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 205 UU Nomor 10 Tahun 2008 berdasarkan Putusan Nomor 15P/HUM/2009. Putusan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VII/2008.

Dalam perkembangannya, putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2009 tersebut tidak dapat dijalankan bahkan tidah diindahkan oleh KPU karena Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, tentang pengujian Pasal 205 UU Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan pasal 205 UU Nomor 10 Tahun 2008 bersifat Konstitusi bersyarat, bahkan Mahkamah Konstitusi memberikan pengartian yang sama dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 menjadi inkonsisten dengan putusan sebelumnya, yaitu putusan Nomor 22-24/PUU-VII/2008 yang menyatakan Pasal 205 UU Nomor 10 tahun 2008 bersifat Konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

Arend Lijphart dalam Satya Arinanto, Politik Hukum 1, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Kompas.com, Tiga Parpol Rencana Gugat Peraturan KPU No. 15/2009, http://nasional.kompas.com/read/2009/05/08/12552673/Tiga.Parpol.Rencana.Gugat..Peraturan .KPU.No.152009, diakses pada 14 Desember 2011.

Mahkamah Agung Republik indonesia, Putusan Nomor 15P/HUM/2009.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 22-24/PUU-VII/2008

Media Center KPU, http://mediacenter.kpu.go.id/berita/155-kpu-sosialisasikan-peraturan-kpu-no152009-kepada-parpol.html, diakses pada 14 desember 2011.

Paula Becker, What is Democracy? (Antananarivo: KMF-CNOE & NOVA STELLA, 2008) hal. István Orosz, The Westminster Model.

Pemilu Indonesia, Gerindra Minta KPU Tak Jalankan Putusan MA, http://pemiluindonesia.com/pemilu-2009/gerindra-minta-kpu-tak-jalankan-putusan-mas.html, diakses pada 14 Desember 2011.

Soffian Effendi, Sistem pemerintahan adalah Jati Diri Bangsa (Yogyakarta: 2005)

Vivanews, Di NTB, PKS-Golkar Rebut Kursi PDIP-Hanura, http://m.vivanews.com/news/read/78933-di_ntb_pks_golkar_rebut_kursi_pdip_hanura, diakses pada 14 Desember 2011.

 


[1] Arend Lijphart dalam Satya Arinanto, Politik Hukum 1 (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001) hal. 25.

[2] Paula Becker, What is Democracy? (Antananarivo: KMF-CNOE & NOVA STELLA, 2008) hal. 4. Paula Becker juga menyatakan Democracy, as a State form, is to be distinguished from monarchy, aristocracy and dictatorship.

[3] Arend Lijphart dalam Satya Arinanto, loc. cit.

[4] István Orosz, The Westminster Model, hal. 1.

[5] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal. 175.

[6] Jimly Asshiddiqie, op. cit., hal. 179-180.

[7] Jimly Asshiddiqie, op. cit., hal. 181.

[8] István Orosz, loc. cit. Istvan Orosz selanjutnya menyatakan: The British have accepted this framework at their free will because of the traditions that they view as valuable. Thus, the system works based on common law (traditions and legal precedents) and on laws made by Parliament (statute laws).

[9] Arend Lijphart dalam Satya Arinanto, op. cit., hal. 28

[10] Ibid, hal. 29-33.

[11] Istvan Orosz, op. cit., hal. 1-7.

[12] Soffian Effendi, Sistem pemerintahan adalah Jati Diri Bangsa (Yogyakarta: 2005)

[13] Jimly Asshiddiqie, op. cit., hal. 181.

[14] Pasal 205 ayat (5), (6) dan (7), Pasal 206 serta Pasal 207 jika dibaca secara seksama merupakan rangkaian penetapan kursi yang sering dianggap sebagai pembagian kursi Tahap Ketiga, tetapi sebenarnya merupakan beberapa tahap pembagian yang berkelanjutan dan tidak bisa dianggap sebagai pembagian tahap ketiga.

[15] Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press, 2006 , hal. 218.

[16] Media Center KPU, http://mediacenter.kpu.go.id/berita/155-kpu-sosialisasikan-peraturan-kpu-no152009-kepada-parpol.html, diakses pada 14 desember 2011.

[17] Kompas.com, Tiga Parpol Rencana Gugat Peraturan KPU No. 15/2009, http://nasional.kompas.com/read/2009/05/08/12552673/Tiga.Parpol.Rencana.Gugat..Peraturan .KPU.No.152009, diakses pada 14 Desember 2011.

[18] Nahkamah Agung Republik indonesia, Putusan Nomor 15P/HUM/2009, hal. 16-17.

[19] Vivanews, Di NTB, PKS-Golkar Rebut Kursi PDIP-Hanura, http://m.vivanews.com/news/read/78933-di_ntb_pks_golkar_rebut_kursi_pdip_hanura, diakses pada 14 Desember 2011.

[20] Pemilu Indonesia, Gerindra Minta KPU Tak Jalankan Putusan MA, http://pemiluindonesia.com/pemilu-2009/gerindra-minta-kpu-tak-jalankan-putusan-mas.html, diakses pada 14 Desember 2011.

[21] Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, hal. 109-110.

[22] Mahkamah Konstitusi, op. cit., hal. 99-108.

[23] Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 22-24/PUU-VII/2008, hal. 108. Selanjutnya lihat pertimbangan hukum bagian 4. Konklusi, butir [4.2], halaman 107

[24] Mahkamah Konstitusi, op. cit., hal. 100-101.

[25] Mahkamah Konstitusi, op. cit., hal. 106.

[26] Mahkamah Konstitusi, op. cit., hal. 48-49.

[27] Mahkamah Konstitusi, op. cit., hal. 60-61.

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: